7 April 2026
Beranda blog Halaman 954

KPK Sebut Telah Melakukan Proses Hukum Sebaik-baiknya

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo saat memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (1/8/2025). (ANTARA/Rio Feisal)

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah melakukan proses hukum dengan sebaik-baiknya terkait kasus yang melibatkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

“KPK telah melakukan proses hukum dengan sebaik-baiknya, dengan sehormat-hormatnya, bahwa tidak hanya dilakukan sesuai dengan mekanisme dan kaidah-kaidah hukum, tetapi juga KPK melakukan proses-proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dengan standar etik KPK,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (1/8).

Budi juga mengatakan bahwa lembaga antirasuah tersebut telah bekerja dengan baik, dan telah diuji oleh Dewan Pengawas KPK.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa bekerja dengan baik tersebut dimulai dari alat bukti yang dikumpulkan, kemudian penyusunan dakwaan, tuntutan, hingga majelis hakim telah memutuskan terbuktinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Hasto, sehingga divonis pidana selama 3 tahun dan 6 bulan.

“Artinya, alat bukti yang dikumpulkan oleh teman-teman di KPK dinyatakan terbukti oleh majelis hakim,” katanya.

Selain itu, dia mengatakan KPK juga telah bekerja dengan baik sebab sudah menyiapkan banding terhadap vonis hakim untuk dua perkara yang melibatkan Hasto, yakni dugaan suap dan perintangan penyidikan.

“Namun demikian, dalam proses akhirnya, tadi malam kita sama-sama mendengar kabar bahwa adanya amnesti untuk saudara HK dalam perkara ini. Nanti mekanismenya kami di KPK akan menunggu surat tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya, DPR RI memberikan persetujuan permohonan pemberian amnesti terhadap Hasto Kristiyanto yang merupakan terdakwa kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) untuk calon anggota DPR RI Harun Masiku, dan perintangan penyidikan kasus tersebut.

“Pemberian persetujuan atas dan pertimbangan atas Surat Presiden Nomor R42/PRES/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto Kristiyanto,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/7) malam.

Hal itu disampaikannya usai pemerintah bersama DPR RI yang terdiri dari pimpinan dan fraksi-fraksi melakukan rapat konsultasi untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Surat Presiden Nomor R42/PRES/07/2025 tersebut.

Sementara pada Jumat pagi, Hasto sempat keluar dari Rumah Tahanan KPK pada pukul 09.14 WIB.

Hasto keluar untuk menjalani pengobatan yang telah diagendakan sebelum amnesti tersebut diberikan. Setelah itu, Hasto kembali ke Rutan KPK pada pukul 10.45 WIB.

Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, menyatakan Hasto Kristiyanto tidak terbukti merintangi penyidikan kasus tindak pidana korupsi dengan tersangka calon anggota legislatif DPR RI Harun Masiku.

Kendati demikian, untuk kasus dugaan pemberian suap, Hasto dinyatakan terbukti bersalah dan divonis pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan, serta denda Rp250 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Hasto terbukti menyediakan dana suap sebesar Rp400 juta yang akan diberikan kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2017–2022 Wahyu Setiawan untuk pengurusan pengganti antarwaktu (PAW) calon anggota legislatif DPR RI terpilih dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I atas nama Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Arsari Group Bantu Wujudkan Akses Air Bersih di Balikpapan

Direktur Utama Arsari Group, Hashim S. Djojohadikusumo bersama Wakil Direktur Utama PT ITCI, Aryo P. S. Djojohadikusumo; Direktur Utama PT Arsari Tirta Pradana Willie Smits dan Walikota Balikpapan Rahmad Mas'ud berbincang usai menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Kota Balikpapan guna memastikan pasokan air bersih yang berkelanjutan bagi masyarakat di Kalimantan Timur, Jumat (1/8/2025). Ketersediaan air bersih di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, menjadi prioritas seiring meningkatnya jumlah penduduk dan pesatnya pembangunan kota. Untuk menjawab kebutuhan ini, Arsari Group melalui PT Arsari Tirta Pradana (ATP) resmi menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Kota Balikpapan guna memastikan pasokan air bersih yang berkelanjutan bagi masyarakat. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud dan PT Arsari Tirta Pradana, di mana ATP akan menyuplai air bersih dari Bendungan Arsari. Aktual/HO

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Prabowo Tetapkan 18 Agustus Sebagai Libur Tambahan

Jakarta, aktual.com – Presiden Prabowo Subianto menetapkan tanggal 18 Agustus 2025 sebagai hari libur nasional tambahan, agar masyarakat memperoleh waktu luang untuk menyemarakkan HUT Ke-80 RI.

“Banyak hadiah di bulan kemerdekaan, pemerintah akan menjadikan 18 Agustus 2025, satu hari setelah upacara peringatan dan pesta rakyat karnaval kemerdekaan, hari Senin tanggal 18 Agustus 2025 sebagai hari yang diliburkan.” ujar Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro diikuti dalam jaringan (daring) Sekretariat Presiden di Jakarta, Jumat (1/8).

Ia mengatakan, penetapan hari libur ini dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi masyarakat menyelenggarakan berbagai kegiatan perayaan kemerdekaan, seperti perlombaan, karnaval, dan acara rakyat lainnya, di masing-masing tempat tinggal mereka.

Juri berharap momentum ini dapat membangkitkan semangat optimisme, kebersamaan, dan kreativitas masyarakat dalam membangun bangsa yang sejahtera dan maju.

“Perlombaan-perlombaan dihidupkan dan dikaitkan dengan semangat membangun kebersamaan serta mendorong kreativitas,” katanya.

Presiden Prabowo, kata Juri, juga mengimbau agar semarak peringatan kemerdekaan tidak hanya dirasakan di tingkat nasional, tetapi juga digelorakan di seluruh daerah.

Ia mengajak elemen instansi pemerintah, sekolah, kampus, BUMN, BUMD, maupun sektor swasta untuk turut serta merayakan HUT ke-80 RI dengan memasang bendera Merah Putih dan umbul-umbul di lingkungan masing-masing.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

SOROTAN: Nasi Goreng Rasa Koalisi, Amnesti Jadi Sambal Rahasia

Ilustrasi: Nasi Goreng Rasa Koalisi, Amnesti Jadi Sambal Rahasia

Cerita nasi goreng kembali jadi bumbu diplomasi politik antara Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto. Kisah kuliner ini bukan sekadar nostalgia. Awal tahun 2025, tepatnya dalam HUT ke-52 PDIP, 10 Januari 2025, Megawati menegaskan hubungannya dengan Prabowo baik-baik saja.

“Media mikir saya sama Pak Prabowo musuhan apa tidak, tidak,” tegasnya.

Ia juga mengungkit momen saat Prabowo datang ke rumahnya di Teuku Umar, 24 Juli 2019, dan disuguhi nasi goreng.

“Dia senang saya masakin nasi goreng,” kata Megawati kala itu.

Nostalgia nasi goreng kembali disinggung Megawati ketika menghadiri Trisakti Tourism Award 2025 di Jakarta, Kamis 8 Mei 2025, Megawati mengungkap Prabowo kerap meminta dirinya memasakkan nasi goreng.

“Presiden bolak-balik nanya ‘Kapan aku dibikinin nasi goreng Mbak ya’. Yo Presiden sopo yo? Terang aja dah,” ujar Megawati sambil berkelakar.

Memang, sebulan sebulan sebelumnya, Senin 7 April 2025, Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bertemu empat mata di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

Pertemuan ini menjadi sorotan politik nasional. Selain digelar secara tertutup tanpa kehadiran elite partai, pertemuan ini berlangsung selama sekitar satu setengah jam dan disebut-sebut penuh nuansa personal.

Format yang sangat informal itu mencerminkan upaya rekonsiliasi dan komunikasi elite pasca-Pemilu 2024, sekaligus menghapus bayang-bayang rivalitas lama antara keduanya.

Dikutip dari laman ugm.ac.id, pengamat politik UGM, Alfath Bagus Panuntun El Nur, mengatakan format informal ini mencerminkan bahwa komunikasi elit politik seringkali terjadi dalam ruang-ruang tertutup. yang strategis. Dia menyebut potensi besar dari pertemuan tersebut untuk membahas konsolidasi kepentingan nasional secara lebih efektif.

Melalui nasi goreng, Megawati menyampaikan isyarat politik yang hangat namun penuh makna, seolah menyisipkan pesan, kedekatan politik pun punya rasa, harga, dan waktu penyajian yang tepat.

“Siapa mau nasi goreng Ibu Mega? Yo tapi bayar loh. Gimana enggak bayar, masa saya selalu dalam posisi tertekan,” katanya.

Momen kehangatan dua tokoh politik itu berlanjut. Pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri dalam peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2025 di Gedung Pancasila menyita perhatian publik karena memperlihatkan kehangatan hubungan keduanya pasca Pilpres 2024.

Prabowo terlihat menggandeng tangan Megawati dan bahkan membiarkan Ketua Umum PDIP itu berjalan di depan Gibran Rakabuming, yang kini menjadi wakil presidennya terpilih. Gestur ini ditafsirkan sebagai bentuk penghormatan dan simbol akrabnya relasi politik mereka.

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menegaskan suasana pertemuan sangat cair dan penuh keakraban. Sementara PDIP menyebut bulan Juni sebagai momen penuh makna karena bertepatan dengan bulan lahirnya Bung Karno dan Pancasila.

Keakraban yang ditunjukkan di hadapan publik menjadi sinyal kuat bahwa tak ada ganjalan personal antara Megawati dan Prabowo, justru memperlihatkan semangat rekonsiliasi dan kesadaran akan pentingnya kebersamaan dalam dinamika politik nasional.

Dalam acara Peluncuran Kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah, Senin, 21 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kehangatan relasi politik antara Partai Gerindra dan PDIP dengan menyebut keduanya seperti kakak-adik.

Di hadapan Ketua DPR Puan Maharani, ia juga menegaskan kedekatannya dengan ideologi Bung Karno.

“Nuwun sewu, Mbak Puan, Bung Karno bapak saya juga,” ujar Prabowo.

“Sebenarnya PDIP sama Gerindra ini kakak adik ini,” Prabowo melanjutkan dan disambut hangat hadirin.

Juni Kehangatan, Juli Penuh Kejutan

Setelah Juni penuh kehangatan, bulan Juli penuh kejutan. Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, secara resmi menginstruksikan seluruh kader partai untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Instruksi ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, saat memberikan keterangan kepada media di Nusa Dua, Bali, Kamis, 31 Juli 2025.

“Ibu (Megawati Soekarnoputri) menegaskan bahwa kita mendukung pemerintah. Mendukung dalam arti semua upaya yang dilakukan pemerintah yang positif dalam rangka menjaga negara, bangsa dan masyarakat ini supaya bisa melalui berbagai kondisi yang kurang baik saat ini,” kata Deddy.

Selain itu, Deddy juga menyampaikan pesan penting tentang soliditas partai sebagai fondasi utama.

“Ibu mengingatkan, agar partai bisa berperan maksimal, maka soliditas internal adalah kuncinya,” katanya.

Sambal Amnesti di Tengah Meja Koalisi?

Di hari yang sama, pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengonfirmasi bahwa dirinya mengusulkan amnesti untuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Surat permohonan dari hukum kepada Bapak Presiden untuk pemberian amnesti dan abolisi saya yang tanda tangan,” ungkapnya.

Menurut Supratman, pertimbangan utama pemberian abolisi dan amnesti adalah demi menjaga persatuan menjelang HUT RI ke-80.

“Yang paling utama, demi kondusivitas dan merajut rasa persaudaraan,” ujarnya.

Pengajuan tersebut disambut DPR RI yang menyetujui dua surat presiden tertanggal 30 Juli 2025, masing-masing terkait amnesti terhadap Hasto dan abolisi untuk Tom Lembong.

“Diberikan amnesti termasuk saudara Hasto Kristiyanto,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Kamis (31/7/2025).

Pemberian amnesti ini mengakhiri proses hukum Hasto, yang sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara karena menyuap Rp400 juta kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan guna meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI.

Kini, setelah DPR menyetujui langkah selanjutnya adalah penerbitan Keputusan Presiden sebagai tindak lanjut persetujuan DPR atas usulan presiden.

Di hari yang sama, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati pada Kamis malam, 31 Juli 2025.

Dalam unggahan Instagram @sufmi_dasco, Dasco menyebut pertemuan itu sebagai upaya “Merajut tali kebangsaan dan persaudaraan.”

Tampak hadir pula Ketua DPR RI Puan Maharani, politikus Gerindra Prasetyo Hadi, serta putra Megawati, Muhammad Prananda Prabowo. Suasana hangat tergambar dalam sesi foto bersama hingga swafoto yang diunggah beberapa jam kemudian.

Menariknya, pertemuan ini berlangsung bertepatan dengan pengumuman resmi dari Presiden Prabowo terkait pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti terhadap 1.116 terpidana, termasuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Kedekatan simbolik antara elite PDIP dan Gerindra di momen krusial ini menguatkan spekulasi bahwa jalur komunikasi politik kedua partai semakin cair, bahkan membuka ruang tafsir publik soal makna di balik “rekonsiliasi nasi goreng” yang telah lama dirintis.

Artikel ini ditulis oleh:

Andry Haryanto

Demo Mahasiswa di Belakang Gedung Kejagung Berujung Ricuh, Massa Sempat Saling Dorong dengan Aparat

Jakarta, aktual.com – Aksi demonstrasi yang digelar sejumlah elemen mahasiswa di belakang Gedung Kejaksaan Agung berakhir ricuh. Massa tampak saling dorong dengan aparat kepolisian yang berjaga di sekitar lokasi, Kamis (31/7/2025).

Berdasarkan pantauan di lokasi, massa yang mengatasnamakan Forum Solidaritas Mahasiswa Banten (FSMB) mulanya tiba di belakang Gedung Kejagung, Jalan Bulungan, Jakarta Selatan sekira pukul 14.09 WIB.

Demonstrasi yang diikuti oleh sekitar puluhan orang itu awalnya berjalan cukup tertib.

Tampak beberapa dari mereka terlihat menyampaikan orasi dari atas mobil komando.

Sementara peserta aksi yang lainnya tampak berdiri membelakangi pagar Kejagung dengan membawa sejumlah poster berisi tuntutan mereka.
Namun suasana di lokasi seketika memanas ketika beberapa peserta aksi hendak membakar ban bekas di sekitar lokasi unjuk rasa.

Melihat keadaan itu, aparat kepolisian yang berjaga pun langsung berupaya mengambil ban bekas tersebut dan menjauhkannya dari lokasi.

Hal itu pun langsung memicu ketegangan hingga kemudian terjadi saling dorong dan adu mulut antara beberapa polisi dan perwakilan peserta aksi.

Adapun dalam unjuk rasa ini, elemen mahasiswa itu menyampaikan beberapa poin tuntutan salah satunya meminta agar Kejagung mengusut dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Banten.

Koordinator Lapangan (Korlap) massa aksi, Fatur Rizki mengatakan, pihaknya meminta Kejaksaan mengusut dugaan keterlibatan Deden Apriandhi Hartawan, selaku mantan Sekretaris DPRD Provinsi Banten yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten.

Selain itu Fatur juga mendesak agar Kejagung mengusut dugaan gratifikasi dan mark-up proyek pengadaan Motorized Screen senilai Rp18,5 miliar, termasuk dugaan fee kepada pihak ketiga sebesar Rp2,3 miliar.

“Lakukan audit forensik atas anggaran konsumsi DPRD sebesar Rp75 miliar yang tidak sesuai dengan kegiatan riil,” kata Fatur saat ditemui di lokasi, Kamis (31/7/2025).

Berikut adalah enam poin tuntutan yang massa aksi sampaikan saat menggelar aksi unjuk rasa;

1.⁠ ⁠Mengusut dugaan gratifikasi dan mark-up proyek pengadaan Motorized Screen senilai Rp18,5 miliar, termasuk dugaan fee kepada pihak ketiga sebesar Rp2,3 miliar.

2.⁠ ⁠Menyelidiki dugaan perjalanan dinas fiktif dengan nilai mencapai Rp75 miliar.

3.⁠ ⁠Melakukan audit forensik atas anggaran konsumsi DPRD sebesar Rp75 miliar yang tidak sesuai dengan kegiatan riil.

4.⁠ ⁠Membongkar dugaan penggelembungan biaya pemeliharaan kendaraan DPRD hingga mencapai Rp102 miliar.

5.⁠ ⁠Mengevaluasi dan mengaudit dana pokok-pokok pikiran (pokir) serta reses DPRD sebesar Rp117 miliar yang rawan kepentingan politik praktis.

6.⁠ ⁠Mendesak pembatalan penetapan Deden Apriandhi Hartawan sebagai Sekda Banten karena dinilai sarat konflik kepentingan dan tidak sesuai prinsip manajemen talenta dalam birokrasi ASN.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Angola Rusuh, 22 Tewas Ratusan Luka-luka, 1.200 Orang Ditangkap

Sebuah toko yang dirusak dan dijarah di ibu kota Angola, Luanda - foto X

Luanda, Aktual.com – Kerusuhan di Angola menyusul protes terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) telah menewaskan 22 orang sejak Senin (28/7) lalu. Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Angola, Manuel Homem.

Dilansir dari Arab News, hingga Rabu petang (30/7) waktu setempat, tembakan sporadis masih terdengar di seluruh Ibu Kota Angola, Luanda, dan beberapa kota lainnya, ketika ribuan orang menjarah toko-toko, dan bentrok dengan polisi ketika kekerasan meletus selama pemogokan taksi.

Pemogokan itu adalah yang terbaru dalam serangkaian protes setelah harga BBM dinaikkan dari 300 kwanza per liter menjadi 400 kwanza per liter, atau sekitar Rp 7.200 per liter, (1 kwanza = Rp 18). Namun kenaikan harga BBM yang mulai berlaku sejak 1 Juli lalu, dinilai menekan biaya hidup bagi jutaan orang miskin di salah satu produsen minyak utama Afrika tersebut.

Pemerintah Angola beralasan, menurunkan subsidi bahan bakar yang menjadi penyebab  naiknya harga BBM lantaran seruan Dana Moneter Internasional (IMF) agar dana publik lebih banyak dibelanjakan untuk kesehatan dan pendidikan.

”Kami menyesalkan adanya 22 kematian, termasuk satu petugas polisi,” kata Menteri Dalam Negeri Manuel Homem kepada wartawan dalam konferensi pers pada Rabu, (30/7) waktu setempat. Dilanjutkan Homem, selalin 22 orang tewas, tercatat sekitar 200 orang terluka dalam kekerasan itu.

Selain itu, menurut Homem, lebih dari 1.214 orang telah ditangkap. Ia menambahkan, setidaknya ada 66 toko atau supermarket, dan gudang-gudang barang yang dirusak dan dijarah barang-barangnya. Tercatat pula ada 25 kendaraan dirusak dan dibakar. Pemerintah juga menyatakan telah mengerahkan aparat militer untuk mengembalikan stabilitas, karena eskalasi kerusuhan menciptakan iklim ketidakamanan yang meluas.

Sepanjang Rabu, di Luanda, toko-toko dan usaha bisnis, termasuk bank dan kantor layanan publik masih tetap tutup. Jalan-jalan sebagian besar kosong karena warga bertahan di dalam rumah, meskipun ada beberapa antrean di luar pom bensin dan toko. Namun transportasi umum perlahan kembali beroperasi setelah terhenti selama dua hari.

Dari rekaman video yang tersebar di media sosial, terlihat supermarket dan pusat perbelanjaan di berbagai wilayah seperti Comarca, jalan menuju Cacuaco, Zango, dan beberapa pusat kota menjadi sasaran utama penjarahan. Pada siang hari di kawasan Comarca, sekelompok warga berusaha menyerbu supermarket Angomart, memaksa aparat menutup akses jalan dan melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan massa.

Warga yang berusaha melintas di jalanan Luanda yang tengah dilanda kerusuhan – foto X

Bentrokan serupa juga terjadi di sejumlah toko lain, termasuk aksi massa di pusat perbelanjaan Cidade da China di Avenida Fidel Castro Ruz. Sejumlah pengusaha ritel melaporkan kerugian besar akibat penjarahan dan penutupan paksa toko, sementara sektor keuangan juga terkena dampaknya.

Polisi di kota selatan Lubango mengonfirmasi secara terpisah, bahwa seorang petugas polisi telah menembak dan membunuh seorang remaja berusia 16 tahun pada Selasa (29/7). Remaja itu adalah bagian dari kelompok yang mencoba menyerbu markas partai berkuasa MPLA, kata sebuah pernyataan.

Kemarahan terhadap kenaikan harga juga menjadi fokus demonstrasi sekitar 2 ribu orang di Luanda sejak Sabtu (26/7), dengan para pengunjuk rasa juga menuduh korupsi pemerintah.

Media lokal melaporkan, pada hari pertama kerusuhan, Senin (28/7), empat orang dilaporkan tewas pada hari pertama kerusuhan. Sedangkan korban-korban lainnya berjatuhan pada Selasa (29/9).

Media televisi lokal, TV Nzinga memperlihatkan para wanita menangis di atas mayat di sebuah jalan di daerah Cazenga di pusat kota Luanda. Sementara ribuan orang-orang berlarian keluar dari supermarket setelah menjarah makanan dan barang. Laporan itu tidak mengatakan bagaimana orang itu terbunuh. Di daerah yang sama, seorang pemuda tewas di dekat supermarket, tampaknya akibat peluru nyasar aparat.

Situasi kota Luanda yang dilanda kerusuhan terlihat sepi, dan asap dari bangunan atau kendaraan yang dibakar – foto X

Protes dan kerusuhan juga dilaporkan terjadi di luar ibu kota, termasuk di Kota Huambo, sekitar 600 kilometer  sebelah utara Luanda. Gambar-gambar di media sosial juga menunjukkan protes di kota pesisir Benguela, di selatan Luanda.

Kerusuhan sendiri meletus di hari pertama pemogokan para sopir taksi untuk memprotes kenaikan harga BBM. Alasannya,  Angola adalah negara kaya minyak, namun jutaan orang hidup dalam kemiskinan. Meskipun Asosiasi Pengemudi Taksi Nasional Angola (ANATA) menyatakan mogok telah dibatalkan usai negosiasi dengan otoritas provinsi, aksi protes telanjur berubah menjadi kerusuhan yang meluas.

Untuk diketahui, negara berbahasa Portugis dengan penduduk lebih dari 36 juta jiwa ini memiliki tingkat inflasi tinggi yang mendekati 20 persen pada bulan Juni lalu. Sementara tingkat pengangguran mencapai hampir 30 persen, menurut otoritas statistik nasional.

Amnesty International dan kelompok hak asasi manusia menuduh polisi menggunakan kekerasan berlebihan terhadap para pengunjuk rasa di Angola, yang menderita perang saudara 1975-2002, dan hampir empat dekade penindasan di bawah mantan Presiden Jose Eduardo dos Santos.

”Pemerintah tampaknya mengabaikan penduduknya,” ujar Daniel Pedro, 32, seorang warga Luanda, kepada AFP. ”Mereka mengatakan bahwa pemuda adalah masa depan, tetapi hari ini mereka menganggur. Saya merasa sangat tidak aman,” kata guru tersebut, dilansir dari France24.

(Indra Bonaparte)

 

 

 

 

 

 

Berita Lain