27 Desember 2025
Beranda blog Halaman 966

Pemerintah Siapkan SDM Berdaya Saing Tinggi Guna Pacu Produktivitas

Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin dalam Diseminasi Akhir Proyek METI Skills di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/2/2025). ANTARA/HO-Kemenko Perekonomian.

Jakarta, Aktual.com – Pemerintah membidik peningkatan produktivitas industri dengan mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing tinggi.

Untuk saat ini, ada kendala yang dihadapi, produktivitas tenaga kerja Indonesia yang masih tertinggal jika dibandingkan negara-negara tetangga di ASEAN.

Apabila dilihat dari sudut pandang sektoral, lebih dari dua pertiga pekerja Indonesia bekerja di sektor dengan produktivitas rendah seperti jasa perdagangan, jasa lainnya, dan pertanian.

“Untuk itu, diperlukan arah strategi dalam mendorong produktivitas nasional, dengan fokus pada menggeser atau me-realokasi input produksi, termasuk SDM, ke sektor produksi strategis yang lebih produktif, dan meningkatkan output yang dihasilkan setiap unit input produksi terutama dengan meningkatkan produktivitas SDM,” kata Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin dalam Diseminasi Akhir Proyek METI Skills di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/2).

Rudy menuturkan, perlu upaya bersama untuk mendorong produktivitas nasional melalui pertumbuhan industri dan penyiapan tenaga kerja yang berdaya saing, termasuk di sektor elektronik yang merupakan salah satu industri prioritas.

Pertumbuhan sektor industri elektronik di 2024 yaitu sebesar 6,16 persen, dengan kontribusi industri elektronika terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional cenderung stabil dalam lima tahun terakhir.

Sebagian besar tenaga kerja di sektor elektronik memerlukan keterampilan tertentu dengan latar belakang pendidikan setara SMA/SMK ke atas.

Hal ini menjadikan penyediaan tenaga kerja terampil di sektor ini mempunyai tantangan tersendiri karena ketersediaan angkatan kerja Indonesia masih didominasi pekerja dengan keterampilan rendah (low-skill worker) atau berpendidikan SMP ke bawah yakni sekitar 54 persen dari total tenaga kerja di Indonesia.

Untuk itu, diadakan Proyek METI Skill yang merupakan proyek Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO) Indonesia bersama Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) Jepang yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan mendorong perilaku bisnis yang bertanggung jawab (responsible business conduct) dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor elektronik.

Proyek ILO METI Skill ini sejalan dengan prioritas di sektor elektronik di Indonesia dengan mengembangkan dan menarik investasi pada industri semikonduktor, agar Indonesia dapat terlibat aktif dalam rantai pasok global.

Deputi Rudy menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang besar kepada ILO dan Pemerintah Jepang yang telah menginisiasi METI Skills pada sektor elektronika di Indonesia yang telah berjalan sejak April 2023, dan juga kepada perwakilan tripartit yang turut terlibat aktif pada proses pelaksanaan hingga diseminasi akhir proyek tersebut.

“Untuk penyiapan tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan industri tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang berorientasi pada demand driven dengan melibatkan peran aktif Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi,” lanjut Deputi Rudy.

Dalam kurun waktu dua tahun sejak dimulainya proyek ini pada 2023, Proyek Keterampilan ILO telah melibatkan 1.150 pengusaha dan pekerja di sektor elektronik, menyelenggarakan 24 lokakarya dan seminar pengembangan kapasitas dan berbagi pengetahuan di seluruh negeri serta mengembangkan delapan program pelatihan yang berkolaborasi dengan pemerintah dan mitra sosial.

Proyek Keterampilan ILO juga telah menerbitkan dua panduan untuk pengusaha, yakni tentang Pemagangan Berbasis Sekolah yang Berkualitas di Tempat Kerja dan tentang Pengembangan Mekanisme Keluh Kesah bagi Peserta Pemagangan, satu panduan pelatihan untuk lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi dan perusahaan tentang Pengembangan Keterampilan dan Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab.

Selain itu juga melakukan kajian keterampilan bertajuk “Pengembangan Keterampilan dan Situasi Ketenagakerjaan di Sektor Elektronika Indonesia”, bekerja sama dengan LPEM FEB UI.

Publikasi ini menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan utama di sektor elektronik Indonesia untuk terus mendorong pengembangan keterampilan agar dapat menjalankan bisnis yang lebih bertanggung jawab.

“Kami mengharapkan sinergi dan kolaborasi dengan ILO seperti halnya dalam proyek METI Skill ini, dapat terus berlanjut kedepan. ILO merupakan mitra strategis Indonesia dalam meningkatkan produktivitas serta kualitas tenaga kerja, termasuk untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pekerjaan layak,” kata Rudy.

Sementara, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi menggarisbawahi praktik-praktik baik yang perlu dilanjutkan bagi pengembangan kualitas pekerja.

“Pemerintah juga berkomitmen melanjutkan inisiatif ini melalui kebijakan terkait praktik bisnis yang bertanggung jawab dalam rangka menciptakan iklim investasi yang baik, memberikan perlindungan bagi pekerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” jelas Edi.

Pada kesempatan ini juga dilakukan penyerahan penghargaan bagi pihak-pihak yang sudah terlibat dalam proyek ini seperti kepada perwakilan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi, Infineon Technologies, Diamond Electric Indonesia, KADIN Indonesia, APINDO, Yayasan Matsushita Gobel, Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel, PT Panasonic Manufacturing Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenko PMK, dan Deputi V Kemenko Perekonomian (sebagai partner).

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Dua Anggota Parlemen Eropa Ditolak Masuk Israel

Ilustrasi - Pertemuan para pemimpin Uni Eropa dan pejabat negara Eropa. ANTARA/Anadolu/py/am.

London, Aktual.com – Dua anggota Parlemen Eropa (MEP), termasuk Lynn Boylan yang memimpin delegasi Uni Eropa untuk Palestina di Parlemen Eropa, serta dua staf parlemen Eropa, ditolak masuk ke Israel.

Boylan, anggota parlemen dari partai kiri Sinn Fein di Irlandia, dan rekannya, Rima Hassan dari partai kiri Prancis La France Insoumise (France Unbowed), dilarang masuk setibanya di Bandara Ben Gurion, Tel Aviv.

Menanggapi penolakan tersebut, Boylan mengungkapkan kegusarannya.

“Sikap Israel yang sangat meremehkan ini adalah akibat dari kegagalan komunitas internasional dalam meminta pertanggungjawaban mereka,” kata Boylan dalam pernyataan resminya.

Dia menegaskan bahwa tujuan kunjungannya adalah untuk bertemu dengan Otoritas Palestina, organisasi masyarakat sipil, serta rakyat Palestina yang telah lama menderita akibat pendudukan dan aksi militer Israel.

Boylan mengecam tindakan Israel sebagai tindakan “genosida” dan menyerukan Uni Eropa untuk mengambil langkah nyata, termasuk menjatuhkan sanksi terhadap Israel atas perlakuannya terhadap rakyat Palestina.

Hassan juga mengeluarkan kecaman keras.

“Israel dengan jelas ingin mencegah perwakilan yang terpilih secara demokratis untuk menyaksikan langsung sejauh mana pelanggaran hak asasi manusia yang mereka lakukan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa larangan masuk tersebut merupakan bukti nyata bagaimana Israel terus bertindak tanpa konsekuensi di panggung internasional.

Hassan berjanji akan terus menyerukan sanksi terhadap Israel selama rakyat Palestina masih mengalami pelanggaran hak asasi manusia.

Blok kiri di Parlemen Eropa menyatakan dukungan penuh terhadap anggotanya dan menuntut agar perwakilan terpilih tersebut dapat menjalankan tugas mereka tanpa hambatan, baik di Eropa maupun di luar negeri.

Insiden itu terjadi di tengah perdebatan yang sedang berlangsung di Brussel mengenai hubungan Uni Eropa dengan Israel, terutama dalam kerangka Dewan Asosiasi Uni Eropa-Israel.

Meskipun kekerasan di Gaza dan Tepi Barat terus berlanjut — yang oleh kelompok kiri Eropa dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional dan tindakan “genosida” — Uni Eropa tetap melanjutkan hubungan normal dengan Israel.

“Blok Kiri berdiri bersama perwakilan terpilihnya dan bersama rakyat Palestina, serta akan terus menekan agar Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel segera ditangguhkan,” demikian pernyataan mereka.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Menko Pangan: Stok Minyak Goreng Ditambah Dua Kali Lipat saat Puasa

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan saat jumpa pers, Jumat (31/1/2025). ANTARA/Maria Cicilia Galuh

Jakarta, Aktual.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyampaikan pemerintah akan membanjiri pasar dengan stok minyak goreng rakyat atau MinyaKita sebanyak dua kali lipat pada periode Ramadhan dan Lebaran 2025.

Zulkifli mengatakan hal ini dilakukan untuk memastikan harga MinyaKita tidak naik pada saat puasa dan hari raya.

“Minyak goreng banyak, bahkan minyak goreng akan banjiri pasar dua kali dari sebelumnya, jadi dua kali lebih banyak (dibanding hari biasa),” kata Zulkifli usai Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Rabu (26/2).

Tak hanya itu, lanjut Zulkifli, stok barang kebutuhan pokok lainnya seperti beras, gula pasir, daging, susu, telur, bawang merah, bawah putih, elpiji, dan garam juga dipastikan aman.

Ia mengatakan persediaan beras di gudang Perum Bulog saat ini mencapai 2 juta ton. Zulkifli pun meminta masyarakat agar tidak perlu khawatir dengan harga maupun ketersediaan barang bahan kebutuhan pokok.

“Ketersediaan sembilan bahan pokok tersedia di mana-mana. Oleh karena itu, masyarakat tidak usah khawatir, mau belanja di mana saja, kapan saja, barangnya ada,” ujarnya.

Zulkifli mengimbau seluruh pelaku usaha untuk tidak memanfaatkan momen Ramadhan dan Idul Fitri untuk mencari keuntungan sendiri.

Menurut dia, Kemenko Pangan telah berkoordinasi dengan Polri untuk menindak para pedagang yang memainkan harga pasar.

“Hati-hati tidak boleh menimbun barang dagangannya mengharapkan untuk yang lebih besar,” ucap Zulkifli.

Pemerintah mulai menggelar operasi pasar pangan murah guna menjaga stabilitas dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka menyambut Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) puasa Ramadhan hingga Idul Fitri 2025.

Peluncuran operasi pasar pangan murah dilakukan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman didampingi Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil BUMN Kartiko Wirjoatmodjo, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan sejumlah pejabat lainnya dipusatkan di Kantor Pos Flora Jakarta, Senin (24/2).

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Kementerian P2MI Targetkan 425 Ribu WNI Kerja di Luar Negeri pada 2025

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani dalam pembukaan Jakarta Job Fair "Bersama Jakarta Timur, bersinar karirmu" gelombang 1 di Tamini Square, Jakarta Timur, Rabu (26/2/2025). ANTARA/Siti Nurhaliza.

Jakarta, Aktual.com – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menargetkan penempatan sebanyak 425 ribu Warga Negara Indonesia (WNI) untuk bekerja di luar negeri pada 2025.

“Tahun ini, kami menargetkan penempatan ke luar negeri pekerja migran sebanyak 425 ribu orang atau meningkat dari sebelumnya sebanyak 297 ribu orang. Jadi, ada tambahan 128 ribu orang,” kata Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani saat membuka Jakarta Job Fair “Bersama Jakarta Timur, Bersinar Karirmu” gelombang pertama di Tamini Square, Jakarta Timur, Rabu (26/2).

Menurut Christina, hal itu tidak mustahil karena pada 2024, permintaan sumber daya manusia (SDM) yang datang dari luar negeri sebanyak 1,3 juta.

“Permintaan yang datang dari luar negeri sebanyak 1,3 juta. Kami belum sanggup memenuhi itu, tapi semoga di tahun ini dengan kolaborasi lintas sektor tadi semua ini bisa menjadi peluang yang kita daya gunakan,” ujar Christina.

Christina juga menyoroti tren tagar “Kabur Aja Dulu” di media sosial dan untuk itu ia mengajak masyarakat untuk mengubah pola pikir dengan melihat peluang kerja di luar negeri sebagai opsi yang lebih menguntungkan dan menjanjikan.

Perubahan pola pikir ini, Christina berharap semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan peluang kerja di luar negeri secara legal dan aman, daripada sekadar “kabur” tanpa arah yang jelas.

“Nah sekarang kita ganti tagarnya jadi #kerja di luar negeri dulu, itu menjadi salah satu opsi selain, kita bisa bekerja juga di dalam negeri. Jadi, peluangnya tidak terbatas, sekarang kami berharap kegiatan hari ini (job fair) akan membawa hasil nyata, mempertemukan pemberi kerja, serta membawa manfaat bagi kita,” jelas Christina.

Selain itu, Christina menegaskan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam mencari solusi dari pengangguran dan rendahnya keterampilan tenaga kerja.

Hal ini sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian P2MI, yang kini semua urusan pekerja migran berada di bawah satu kementerian sehingga koordinasi lebih optimal.

“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kolaborasi dan sinergi antar kementerian lembaga adalah kunci. Ini menjadi cara untuk mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki guna mendukung pengejawantahan Astacita Presiden dan Wakil Presiden, khususnya pada ketiganya yakni meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,” jelas Christina.

Lebih lanjut, Christina juga meminta masyarakat untuk tetap waspada terhadap penipuan lowongan kerja daring yang menjanjikan gaji tinggi dengan syarat yang terlalu mudah dan tak masuk akal.

“Sering ada iklan kerja di luar negeri, gajinya 1.000 dolar, tidak perlu syarat apa-apa, paspor disediakan. Itu sudah pasti palsu atau penipuan,” tegas Christina.

Untuk mendapatkan informasi resmi terkait pekerjaan di luar negeri, Christina meminta masyarakat mengecek informasi melalui Instagram Kementerian P2MI atau datang langsung ke Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) DKI Jakarta.

Sementara itu, pada bursa kerja kali ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan 2.000 lowongan kerja.

Bursa kerja ini dilaksanakan selama dua hari, mulai Rabu hingga Kamis (27/2) dengan 40 perusahaan yang berpartisipasi termasuk Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) serta Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta.

Sebanyak 40 perusahaan itu bergerak di berbagai bidang seperti asuransi, otomotif, ritel, jasa dan perusahaan penyalur jasa lainnya. Kegiatan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga 16.00 WIB.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Banggar DPR: Belanja Negara Harus Lebih Produktif

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Mohamad Hekal dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Banggar DPR RI bersama Wakil Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI Kiki Verico, serta Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti, di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2025). Foto : Azka/Andri

Jakarta, Aktual.com – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Mohamad Hekal, menekankan pentingnya efisiensi anggaran yang berdampak positif terhadap hasil (outcome) tanpa mengurangi kualitas layanan publik.

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Banggar DPR RI bersama Wakil Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI Kiki Verico, serta Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti, di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2).

Hekal meminta agar pembahasan efisiensi tidak disalahartikan sebagai upaya kontraksi ekonomi. Ia juga mendorong adanya kolaborasi untuk memastikan efisiensi menghasilkan manfaat yang maksimal.

“Mungkin Pak Kiki boleh menyampaikan kolaborasi sedikit tentang efisiensi yang berdampak kepada outcome yang lebih bagus, karena itu sebetulnya tujuan yang ingin kita capai. Bukan niatannya adalah untuk kontraksi ataupun malah manipulasi,” ujar Hekal.

Dalam kesempatan tersebut, Hekal juga mengoreksi pernyataan Esther Sri Astuti terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN), khususnya dalam konteks kenaikan pajak. Ia menegaskan bahwa kenaikan PPN hanya berlaku untuk barang yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), bukan jasa pendidikan dan kesehatan.

“Saya harus koreksi juga, Ibu Esther, karena saya nggak mau narasi yang tadi Ibu sampaikan malah cenderung menyebar lagi. Ibu menyebut soal PPN, PPN yang dinaikkan kan hanya yang terkena PPnBM tadi, jangan disebut lagi soal jasa sekolah, jasa kesehatan, karena itu nggak ada. Nanti malah ada demo-demo lagi,” tegasnya.

Hekal juga menyoroti kebiasaan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran, terutama dalam hal belanja negara yang sering kali tidak produktif.

“Saya ini sebelum jadi anggota DPR sering geli sendiri. Kok di bulan-bulan tertentu pemerintah suka buang-buang duit buat ngorek-ngorek aspal, ngorek-ngorek trotoar. Barang yang nggak perlu-perlu dikerjain melulu,” ujarnya.

Terkait kebijakan investasi, Hekal menyoroti langkah pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Menurutnya, Danantara akan menjadi instrumen penting dalam mengelola aset negara lebih efisien dan menarik investasi global.

“Baru saja kita menyaksikan dibentuknya Danantara. Ini langkah kita untuk take charge dalam investasi. Daripada tiap tahun kita dengar menteri investasi cerita mau naikin investasi sekian-sekian, sekarang kita ambil peran. Jangan terus-terusan mengemis investasi dari luar,” kata Hekal.

Ia menegaskan bahwa salah satu kunci kesuksesan Danantara adalah memastikan BUMN tetap konsisten dalam menyumbang dividen bagi negara.

“Kalau dulu kesulitan uang, BUMN harus jual aset. Sekarang nggak ada cerita itu lagi. Malah kalau bisa, aset apa yang bisa kita beli? Aset yang bisa generating karena kita ingin BUMN ini terus berkontribusi,” tambahnya.

Dengan langkah-langkah tersebut, Hekal optimistis bahwa kebijakan efisiensi dan strategi investasi yang diterapkan pemerintah akan memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Bus Pariwisata Angkut Pejabat Terguling di Thailand, 18 Tewas 23 Luka-luka

Bangkok, Aktual.com – Sebuah bus pariwisata jenis double decker yang sedang mengangkut 49 orang mengalami kecelakaan. Akibatnya, 18 orang tewas dan 23 orang terluka. Kecelakaan diduga akibat rem bus yang blong.

Dilansir dari Bangkok Post, bus yang saat kejadian sedang mengangkut sejumlah pejabat lokal mengalami rem blong saat menuruni bukit, pada Rabu dini hari (26/2). Bus tersebut merupakan salah satu dari tiga bus tingkat yang membawa pejabat pemerintah setempat dalam kunjungan lapangan ketika tergelincir dari jalan di provinsi Prachin Buri, sebelah timur ibu kota Bangkok, Thailand.

”Ada 17 orang ditemukan tewas di tempat kejadian, dan satu lagi kemudian meninggal di rumah sakit,” kata Letnan Kolonel Polisi Siwapass Phuripatchaiboonchu. Ia menambahkan, ”Kami telah memeriksa pengemudi dan dia mengatakan remnya blong saat bus menuruni bukit.”

Total ada 49 orang yang berada di dalam bus saat kecelakaan itu, dan para korban yang selamat telah dibawa untuk dirawat di dua rumah sakit.

Sedangkan Kolonel Sophon Phramaneehe juga menjelaskan, bus tersebut terjerembab ke dalam selokan dalam posisi terbalik. ”Kondisi jalanan menurun, dan bus mengalami rem blong. Pengemudi kehilangan kendali, sehingga kendaraannya terbalik. Terdapat 49 orang di dalam bus, semuanya warga Thailand, termasuk pengemudi,” kata Sophon, seraya menambahkan bahwa mereka yang meninggal adalah orang dewasa yang sedang dalam perjalanan studi.

Dari informasi yang tersebar di media sosial menunjukkan petugas penyelamat dan medis di lokasi kejadian di provinsi Prachinburi, sekitar 155 kilometer dari timur ibu kota Bangkok. Mereka membantu para korban di dekat bus yang bagian kolongnya terbuka.

Sementara itu, Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan mengatakan penyelidikan sedang dilakukan. ”Jika ditemukan pelanggaran penggunaan kendaraan yang tidak memenuhi standar atau terlibat dalam penggunaan kendaraan secara ugal-ugalan, maka akan dilakukan tindakan hukum,” ujarnya dalam unggahan di X.

”Pemeriksaan kendaraan harus aman dan lulus standar yang ditentukan sebelum digunakan untuk mencegah kecelakaan dan mengurangi kerugian seperti ini lagi,” tandas Shinawatra.

Sebagai informasi, Thailand memiliki salah satu catatan keselamatan jalan terburuk di dunia, dengan sekitar 20 ribu orang tewas setiap tahun menurut Organisasi Kesehatan Dunia. Kendaraan yang tidak aman dan cara mengemudi yang buruk merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya jumlah korban.

Pada bulan Oktober tahun lalu, sebuah bus sekolah mengalami kecelakaan dan terbakar di pinggiran kota Bangkok, serta menewaskan 23 orang, yang sebagian besar anak-anak. Insiden itu merupakan kecelakaan jalan paling mematikan di kerajaan itu dalam satu dekade.

(Indra Bonaparte)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain