Jakarta, Aktual.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menetapkan harga batu bara acuan (HBA) untuk mengendalikan harga ekspor batu bara, sehingga tidak dipengaruhi oleh negara lain.

“Selama ini harga batu bara acuan kita itu dikendalikan atau ditentukan oleh negara lain, bahkan sampai kemudian harga kita dihargai jauh lebih murah ketimbang negara lain,” ucap Bahlil ketika ditemui setelah acara pelantikan pejabat pimpinan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (26/2).

Bahlil menyampaikan bahwa penetapan HBA untuk ekspor tersebut bertujuan agar Indonesia lebih independen dalam menentukan harga ekspor batu baranya sendiri.

“Jangan harga batu bara kita ditentukan oleh orang lain, harganya (jadi) rendah. Saya gak mau itu. Jadi, sekarang kita membuat HBA agar kita juga mempunyai harga yang baik di pasar global,” tuturnya.

Bahlil menyampaikan bahwa HBA tersebut mulai berlaku pada Maret 2025. Pernyataan tersebut terkait dengan Kementerian ESDM yang merombak aturan harga untuk batu bara ekspor.

Sebelumnya, harga acuan menggunakan Indonesia Coal Index (ICI), ke depan berubah menggunakan HBA (Harga Batu bara Acuan).

Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menerangkan, perubahan aturan ini banyak dampaknya. Salah satunya adalah stabilkan harga batu bara.

Ia meminta perusahaan tambang batu bara untuk jujur dalam menjalankan kewajiban PNBP (penerimaan negara bukan pajak).

“Harga itulah yang nanti akan kami gunakan sebagai acuan untuk kita tarik (PNBP), untuk penentuan harga berikutnya, sebetulnya enggak ada yang berubah dari penentuan harga yang dulu,” ujarnya menambahkan.

Tri menuturkan, yang membedakan aturan harga patokan ekspor batu bara menggunakan HBA, terletak kepada proses penentuan harga dilakukan dua kali dalam sebulan. Sementara ketika menggunakan ICI, harga penentunya hanya sekali dalam sebulan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Harga Batu Bara Acuan (HBA) pada periode Februari 2025. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 67.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batu bara Acuan untuk Bulan Februari 2025.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Jakarta, Aktual.com – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman mengajak seluruh kepala daerah untuk menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, demi mendukung pengembangan UMKM di daerah masing-masing.

“Jika kita mengalokasikan 40 persen dari anggaran untuk belanja produk UMKM, maka sektor UMKM akan benar-benar tumbuh. Saya siap bersinergi dengan seluruh kepala daerah untuk mengawalnya,” ujar Menteri Maman dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Rabu (26/2).

Menurut dia, UMKM merupakan salah satu sektor strategis yang mampu menjadi tulang punggung perekonomian nasional, sehingga perlu melibatkan banyak pihak termasuk pemerintah daerah.

Selain itu, Maman melanjutkan, keterlibatan daerah juga bisa disinkronkan dengan program Kementerian UMKM yakni akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Kami ingin mendekatkan akses pembiayaan ke rakyat bentuk konkretnya adalah plafon bank daerah dibesarkan. Jadi keterlibatan bank-bank daerah dalam mendistribusikan KUR akan didorong,” katanya.

Namun, ia menekankan ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh bank-bank daerah, yaitu memperkuat manajemen perusahaan dan likuiditas yang terjaga baik, serta adanya mendukung program UMKM holding.

“Target UMKM holding sesederhana mengonsolidasikan. Misal perajin cendera mata dari berbagai daerah, diberikan model bisnis yang sama dan memproduksi produk yang sama. Tentu hal ini akan berimbas pada biaya produksi yang semakin rendah, sekaligus mengenalkan produk UMKM Indonesia ke pasar luar negeri,” kata Maman.

Selain itu, ia juga menyinggung terkait rantai pasok UMKM yang belum optimal.

“Kenapa UMKM tumbuhnya stagnan dan tidak signifikan? Karena terjadi diskoneksi antara UMKM dan industri besar. Contoh sektor yang sudah terkoneksi dengan baik adalah otomotif, di mana manufaktur mobil dan motor melibatkan UMKM,” ujar Maman.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Jakarta, Aktual.com – Pemerintah membidik peningkatan produktivitas industri dengan mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing tinggi.

Untuk saat ini, ada kendala yang dihadapi, produktivitas tenaga kerja Indonesia yang masih tertinggal jika dibandingkan negara-negara tetangga di ASEAN.

Apabila dilihat dari sudut pandang sektoral, lebih dari dua pertiga pekerja Indonesia bekerja di sektor dengan produktivitas rendah seperti jasa perdagangan, jasa lainnya, dan pertanian.

“Untuk itu, diperlukan arah strategi dalam mendorong produktivitas nasional, dengan fokus pada menggeser atau me-realokasi input produksi, termasuk SDM, ke sektor produksi strategis yang lebih produktif, dan meningkatkan output yang dihasilkan setiap unit input produksi terutama dengan meningkatkan produktivitas SDM,” kata Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin dalam Diseminasi Akhir Proyek METI Skills di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/2).

Rudy menuturkan, perlu upaya bersama untuk mendorong produktivitas nasional melalui pertumbuhan industri dan penyiapan tenaga kerja yang berdaya saing, termasuk di sektor elektronik yang merupakan salah satu industri prioritas.

Pertumbuhan sektor industri elektronik di 2024 yaitu sebesar 6,16 persen, dengan kontribusi industri elektronika terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional cenderung stabil dalam lima tahun terakhir.

Sebagian besar tenaga kerja di sektor elektronik memerlukan keterampilan tertentu dengan latar belakang pendidikan setara SMA/SMK ke atas.

Hal ini menjadikan penyediaan tenaga kerja terampil di sektor ini mempunyai tantangan tersendiri karena ketersediaan angkatan kerja Indonesia masih didominasi pekerja dengan keterampilan rendah (low-skill worker) atau berpendidikan SMP ke bawah yakni sekitar 54 persen dari total tenaga kerja di Indonesia.

Untuk itu, diadakan Proyek METI Skill yang merupakan proyek Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO) Indonesia bersama Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) Jepang yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan mendorong perilaku bisnis yang bertanggung jawab (responsible business conduct) dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor elektronik.

Proyek ILO METI Skill ini sejalan dengan prioritas di sektor elektronik di Indonesia dengan mengembangkan dan menarik investasi pada industri semikonduktor, agar Indonesia dapat terlibat aktif dalam rantai pasok global.

Deputi Rudy menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang besar kepada ILO dan Pemerintah Jepang yang telah menginisiasi METI Skills pada sektor elektronika di Indonesia yang telah berjalan sejak April 2023, dan juga kepada perwakilan tripartit yang turut terlibat aktif pada proses pelaksanaan hingga diseminasi akhir proyek tersebut.

“Untuk penyiapan tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan industri tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang berorientasi pada demand driven dengan melibatkan peran aktif Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi,” lanjut Deputi Rudy.

Dalam kurun waktu dua tahun sejak dimulainya proyek ini pada 2023, Proyek Keterampilan ILO telah melibatkan 1.150 pengusaha dan pekerja di sektor elektronik, menyelenggarakan 24 lokakarya dan seminar pengembangan kapasitas dan berbagi pengetahuan di seluruh negeri serta mengembangkan delapan program pelatihan yang berkolaborasi dengan pemerintah dan mitra sosial.

Proyek Keterampilan ILO juga telah menerbitkan dua panduan untuk pengusaha, yakni tentang Pemagangan Berbasis Sekolah yang Berkualitas di Tempat Kerja dan tentang Pengembangan Mekanisme Keluh Kesah bagi Peserta Pemagangan, satu panduan pelatihan untuk lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi dan perusahaan tentang Pengembangan Keterampilan dan Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab.

Selain itu juga melakukan kajian keterampilan bertajuk “Pengembangan Keterampilan dan Situasi Ketenagakerjaan di Sektor Elektronika Indonesia”, bekerja sama dengan LPEM FEB UI.

Publikasi ini menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan utama di sektor elektronik Indonesia untuk terus mendorong pengembangan keterampilan agar dapat menjalankan bisnis yang lebih bertanggung jawab.

“Kami mengharapkan sinergi dan kolaborasi dengan ILO seperti halnya dalam proyek METI Skill ini, dapat terus berlanjut kedepan. ILO merupakan mitra strategis Indonesia dalam meningkatkan produktivitas serta kualitas tenaga kerja, termasuk untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pekerjaan layak,” kata Rudy.

Sementara, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi menggarisbawahi praktik-praktik baik yang perlu dilanjutkan bagi pengembangan kualitas pekerja.

“Pemerintah juga berkomitmen melanjutkan inisiatif ini melalui kebijakan terkait praktik bisnis yang bertanggung jawab dalam rangka menciptakan iklim investasi yang baik, memberikan perlindungan bagi pekerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” jelas Edi.

Pada kesempatan ini juga dilakukan penyerahan penghargaan bagi pihak-pihak yang sudah terlibat dalam proyek ini seperti kepada perwakilan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi, Infineon Technologies, Diamond Electric Indonesia, KADIN Indonesia, APINDO, Yayasan Matsushita Gobel, Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel, PT Panasonic Manufacturing Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenko PMK, dan Deputi V Kemenko Perekonomian (sebagai partner).

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan