Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
27 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 974

DPP GPPB Desak Kapolres Jaktim Gelar Razia Sajam Akibat Maraknya Kriminalitas

Jakarta, aktual.com – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Pembaharu Bangsa (DPP GPPB), Abraham, mendesak Kepolisian Resor (Polres) Jakarta Timur untuk segera menggelar razia senjata tajam. Desakan ini muncul menyusul meningkatnya kasus kriminalitas yang melibatkan penggunaan senjata tajam di wilayah hukum Jakarta Timur.

Abraham mengungkapkan, belakangan ini sering terjadi aksi kejahatan seperti perampokan dan pembegalan yang menggunakan senjata tajam. Ia menilai razia senjata tajam sangat penting sebagai langkah preventif untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Penggunaan senjata tajam semakin meresahkan dan dapat memicu terjadinya tindak kejahatan. Ini sangat mengganggu ketenangan warga, terutama di Jakarta Timur,” ujar Abraham dalam keterangan pers, Selasa (25/2/2025).

Ia menegaskan bahwa razia harus segera dilakukan untuk menanggulangi kriminalitas yang semakin marak, khususnya aksi begal yang kerap terjadi pada malam hari. Menurut Abraham, operasi terhadap para pelaku kejahatan perlu dilakukan secara intensif dan menjadi prioritas utama pihak kepolisian.

“Operasi ini tidak bisa hanya dilakukan sesekali. Ini harus menjadi kinerja utama kepolisian,” ujarnya.

Abraham juga menyoroti wilayah Cakung dan Pulogadung yang disebutnya sebagai kawasan rawan begal. Ia menyarankan agar razia besar-besaran dilakukan di area tersebut untuk menekan angka kejahatan.

“Di kedua wilayah ini sering terjadi aksi begal, sehingga razia harus dilakukan secara menyeluruh,” tambahnya.

Selain itu, Abraham meminta Kapolres Jakarta Timur untuk segera mengambil tindakan tegas dalam menangani masalah kriminal yang kian meningkat. Ia bahkan mengusulkan agar dilakukan mutasi jabatan atau tour of duty jika Kapolres dinilai tidak mampu menuntaskan permasalahan keamanan tersebut.

“Jika Kapolres tidak bisa menertibkan kondisi keamanan, lebih baik segera diganti. Keamanan warga harus menjadi prioritas,” pungkas Abraham.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Rosan Sebut Mantan PM Inggris Jadi Dewas Danantara

Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani menyebut mantan PM Inggris Sir Anthony Charles Lynton Blair atau Tony Blair akan menjadi dewan pengawas Danantara. (AFP/TOLGA AKMEN).

Jakarta, aktual.com – Kepala atau Chief Excecutive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani mengatakan Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair menjadi salah satu dewan pengawas Danantara.

Rosan saat ditemui usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2), menjawab singkat pertanyaan awak media soal peran Tony Blair dalam struktur organisasi Danantara.

“Iya salah satunya,” kata Rosan seakan mengonfirmasi pertanyaan awak media.

Saat ditanya lebih lanjut soal mantan Presiden RI, termasuk Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, akan menjadi dewan pengawas Danantara, Rosan menjawab normatif.

“Semua diajak,” kata Rosan.

Adapun Rosan Roeslani yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi diangkat sebagai Kepala BPI Danantara atau sebagai Chief Excecutive Officer yang dibantu oleh dua pimpinan lainnya, yakni Pandu Sjahrir sebagai Chief Investment Officer (CIO) dan Dony Oskaria sebagai Chief Operating Officer (COO) dalam struktur Danantara.

Presiden Prabowo juga menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara, yang dibantu Wakil Ketua Dewan Pengawas Muliaman Hadad.

Menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, mantan Presiden RI juga akan dilibatkan menjadi penasihat Danantara, yang menjadi persyaratan dalam Prinsip Santiago (Santiago Principle), sebagai pedoman tata kelola SWF yang baik.

“Mantan-mantan presiden itu nanti akan diajak untuk menjadi penasihat agar lembaga ini betul-betul dikawal, dijaga oleh figur-figur yang penuh integritas dan memang cinta Indonesia,” kata Hasan.

Peluncuran Danantara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin pagi juga dihadiri oleh Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.qa m

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

DPR Minta Polri Tindak Tegas Pengintimidasi Band Sukatani

Anggota Komisi III DPR Abdullah di Kompleks Parlemen, Jakarta. ANTARA/HO-DPR

Jakarta, aktual.com – Anggota Komisi III DPR Abdullah meminta Polri untuk menindak tegas pelaku yang diduga mengintimidasi band Sukatani, hingga personel band tersebut meminta maaf karena lagu “Bayar Bayar Bayar” yang berisi kritikan terhadap polisi.

Jika tidak, menurut dia, isu tersebut bisa berpeluang menambah sentimen negatif dari publik kepada Korps Bhayangkara tersebut, karena dituding melindungi anggotanya yang telah diduga mengintimidasi band beraliran punk asal Purbalingga, Jawa Tengah, itu.

“Dugaan intimidasi yang dilakukan anggota polisi dari Polda Jawa Tengah ini terhadap anggota band Sukatani hingga mereka membuka topeng sebagai personalnya di atas panggung dan meminta maaf kepada polisi, adalah tanda tanya besar,” kata Abdullah di Jakarta, Senin (24/2).

Di Tengah indeks demokrasi yang menurun, dia mengingatkan agar anggota polisi tidak reaktif dan represif terkait kritik yang ditujukan kepada kinerja mereka.

Dalam konteks lagu yang mengkritik oknum polisi yang melakukan pelanggaran, menurut dia, hal itu tidak hanya dilakukan oleh Sukatani. Jauh sebelumnya, kata dia, kritikan itu juga pernah dilakukan oleh pemusik hingga pesohor, seperti Iwan Fals, Pandji Pragiwaksono, The Brandals, dan lainnya.

“Anggota polisi mesti paham, bahwa kebebasan berekspresi yang disampaikan melalui bermusik adalah hak warga negara yang mesti dilindungi sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, bukan malah sebaliknya,” ucap dia.

Selain itu, menurut dia, kontroversi itu justru akan merugikan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, yang sebelumnya sudah menegaskan bahwa pengkritik keras Polri adalah sahabat bagi Polri.

Menurut dia, Listyo telah menyatakan pihaknya tidak anti-kritik dan siap melakukan perbaikan pada tubuh Polri, dengan memberikan hukuman bagi mereka yang melanggar dan hadiah untuk mereka yang berprestasi.

Dia mengatakan pernyataan Kapolri itu sudah disampaikan berulang-ulang. Di sisi lain, Kapolri pun sudah membuktikannya, dengan menyelenggarakan lomba stand up comedy dan mural untuk mengkritisi kinerja kepolisian.

“Dari situ, saya mengusulkan agar Polri juga dapat membuat festival musik yang isinya mengkritisi kinerja kepolisian,” ujar dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Kemenag Sampaikan Komitmen Perketat Pengawasan Haji

Arsip - Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief saat bersama Supervisor Utama Kantor Urusan Haji Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, Badar As Sulamy. ANTARA/HO-Kemenag/aa.

Jakarta, aktual.com – Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen memperketat pengawasan terhadap maskapai penerbangan haji di tahun 2025, untuk mencegah keterlambatan penerbangan haji.

Menurut Hilman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Komisi VIII DPR RI di Jakarta Senin (24/2), pengetatan pengawasan tersebut ditujukan untuk mencegah terjadinya keterlambatan penerbangan haji dan mencegah ketidaknyamanan pelayanan yang diterima jamaah haji.

“Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat dan memperketat pengawasan terhadap maskapai yang menjadi mitra kami,” ujarnya.

Hilman lalu mengatakan hal tersebut dilakukan oleh pemerintah guna menindaklanjuti keluhan-keluhan dari jamaah sebelumnya terkait dengan transportasi haji.

“Masih terdapat keluhan mengenai keterlambatan penerbangan dan ketidaknyamanan dalam transportasi menuju dan dari Arab Saudi,” ujarnya.

Sebelumnya terkait dengan penerbangan haji, Hilman telah menyampaikan bahwa Kementerian Agama mengusulkan agar Komisi VIII DPR mempertimbangkan adanya penelaahan secara komprehensif mengenai kemungkinan penerapan kontrak berjangka waktu panjang terhadap maskapai penerbangan untuk haji.

Menurut dia, kontrak dengan jangka waktu yang panjang itu dapat menciptakan stabilitas harga, peningkatan efisiensi perencanaan penerbangan, serta memberikan kepastian layanan bagi jamaah haji.

Selain itu, kata dia melanjutkan, maskapai penerbangan juga berpotensi menawarkan harga khusus dalam kontrak jangka panjang sehingga biaya penerbangan haji dapat lebih terkendali dan terjangkau.

“Ini penting sekali kaitannya juga dengan proyeksi jumlah jamaah haji yang semakin banyak. Mungkin di tahun-tahun berikutnya, sesuai dengan visi Arab Saudi di 2030 yang akan memfasilitasi atau melayani jutaan jamaah haji di seluruh dunia,” ujar Hilman.

Diketahui, saat ini kontrak yang dihadirkan pemerintah terhadap maskapai penerbangan haji berjangka waktu setiap tahun atau per tahun haji.

Menurut Hilman, hal tersebut menimbulkan sejumlah tantangan. Di antaranya adalah adanya fluktuasi harga bahan bakar dan nilai tukar uang menyebabkan biaya penerbangan menjadi sangat dinamis.

Berikutnya, ujarnya, ada pula tantangan terkait dengan keterbatasan waktu dalam negosiasi kontrak pada setiap tahunnya.

“Hal tersebut lalu mengurangi efektivitas perencanaan penerbangan dan dapat berpengaruh pada kualitas layanan yang diberikan kepada jamaah haji,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Prabowo Akan Adakan Rapat Terbatas Bersama Menteri dan Kepala Danantara

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025) saat hendak menghadiri peluncuran BPI Danantara. ANTARA/Mentari Dwi Gayati

Jakarta, aktual.com – Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas bersama para menteri dan wakil menteri, hingga kepala lembaga Kabinet Merah Putih, termasuk Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana terlihat tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2) sore sekitar pukul 14.30 WIB.

“Saya belum tahu, nanti setelah rapat saya infokan ya,” kata Dadan saat ditanya awak media soal tema besar dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo.

Dadan pun merinci sejumlah pejabat yang hadir dalam undangan rapat tersebut, antara lain Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri BUMN Erick Thohir hingga Kepala Danantara yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, rapat tersebut turut dihadiri oleh Wamen Koperasi, Wamen Pertanian, Wakil BGN, Direktur Utama PT Agro Industri Nasional (Agrinas), serta Chief Investment Officer (CIO) dan Chief Operating Officer (COO) Danantara.

Rapat terbatas ini dilaksanakan setelah Presiden Prabowo meluncurkan BPI Danantara pada Senin pagi, yang dihadiri oleh mantan Presiden dan Wakil Presiden RI, seperti Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Selain itu, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 RI Boediono, Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Dalam sambutan saat peluncuran Danantara, Prabowo mengatakan bahwa Danantara sebagai dana kekayaan Negara atau sovereign wealth fund Indonesia itu, akan mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS, dengan proyeksi dana awal mencapai 20 miliar dolar AS.

Prabowo memaparkan gelombang pertama investasi senilai 20 miliar dolar AS akan diprioritaskan untuk 20 proyek strategis, antara lain hilirisasi nikel bauksit, tembaga, pembangunan pusat data, kecerdasan buatan, kilang minyak pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, akuakultur serta energi terbarukan.

Melalui Danantara, Presiden berharap terjalinnya kemitraan strategis antara BUMN, swasta hingga UMKM dalam proyek infrastruktur, energi terbarukan, dan pendidikan.

Menurut Kepala Negara, pembentukan Danantara menandai era baru bagi BUMN yang dipandang bukan hanya sebagai entitas bisnis, tetapi sebagai aset nasional.

Melalui Danantara, BUMN akan menjadi agen pembangunan dan pertumbuhan fundamental bagi pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya, Danantara akan menerapkan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan dana yang bertanggung jawab.

“Oleh karena itu, BUMN harus beroperasi dengan standar yang tinggi, (good) governance yang terbaik, BUMN harus mengedepankan inovasi, gagasan besar, transparansi, kemajuan teknologi, sekaligus menjaga disiplin, kehati-hatian serta komitmen terhadap tata kelola yang baik dan pengelolaan yang bertanggung jawab,” kata Prabowo.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Lestari Moerdijat: Perkuat Jejaring Internasional Peneliti demi Capai Target Pembangunan

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Berbagai upaya memperkuat jejaring internasional bagi para peneliti harus dilakukan sebagai bagian dari langkah mewujudkan keberlangsungan riset dalam mendukung sejumlah program prioritas demi pencapaian sejumlah target pembangunan nasional yang lebih baik.

“Untuk menjaga keberlangsungan riset di sejumlah sektor, upaya memperkuat jejaring dengan lembaga dan peneliti berskala global harus diupayakan demi mendorong perkembangan ilmu pengetahuan nasional dan proses pembangunan yang lebih baik,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/2).

Pada simposium internasional yang melibatkan
para peneliti dan berlangsung hybrid di Universitas Gajah Mada, pekan lalu, Presiden JSPS Alumni Association of Indonesia (JAAI) periode 2023-2025 sekaligus Periset Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi BRIN, Puspita Lisdiyanti, mengungkapkan penyelenggaraan simposium skala internasional dapat memperkuat jejaring alumni para peneliti dan mitra di sejumlah negara untuk membangun kolaborasi, berbagi wawasan dalam sains, teknologi, dan inovasi untuk berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Selain itu, sejumlah program prioritas nasional juga membutuhkan dukungan riset yang baik seperti program kemandirian pangan, air dan energi, penguatan pendidikan, sains-teknologi, digitalisasi, pelestarian lingkungan, hilirisasi industri, pengembangan sumber daya maritim, serta pelestarian seni budaya dan peningkatan ekonomi kreatif.

Menurut Lestari, keberlangsungan riset harus mendapat perhatian serius dari para pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya antisipasi pada kondisi global di berbagai sektor yang kerap berubah.

Rerie, sapaan Lestari, berpendapat, dengan mendorong riset di sejumlah sektor, potensi untuk mewujudkan inovasi, efisiensi, dan daya saing sebagai modal dasar untuk memenangkan persaingan di era globalisasi adalah sebuah keniscayaan.

Apalagi, ungkap Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, pada tahun lalu, World Competitiveness Ranking (WCR) 2024 menempatkan Indonesia pada posisi 27 dunia.

Lembaga WCR mencatat peningkatan efisiensi di sektor pemerintahan, perbaikan infrastruktur bisnis, dan kemudahan berusaha adalah sejumlah faktor yang harus diwujudkan agar Indonesia dapat konsisten meningkatkan daya saing.

Berdasarkan sejumlah catatan tersebut, tambah Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, kepedulian para pemangku kepentingan terhadap kegiatan riset harus ditingkatkan demi melahirkan kebijakan yang menghadirkan efisiensi, inovasi, dan daya saing dalam proses pembangunan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang lebih baik di masa datang.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

1...973974975...43,122Halaman 974 dari 43,122

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya