27 Desember 2025
Beranda blog Halaman 982

Jokowi: Seluruh Kepala Daerah Harus Hadir di Retret Akmil Magelang

Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat ditemui di kediamannya Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, pada Selasa (3/12/2024). (KOMPAS.COM/FRISTIN INTAN SULISTYOWATI)

Jakarta, Aktual.com – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menegaskan bahwa seluruh kepala daerah yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto harus tetap hadir dalam retreat kepala daerah yang akan diselenggarakan di Magelang.

Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan terhadap instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang meminta kepala daerah dari PDIP untuk tidak menghadiri acara retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

“Ini kan urusan kepemerintahan yang mengundang kepala daerah, yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang,” tegas Jokowi saat bertemu awak media di rumah pribadinya di Solo pada Jumat, (21/2).

Jokowi juga menekankan bahwa kepala daerah merupakan pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Oleh karena itu, mereka memiliki tanggung jawab utama untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan lainnya.

“Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk yang lain,” tegas Jokowi.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi resmi kepada seluruh kepala daerah dari PDIP untuk tidak mengikuti retreat kepemimpinan yang dijadwalkan di Akademi Militer, Magelang, pada 21–28 Februari 2025, dengan alasan dinamika politik nasional yang sedang berkembang.

Instruksi tersebut tertuang dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani oleh Megawati pada 20 Februari 2025. Dalam surat tersebut, Megawati menjelaskan bahwa sebagai Ketua Umum PDIP, ia memiliki wewenang penuh dalam mengarahkan kebijakan partai, termasuk dalam hal partisipasi kader dalam acara pemerintahan yang melibatkan unsur eksternal.

Selain itu, Megawati juga menegaskan bahwa kepala daerah PDIP yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang harus segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari DPP PDIP, sambil menjaga komunikasi aktif dengan pusat komando partai untuk mengantisipasi perubahan kondisi politik yang bisa terjadi sewaktu-waktu.

“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat Akmil Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian tertulis dalam surat tersebut.

Berikut ini adalah isi lengkap Instruksi Megawati Soekarnoputri kepada para kepala daerah yang berasal dari PDIP:

Nomor Lampiran 7294 / IN/DPP/ II/ 2025

Perihal : Instruksi Harian Ketua Umum

Yth. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan Seluruh Indonesia di-Tempat masing-masing
Merdeka!!!

Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025, khususnya setelah terjadinya kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Bapak Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi RI.

Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan.

Selanjutnya DIINSTRUKSIKAN kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut:

  1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.
  2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

Demikian instruksi harian ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN Masa Bakti 2019-2024

Ketua Umum,
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Bareskrim Polri Tangkap 9 Tersangka Sindikat Judi Online 1XBET

Penyidik menunjukkan pelaku judi online 1XBET dalam konferensi pers pengungkapan sindikat judi online 1XBET di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (21/2/2025). (ANTARA/Nadia Putri Rahmani)

Jakarta, Aktual.com – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri berhasil menangkap sembilan orang tersangka yang merupakan bagian dari sindikat judi online (daring) 1XBET.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (21/2), mengatakan bahwa sembilan tersangka tersebut tertangkap dalam dua pengungkapan yang berbeda.

Dalam penindakan pertama pada 14 November 2024 di Kota Depok dan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat serta Kota Tangerang Selatan, Banten, penyidik berhasil menangkap lima tersangka dengan peran berbeda-beda.

Ia mengungkapkan, kelima tersangka itu adalah AW (31) selaku agen grup Belklo Situs 1XBET, RNH (34) selaku supervisor operator, RW (32) selaku admin keuangan, MYT (31) selaku operator, dan RI (40) selaku anggota platinum 1XBET.

“Dalam pengungkapan ini cukup menjadi perhatian kami selaku penyidik karena dalam permainan yang ada ini, perputaran uangnya cukup besar. Ada yang satu orang, saat itu menjadi member platinum bisa memainkan sebulan itu sekitar Rp5–6 miliar,” ucapnya.

Dari penindakan tersebut, penyidik berhasil menyita sejumlah barang bukti antara lain 80 buah kartu ATM, satu buah token, 17 buah buku tabungan, 12 buah ponsel berbagai merek, satu set komputer, dan satu buah laptop.

“Untuk proses yang pertama ini, sudah kami kirim ke Kejaksaan dan saat ini kami masih ada berbagai petunjuk untuk melengkapi penyidikan,” ujarnya.

Kemudian, dari pengungkapan tersebut, penyidik Subdit III Jatanras Dittipidum Polri terus mengembangkan jaringan judi 1XBET lainnya. Pada akhirnya, ditemukan beberapa jaringan judi online 1XBET lainnya yang berada di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.

Dikatakan oleh Djuhandhani, tim penyidik melakukan penindakan di Kota Batam, Kepulauan Riau, dan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Hasilnya, terdapat empat tersangka yang diamankan, yaitu AT (35) selaku agen grup Mimosa Situs 1XBET, DHK (37) selaku supervisor operator, FR (31) selaku operator, dan WY (30) selaku admin keuangan.

Terdapat sejumlah barang bukti yang diamankan di antaranya adalah 19 buah ponsel dengan berbagai merek, 34 buah buku tabungan, delapan buah tas mewah hingga beberapa kendaraan bermotor.

Selain itu, lanjut dia, penyidik juga mendapatkan sejumlah uang dalam penangkapan itu, yaitu 826.000 dolar Singapura atau sekitar Rp10 miliar lebih, dolar Singapura atau sekitar Rp87 juta, dolar Singapura atau sekitar Rp18 juta, dolar Singapura atau sekitar Rp1,3 miliar, dan pecahan mata uang rupiah dengan total sebesar Rp1,525 miliar.

Jenderal bintang satu itu mengungkapkan bahwa modus operandi yang digunakan para pelaku adalah mendaftarkan diri sebagai agen judi online 1XBET di regional Indonesia.

“Modus operandi situs judi online 1XBET memiliki server yang berada di Eropa di mana domain yang digunakan oleh para pelaku di Indonesia adalah https://1xbetindo.com,” ucapnya.

Selaku agen 1XBET Indonesia, para pelaku juga saling berkoordinasi dengan beberapa agen 1XBET yang berada di beberapa negara lain yaitu China, Filipina, Kamboja, Vietnam, dan Thailand dengan menggunakan grup aplikasi Telegram, Skype, dan WhatsApp.

“Komunikasi itu untuk bertukar data perbankan maupun situasi terkait pengawasan judi online oleh aparat penegak hukum di masing-masing negara,” ucap Djuhandhani.

Lebih lanjut, para pelaku juga menjalankan kegiatan judi online dengan menggunakan rekening orang lain sebagai rekening penampung, rekening deposit, dan rekening pembayaran.

“Hasil keuntungan dari judi online disamarkan para pelaku dengan menempatkan dana melalui rekening atas nama orang lain. Kemudian, para pelaku mengonversikan mata uang pecahan asli ke mata uang asing melalui beberapa money changer,” terangnya.

Adapun dari menjalankan judi online 1XBET, para pelaku memperoleh keuntungan ratusan miliar dalam kurun waktu satu tahun. Uang tersebut, kata dia, digunakan untuk kebutuhan pribadi pelaku.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan Pasal 303 KUHP serta Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang ITE. Selain itu, para tersangka juga dikenakan Pasal 55 KUHP dan Pasal 3, 4, 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Lestari Moerdijat: Kemampuan Literasi Generasi Muda Harus Konsisten Ditingkatkan

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Kemampuan literasi generasi muda harus mampu ditingkatkan secara konsisten untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang lebih maju dan  berkarakter kuat di masa datang.

“Kemampuan literasi masyarakat yang baik
merupakan salah satu penanda bahwa suatu bangsa itu memiliki peradaban yang maju. Mari kita sama-sama tunjukkan bahwa kita mampu menjadi bangsa yang beradab dengan berbekal kemampuan memahami setiap buku yang dibaca,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/2).

Pernyataan itu disampaikan Lestari pada acara Diskusi Terbuka bertema Perempuan dan Pram yang digelar Ruang Literasi Kaliurang, di Yogyakarta, Kamis (20/2) sore, dalam rangka memperingati 100 tahun kelahiran sastrawan Pramoedya Ananta Toer.

Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana mengajak generasi muda untuk menghargai dan mengapresiasi para penulis, termasuk belajar dari para sastrawan besar seperti Pramoedya Ananta Toer.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat, kehadiran ruang literasi untuk membahas dan mendiskusikan isi sebuah buku memberi kesempatan lebih besar bagi generasi muda agar tidak hanya mampu membaca,  tetapi juga memahami buku yang dibacanya.

Momentum agar generasi muda mengenal lebih dekat dengan para penulis dan sastrawan melalui berbagai buku hasil karya mereka, ujar Rerie, harus terus diciptakan.

Agar, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama generasi muda, terhadap pemikiran para sastrawan melalui karyanya dapat terus direalisasikan demi melahirkan masyarakat yang lebih beradab dan berdaya saing di masa depan.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

KPK Verifikasi Laporan Dugaan Suap Pemilihan Ketua DPD

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setyo Budiyanto (tengah) memberikan keterangan terkait rekomendasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (12/2/2025). (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)

Jakarta, Aktual.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengatakan laporan dugaan suap terkait proses pemilihan ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2024–2029 saat ini sedang diverifikasi oleh tim Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM).

“DPD ya? DPD sekarang tahapannya sedang diverifikasi dan divalidasi oleh tim PLPM. Harapannya proses itu bisa ditentukan apakah menjadi kewenangan KPK, kemudian apakah menyangkut penyelenggara negara,” kata Setyo di Jakarta, Jumat (21/2).

Setyo mengatakan hasil verifikasi tersebut nantinya akan dipaparkan dan ditetapkan apakah laporan dugaan suap tersebut bisa ditingkatkan ke tahap selanjutnya.

Pimpinan KPK itu juga mengatakan tak tertutup kemungkinan untuk memanggil para senator untuk mengklarifikasi soal laporan dugaan korupsi tersebut.

“Beberapa saksi yang mengetahui atau bahkan mengalami secara langsung, mendengar, nah itu pasti (keterangannya) dibutuhkan oleh para tim penyelidik dan dumas (pengaduan masyarakat),” katanya.

Setyo menegaskan KPK akan terus memberantas tindak pidana korupsi tanpa memandang jabatan dan kedudukan pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

“Kami menempatkan semua perkara tentunya sama. Kalau misalnya tahapan verifikasi dan validasi itu yang dilakukan dumas akurat, ya kami juga memastikan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum,” ujar Setyo.

Untuk diketahui, seorang mantan staf DPD bernama Fithrat Irfan melaporkan ke KPK soal dugaan suap kepada 95 senator atau anggota DPD terkait pemilihan ketua DPD periode 2024–2029.

“Indikasinya itu beliau menerima dugaan suap dari untuk kompetisi pemilihan ketua DPD dan wakil ketua MPR unsur DPD. Itu melibatkan 95 orang yang ada, anggota dewan yang ada di DPD dari 152 totalnya,” kata Irfan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (18/2).

Irfan menyebut ada anggota DPD diduga mendapat 13 ribu dolar Amerika Serikat (AS). Uang sebesar 5 ribu dolar AS untuk memberikan suara pada pemilihan ketua DPD, sementara 8 ribu dolar AS lainnya untuk pemilihan wakil ketua MPR dari unsur DPD.

Irfan pun membeberkan modus pemberian uang suap ini. Dikatakan, uang itu diserahkan secara door to door ke tiap ruangan anggota DPD.

Sementara itu, kuasa hukum Irfan, Azis Yanuar sempat memperlihatkan tanda bukti penerimaan laporan masyarakat. Aziz Yanuar menyatakan telah memberikan bukti-bukti tambahan kepada KPK untuk mengusut kasus dugaan suap ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Presiden Perintahkan Harga-harga Sembako Diturunkan Jelang Ramadhan

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjawab pertanyaan wartawan selepas acara makan siang bersama antara Presiden Prabowo dan sejumlah menteri serta pejabat negara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

Jakarta, Aktual.com – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menterinya untuk menurunkan harga-harga sembako dan sejumlah komoditas menjelang bulan Ramadhan yang diperkirakan jatuh pada awal Maret 2025.

Dalam acara makan siang bersama dengan sejumlah menteri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Presiden meminta harga-harga sembako itu harus lebih murah dibandingkan Ramadhan tahun lalu, dan untuk beberapa komoditas harganya harus lebih murah daripada harga di Malaysia.

“Pak Presiden ingin bring down the price (menurunkan harga, red.), harus lebih murah dari (Ramadhan) tahun lalu, dan beberapa item harus lebih murah dari Malaysia,” kata Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono saat ditemui selepas acara makan siang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2).

Oleh karena itu, Sudaryono menyebut Kementerian Pertanian pada Senin besok (24/2) bakal menggelar operasi pasar di 500-an titik di berbagai daerah di Indonesia.

Targetnya, titik-titik yang menjadi sasaran operasi pasar bertambah menjadi 4.000 pada awal puasa, Sudaryono menambahkan.

“Kita bisa lakukan operasi pasar beras, minyak goreng, gula pasir, bawang merah, bawang putih, kemudian ya sembako, daging termasuk, daging beku,” kata Wamentan Sudaryono.

Wamentan optimistis kementeriannya mampu memenuhi perintah Presiden menurunkan harga-harga sembako menjelang Ramadhan.

“Ya harus, kami pastikan itu dilaksanakan. Mau gak mau, kan memang musti untung. Pengusahanya boleh untung, tetapi untungnya jangan sampai jor-joran terus kemudian masyarakat yang dirugikan. Itu saja intinya,” kata Sudaryono.

Selain Wamentan, beberapa menteri dan pejabat lainnya juga ikut acara makan siang bersama Presiden siang ini. Pejabat-pejabat yang makan siang bersama Presiden hari ini yaitu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani.

Kemudian, ada pula Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN M Herindra, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto, dan Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

KPK Pastikan Penyidikan Dugaan Suap Hasto Tetap Berjalan

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (tengah) mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan Persada, Jakarta, Kamis (20/2/2025).(MI/Susanto)

Jakarta, Aktual.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto memastikan penyidikan kasus dugaan suap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto akan berjalan secara bersamaan dengan penyidikan dugaan perintangan penyidikan (obstruction of justice).

“Tetap dilakukan penyidik KPK, pemberkasan secara simultan,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Jakarta, Jumat (21/2).

Setyo menerangkan perkara dugaan suap yang disidik oleh KPK tersebut terkait dengan Harun Masiku dan kawan-kawan yang diduga memberi hadiah atau janji kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum RI 2017-2022 Wahyu Setiawan.

Penyidik KPK pada Kamis (20/2) malam melakukan penahanan terhadap Hasto selama 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025. Hasto saat ini ditahan di Rutan KPK.

Penyidik KPK menerapkan perintangan penyidikan yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan penyidik menerapkan pasal tersebut karena intervensi yang dilakukan Hasto Kristiyanto menyebabkan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan (OTT) komisi antirasuah dan buron hingga saat ini.

Setyo menerangkan KPK pada 8 Januari 2020 tengah menggelar OTT terhadap para pihak yang terlibat dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI, salah satu target OTT tersebut adalah Harun Masiku.

Namun Hasto memerintahkan Nur Hasan selaku penjaga Rumah Aspirasi di Jl. Sutan Syahrir No 12 A, yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Hasto, untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri.

“Atas perbuatan tersebut, menyebabkan HM tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini,” kata Setyo.

Kemudian, kata Setyo, pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Hasto memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel yang dalam penguasaan Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.

“Di mana (dalam ponsel tersebut) terdapat substansi yang berkaitan dengan pelarian tersangka HM yang perkaranya saat ini sedang ditangani KPK,” ujarnya.

Penyidik KPK juga menemukan bahwa Hasto mengumpulkan beberapa orang terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar orang-orang tersebut pada saat dipanggil oleh KPK, tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

Diduga tindakan tersebut bertujuan untuk merintangi serta mempersulit proses penyidikan perkara suap yang sedang berjalan.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Berita Lain