6 April 2026
Beranda blog Halaman 976

Bentrok Saat Ceramah Rizieq Shihab, 15 Orang Terluka Termasuk Polisi

Pemalang, aktual.com – Kepolisian mengonfirmasi bahwa insiden bentrokan antara organisasi masyarakat Perjuangan Walisongo Indonesia Laskar Sabilillah (PWI‑LS) dan Front Persaudaraan Islam (FPI) menyebabkan sedikitnya 15 orang mengalami luka-luka. Peristiwa ini terjadi saat Rizieq Shihab mengisi ceramah di Pemalang, Jawa Tengah (Jateng).

“Berdasarkan data yang dihimpun, tercatat 4 anggota Polri mengalami luka, dengan 2 personel dirujuk ke RS Siaga Medika dan 2 lainnya mendapatkan perawatan dari Dokkes Polres Pemalang,” kata Kapolres Pemalang, AKBP Eko Sunaryo kepada wartawan, Kamis (24/7/2025).

“Sementara itu, 9 korban luka dari pihak PWI LS dirawat di RS Siaga Medika dan RS Islam Pemalang. Dari FPI, terdapat 2 orang mengalami luka di bagian kepala, terhadap para korban bentrokan tersebut,” imbuhnya.

Untuk mengamankan kegiatan dakwah Rizieq, sebanyak 675 personel gabungan dikerahkan pada Rabu (23/7). Sebelumnya, koordinasi lintas pihak telah dilakukan pada Rabu (16/7), diikuti oleh pernyataan bersama dari FPI dan PWI-LS untuk menjaga ketertiban dan tidak mengerahkan massa besar.

Namun kenyataan di lapangan berkata lain.

“Namun demikian pada pukul 23.00-23.30 WIB (saat Rizieq mengisi acara), terjadi bentrok antara kelompok PWI LS dan FPI yang berjarak sekitar 50 meter dari panggung utama. Bentrokan mengakibatkan sejumlah korban luka, termasuk dari pihak PWI LS dan FPI serta aparat kepolisian yang sedang melaksanakan pengamanan,” ungkap Eko.

Ia menambahkan bahwa situasi saat ini di Desa Pegundan telah terkendali, dengan aparat masih bersiaga untuk mencegah kerusuhan susulan dan memastikan keamanan warga sekitar.

“Kami minta agar para pimpinan kelompok baik PWI LS serta FPI, memberikan instruksi yang menenangkan kepada anggotanya. Jangan ada lagi bentrokan, jangan sampai ada korban susulan. Mari bersama-sama jaga keamanan wilayah,” jelas Eko.

Versi berbeda datang dari pihak pengamanan Rizieq. Tim HRS menolak permintaan polisi untuk masuk dari jalur belakang panggung. Mereka meyakini jalur depan lebih aman karena telah disterilkan.

“Ternyata jalur belakang panggung sudah dikuasai PWI-LS yang sedang menunggu untuk adang IB-HRS. Akhirnya panitia dan warga yang ada di jalur belakang panggung bentrok dengan PWI-LS. Dan PWI-LS berhasil dipukul mundur dari jalur tersebut,” kata Aziz saat dihubungi, hari ini.

Aziz mempertanyakan keputusan polisi yang meminta Rizieq masuk lewat jalur belakang, dan menduga ada upaya menjebak pimpinan FPI tersebut.

“Namun alhamdulillah setelah itu polisi melindungi warga dan panitia meski sebelumnya telah terjadi bentrok dan membuat pihak warga dan panitia serta PWI-LS luka-luka karena bentrok,” tuturnya.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari Aziz terkait jumlah korban dari pihaknya dalam insiden tersebut. Namun semua pihak berharap situasi tidak kembali memanas.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

DPR Sahkan Hasil Pembahasan Postur RAPBN 2026

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (kanan) bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (kiri) mengikuti Rapat Kerja bersama Banggar DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025). Raker tersebut beragendakan laporan dan pengesahan hasil pembahasan panja perumus kesimpulan dalam rangka laporan realisasi semester I dan prognosis II pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nz

Jakarta, aktual.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan hasil pembahasan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-25 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024-2025, di Jakarta, Kamis (24/7), mengatakan hasil pembahasan RAPBN dan RKP 2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBN 2026.

Rincian hasil RAPBN dan RKP 2026 dibacakan oleh Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Jazilul Fawaid.

Pembahasan RAPBN dan RKP 2026 dilakukan bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.

Rangkaian pembahasan itu dilaksanakan pada 1 hingga 22 Juli 2025, yang kemudian disepakati untuk membentuk empat panitia kerja (panja). Selanjutnya, dibentuk tim perumus pada masing-masing panja.

Menurut Jazilul, seluruh laporan panja telah disampaikan dan disepakati sebagai hasil pembahasan Banggar DPR dan BI pada raker 22 Juli 2025.

Adapun detail hasil RAPBN 2026 yang disepakati adalah sebagai berikut:

Asumsi Dasar Ekonomi Makro

  • Pertumbuhan ekonomi: 5,2-5,8 persen
  • Inflasi: 1,5-3,5 persen
  • Nilai tukar: Rp16.500-16.900 per dolar AS
  • Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 Tahun: 6,6-7,2 persen
  • Harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP): 60-80 dolar AS per barel
  • Lifting minyak mentah: 605-620 ribu barel per hari (rbph)
  • Lifting gas bumi: 953-1.017 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph)

Sasaran dan Indikator Pembangunan 2026

  • Tingkat kemiskinan: 6,5-7,5 persen
  • Tingkat kemiskinan ekstrem: 0-0,5 persen
  • Rasio gini: 0,377-0,380
  • Tingkat pengangguran terbuka: 4,44-4,96 persen
  • Indeks modal manusia: 0,57
  • Indeks kesejahteraan petani: 0,7731
  • Proporsi penciptaan lapangan kerja formal: 37,95

Postur Makro Fiskal 2026

  1. Pendapatan negara: 11,71-12,31 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)

a. Perpajakan: 10,08-10,54 persen PDB

b. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP): 1,63-1,76 persen PDB

c. Hibah: 0,002-0,003 persen PDB

  1. Belanja negara: 14,19-14,83 persen PDB

a. Belanja pemerintah pusat (BPP): 11,41-11,94 persen PDB

b. Transfer ke daerah (TKD): 2,78-2,89 persen PDB

  1. Keseimbangan primer: 0,18-0,22 persen PDB
  2. Defisit: 2,48-2,53 persen PDB
  3. Pembiayaan anggaran: 2,48-2,53 persen PDB.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

CBA Desak Kejagung Usut Dirut PLN Darmawan Prasodjo: Jalan-Jalan ke Luar Negeri, Laba Turun, Utang Naik Rp711 Triliun

Uchok Sky Khadafi. Aktual/Dok

Jakarta, aktual.com – Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera melakukan penyelidikan terhadap Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo.

Desakan ini muncul lantaran adanya dugaan perjalanan dinas fiktif ke luar negeri yang dilakukan Darmawan, yang dibiayai oleh keuangan PLN di tengah kondisi perusahaan yang mengalami penurunan laba dan lonjakan utang signifikan.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi mengungkapkan bahwa Darmawan Prasodjo beserta keluarganya diketahui melakukan perjalanan ke Melbourne, Australia, pada masa siaga Natal dan Tahun Baru (Nataru) lalu. Perjalanan itu dilakukan bersama lima orang lainnya, termasuk sang istri Diny Sandra Dewi serta empat anaknya yang masih berusia belasan tahun.

“Ini bukan perjalanan kedinasan biasa. Diduga ada modus perjalanan dinas fiktif di balik jalan-jalan keluarga Darmawan ke luar negeri. Biayanya ditanggung oleh PLN, sementara kondisi keuangan perusahaan justru sedang tidak baik-baik saja,” tegas Uchok dalam keterangannya, Kamis (24/7).

Menurut Uchok, sikap Darmawan yang tetap asyik melancong ke luar negeri menunjukkan ketidakpedulian terhadap kondisi PLN yang saat ini tengah terpuruk. CBA mencatat bahwa laba PLN terus menurun dan utang semakin menumpuk.

“Laba PLN pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp22 triliun, tapi tahun 2024 turun drastis menjadi Rp17,7 triliun. Penurunannya mencapai Rp4,3 triliun,” ungkap Uchok.

Sementara itu, total utang PLN juga melonjak tajam. Pada tahun 2023, utang PLN mencapai Rp655 triliun. Namun pada 2024, utang itu membengkak menjadi Rp711,2 triliun—naik sebesar Rp56,2 triliun hanya dalam setahun.

“Kalau kita rinci, utang jangka pendek PLN pada 2023 sebesar Rp143,1 triliun. Tahun 2024 menjadi Rp172 triliun, naik Rp28,8 triliun. Sedangkan utang jangka panjang naik dari Rp511,8 triliun menjadi Rp539,1 triliun—atau naik Rp27,3 triliun,” jelas Uchok.

Melihat kondisi ini, CBA menilai perlu langkah hukum dan audit menyeluruh atas kebijakan dan gaya hidup pimpinan PLN. Uchok menyebut, ini penting agar tidak terjadi pembiaran terhadap penggunaan anggaran negara yang tidak akuntabel.

“CBA akan terus mendesak agar Kejagung memanggil dan memeriksa Darmawan Prasodjo. Harus ada transparansi dan pertanggungjawaban. PLN adalah BUMN strategis, dan rakyat berhak tahu bagaimana uangnya dikelola,” pungkas Uchok.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Tentara Thailand Bentrok dengan Kamboja di Perbatasan

Ilustrasi. Tentara Thailand berpatroli di Bangkok (18/6). ((Reuters/Chaiwat Subprasom)) ((Reuters/Chaiwat Subprasom)/)

Bangkok, aktual.com – Bentrokan terjadi di area perbatasan antara Thailand dan Kamboja setelah pihak Kamboja terlebih dahulu melepaskan tembakan yang melukai seorang prajurit Thailand, demikian disampaikan Angkatan Darat Thailand pada Kamis (24/7).

Dalam sebuah pernyataan, Angkatan Darat Thailand mengatakan bahwa satuan tugasnya mendeteksi sebuah wahana udara nirawak (unmanned aerial vehicle/UAV) milik Kamboja yang terbang di atas kompleks candi Ta Muen pada pukul 07.35 waktu setempat.

Setelah aktivitas UAV itu, enam tentara bersenjata Kamboja bergerak mendekati kawat berduri di depan pangkalan operasional Thailand, kata Angkatan Darat Thailand.

Prajurit Thailand berupaya meredakan situasi melalui komunikasi verbal, berteriak kepada pasukan yang mendekat untuk menghindari konflik sambil tetap menerapkan kewaspadaan tinggi, sebut Angkatan Darat Thailand.

Angkatan Darat Thailand menyebutkan bahwa pasukan Kamboja melepaskan tembakan ke posisi Thailand yang terletak sekitar 200 meter di sebelah timur candi utama pada sekitar pukul 08.20 waktu setempat.

Penjabat Perdana Menteri (PM) Thailand Phumtham Wechayachai pada Kamis mengatakan kepada awak media bahwa dia telah menerima informasi tentang insiden yang terjadi di daerah perbatasan dengan Kamboja, dan situasi saat ini perlu ditangani dengan hati-hati dengan tetap mematuhi hukum internasional yang berlaku.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

DPR Akan Tinjau Pertimbangan Alih Status Bandara IKN Dari VVIP ke Umum

Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Cucun Ahmad Syamsurijal saat menjawab pertanyaan wartawan soal surat pemakzulan Gibran ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode. Aktual/HO

Jakarta, altual.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya akan melakukan peninjauan untuk mempertimbangkan alih status Bandar Udara Internasional Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN) dari Very Very Important Person (VVIP) menjadi bandara umum.

“Rencananya pada waktu yang akan ditentukan, waktu yang terdekat, pimpinan DPR bersama anggota DPR yang terkait dengan IKN akan melakukan peninjauan untuk memutuskan apakah kemudian bandara tersebut layak untuk diganti statusnya dari hanya digunakan oleh VIP menjadi bandara umum,” kata Puan setelah menghadiri rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7).

Dia menyebut usulan perubahan status Bandar Udara Internasional Nusantara menjadi bandara umum dibahas dalam rapat antara pimpinan DPR RI bersama Komisi II DPR RI dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono yang digelar sesaat sebelum rapat paripurna dimulai pada Kamis pagi.

“Salah satu hal yang dibahas DPR, permintaan dari Kepala Otorita IKN Pak Basuki untuk bisa mengubah status bandara IKN yang tadinya hanya akan dipergunakan oleh VIP menjadi bandara umum,” ucapnya.

Rapat tersebut, kata dia, juga membahas ihwal luas rumah-rumah yang dibangun di IKN. Dia menyebut pihaknya akan meninjau pula terkait kebutuhan luas pembangunan rumah di IKN.

“Luasnya itu juga nanti akan ditinjau oleh pimpinan DPR dan anggota DPR untuk melihat apakah memang layak untuk adanya perluasan atau berapa luas rumah-rumah yang memang dibutuhkan di IKN. Setelah itu, kami akan memutuskan apakah akan kami setuju atau tidak, dan hal-hal lain yang memang dibutuhkan,” tuturnya.

Meski demikian, Puan enggan menanggapi ketika ditanyakan apakah dalam rapat tersebut turut membahas ihwal moratorium sementara pembangunan IKN.

Dia pun menuturkan pimpinan DPR RI yang hadir dalam rapat tersebut yakni para Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Saan Mustopa, dan Sufmi Dasco Ahmad.

Adapun Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf yang hadir dalam rapat tersebut menepis rapat tersebut membahas ihwal usulan moratorium sementara pembangunan IKN.

Sebaliknya selaku pimpinan Komisi II DPR, dia menegaskan komitmen dukungan terhadap kelanjutan proyek pembangunan IKN.

“Belum ada. Belum ada sama sekali (pembahasan soal moratorium sementara pembangunan IKN). Kami komitmen untuk melanjutkan pembangunan itu, tentu dengan komitmen anggaran yang sudah disepakati bersama,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Pimpinan DPR Telah Menerima Surat Permohonan Perubahan Rencana IKN

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengumumkan bahwa pimpinan DPR RI telah menerima surat dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tentang permohonan konsultasi perubahan rencana terkait IKN.

Dia mengatakan surat itu telah diterima oleh pimpinan DPR RI pada Senin (21/7). Hal itu diumumkan Adies pada saat Rapat Paripurna DPR RI yang beragendakan penutupan masa sidang.

“Tanggal 21 Juli 2025. Hal, permohonan konsultasi perubahan rencana induk Ibu Kota Nusantara,” kata Adies di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (24/7).

Dia mengatakan surat dari Kepala OIKN itu bernomor B152/Kepala/Otorita IKN/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025.

Namun dia belum menjelaskan secara rinci maksud dari adanya surat tentang perubahan rencana IKN tersebut.

Selain itu, dia juga mengumumkan bahwa pimpinan DPR RI telah menerima surat dari pimpinan Komisi III DPR RI Nomor B/799/Pw.01.02/7/2025 tanggal 23 Juli 2025 perihal Mahkamah Konstitusi.

Dia pun belum menyebut secara rinci terkait surat-surat itu.

“Surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI dan mekanisme yang berlaku,” kata dia.

Adapun dalam Rapat Paripurna Ke-25 DPR RI Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024-2025 itu, DPR RI akan membahas enam agenda, di antaranya mengenai laporan terkait RAPBN, pengambilan keputusan usul RUU Haji dan Umrah, hingga pidato penutupan masa sidang oleh Ketua DPR RI.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain