26 Desember 2025
Beranda blog Halaman 992

Prabowo Terbitkan Inpres 4/2025 untuk Integrasi Data Sosial

Tangkapan layar - Dokumen salinan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang berlaku per 5 Februari 2025
Tangkapan layar - Dokumen salinan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang berlaku per 5 Februari 2025

Jakarta, Aktual.com – Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan data guna mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Dilansir dari dokumen salinan di Jakarta, Rabu (19/2), Inpres yang berlaku per 5 Februari 2025 itu menginstruksikan sejumlah kementerian dan lembaga untuk memastikan akurasi, interoperabilitas, dan pemutakhiran data sosial dan ekonomi secara berkala.

Beberapa kementerian yang terlibat dalam kebijakan ini, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga utama dalam pengelolaan data.

Presiden, dalam instruksinya mencantumkan bahwa integrasi data sosial dan ekonomi nasional meliputi penguatan mekanisme verifikasi dan validasi data, peningkatan aksesibilitas data antar-kementerian/lembaga, serta pengembangan infrastruktur teknologi yang aman dan andal.

Data yang dikelola akan mencakup informasi berdasarkan nama dan alamat (by name by address), yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat diberi tugas untuk melakukan sinkronisasi dan pengendalian kebijakan guna meningkatkan akurasi serta efisiensi kebijakan sosial dan ekonomi.

Sementara itu, Menteri Sosial bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemutakhiran data menjadi acuan utama dalam pemberian bantuan sosial.

Menteri Dalam Negeri juga diminta untuk memberikan hak akses data kependudukan kepada BPS guna memastikan pemutakhiran data yang akurat.

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bertugas memperbarui data sosial dan ekonomi di tingkat desa guna memastikan akurasi dalam kebijakan pembangunan di wilayah terpencil.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) turut berperan dalam menjaga keamanan data, sementara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ini.

Pendanaan untuk kebijakan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh pihak yang terlibat dapat melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab guna memastikan efektivitas dan efisiensi kebijakan sosial dan ekonomi nasional.

Artikel ini ditulis oleh:

Arie Saputra

Isu Reshuffle Mendikti, Seskab Sebut Ada Pelantikan di Istana Sore Ini

Seskab Teddy Indra Wijaya
Seskab Teddy Indra Wijaya

Jakarta, Aktual.com – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyebut Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik beberapa pejabat negara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu sore.

Jadwal pelantikan itu diungkap oleh Seskab Teddy di tengah munculnya isu penggantian (reshuffle) salah satu menteri Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro.

“Hari ini akan ada pelantikan beberapa pejabat. Sore nanti ya,” kata Seskab Teddy saat dihubungi di Jakarta, Rabu (19/2).

Informasi yang beredar di kalangan wartawan sejak Rabu pagi sampai siang hari, Presiden Prabowo dijadwalkan melantik pimpinan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kemudian, ada juga kabar Presiden bakal mengumumkan nama menteri pengganti Satryo, yang diisukan seorang guru besar dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof. Brian Yuliarto.

Walaupun demikian, hingga berita ini diturunkan, belum ada sumber-sumber resmi yang memastikan informasi tersebut.

Kabar penggantian Satryo sebagai mendiktisaintek mulai santer setelah adanya aksi unjuk rasa sejumlah pegawai kementerian pada 20 Januari 2025. Para ASN pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi saat itu memprotes pemberhentian secara mendadak salah satu pegawai. Walaupun demikian, aksi itu kemudian berujung damai antara Satryo dengan kelompok pegawai.

Jika Satryo benar diganti, maka dia menjadi menteri Kabinet Merah Putih pertama yang kena kebijakan reshuffle Presiden Prabowo setelah pemerintah melewati 100 hari pertama masa kerjanya

Artikel ini ditulis oleh:

Arie Saputra

Kelompok Tani di Malut Harapkan Perlindungan Hukum Terkait Aktivitas Kontraktor Tambang

Proyek tambang nikel. Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (KTHK) di Halmahera Timur, Maluku Utara (Malut) mengeluhkan perlakuan kontraktor tambang selaku penanggung jawab aktivitas penambangan di lahan yang berada dalam IUP PT Adhita Nikel Indonesia (ANI).

KTHK juga menyampaikan surat terbuka kepada Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto untuk meredam tindakan represif yang diduga dilakukan kontraktor tambang yang beroperasi di wilayah mereka.

“Suara hati yang tulus ini kami sampakan secara terbuka, karena kami yakin dan percaya bahwa perilaku para kontraktor ini bukan perilaku yang diinginkan oleh Bapak H. Hutomo Mandala Putra, melainkan perilaku yang dilakukan dengan inisiatif sendiri dari kontraktor tambang yang sudah dipercayakan untuk beraktivitas,” ungkap perwakilan KTHK, Silva Soagimalaha dalam pernyataannya, Selasa (18/2/2025).

Ia menambahkan, dirinya bersama warga Kabupaten Halmahera Timur sebagai masyarakat awam menyadari betul bahwa tidak memiliki kekuatan besar untuk melakukan perlawanan berarti. Meski sebagai warga negara tetap punya hak yang sama seperti warga negara lainnya.

Dalam suratnya itu, KTHK juga menuding para oknum yang selama ini diduga telah berperilaku buruk terhadap pihaknya sebagai pemegang hak atas lahan IUP dari Tommy Soeharto.

Mereka yaitu mantan Dirut PT ANI berinisial BLD, Dirut PT PIM berinisial JP, PT FSGR dan Bayu (PT AMIN 1, 2 dan 3).

KTHK menuding para kontraktor tersebut telah melakukan aktivtas yang tidak sesuai dengan kaidah pertambangan sehingga membuat mereka semakin yakin bahwa kontraktor yang dipercayakan tersebut sangat tidak pantas melakukan aktivitas penambangan.

“Kami pemilik lahan tidak merelakan lahan kami dirusak oleh kontraktor yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Pihaknya juga menyesalkan kontraktor yang cenderung melakukan tindakan represif dengan memanfaatkan oknum penegak hukum.

Tindakan itu dinilai sebagai perilaku yang sangat merendahkan martabat masyarakat sebagai manusia.

“Kami berharap kinerja para kontraktor yang sudah dipercayakan ini dievaluasi dan harapan kami kontraktor yang tidak bertanggung jawab itu diputuskan kerja samanya,” papar Silva.

Lebih lanjut, KTHK menegaskan bahwa surat terbuka yang dilayangkan mereka tidak bermaksud menyerang Tommy Soeharto.

“Sekali lagi kami yakin dan percaya bahwa tindakan semena-mena ini adalah tindakan dengan inisiatif sendiri dari para kontraktor tanpa diketahui Bapak Hutomo Mandala Putera, sekaligus sebagai permohonan perlindungan hukum kepada pemerintah. Kami harap Bapak mendengar jeritan hati kami dan dapat mengabulkan keinginan kami demi kebaikan PT ANI dan KTHK,” pungkas Silva.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Hamas Akan Bebaskan Lagi Enam Sandera Israel Pada Akhir Pekan Ini

Pejuang Hamas. (ANTARA/Anadolu/py)

Jakarta, Aktual.com – Kelompok perlawanan Palestina, Hamas pada Selasa (18/2) menyatakan akan membebaskan enam sandera Israel dan memulangkan empat jenazah sandera pada pekan ini sesuai kesepakatan gencatan senjata Gaza dan pertukaran tahanan dengan Israel.

“Telah disepakati untuk membebaskan enam sandera Israel pada Sabtu sesuai perjanjian tahap pertama kesepakatan Gaza,” ujar pemimpin Hamas di Gaza Khalil Al-Hayya dalam rekaman pidato.

Dia menyebutkan Hisham al-Sayed dan Avera Mengistu berada di antara enam sandera yang akan dibebaskan.

Pemimpin Hamas tersebut juga mengatakan akan menyerahkan empat jenazah sandera Israel pada Kamis, termasuk anggota keluarga Bibas.

“Musuh (Israel) akan membebaskan tahanan Palestina sebagai imbalan pembebasan sandera sesuai kesepakatan,” tambahnya.

Al-Hayya mengatakan Hamas akan terus menyerahkan jenazah sandera Israel pada pekan berikutnya sesuai kesepakatan tahap pertama perjanjian gencatan senjata Gaza.

Pada pekan depan, Hamas akan menambah jumlah sandera Israel yang dibebaskan berdasarkan fase pertama kesepakatan Gaza menjadi 33 orang, termasuk 25 sandera yang masih hidup dan jenasah delapan sandera.

Al-Hayya menjabarkan langkah-langkah tersebut sebagai bagian dari “upaya berkelanjutan Hamas untuk menyukseskan fase pertama kesepakatan gencatan senjata” dan “membuka jalan untuk memasuki fase kedua sebagai respons atas upaya mediasi.”

Sementara itu, hingga kini, tahanan Palestina yang telah dibebaskan dari penjara Israel mencapai 1.135 orang, selanjutnya Israel akan membebaskan 502 tahanan pekan depan.

Artikel ini ditulis oleh:

Arie Saputra

Partisipasi MPR di Pameran Kampung Hukum Disambut Baik Ketua Mahkamah Agung

Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi Sekretariat Jenderal MPR RI, Hentoro Cahyono mendampingi Ketua Mahkamah Agung Prof Sunarto saat mengunjungi booth MPR RI di Pameran Kampung Hukum 2025, Selasa (18/2). Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) turut memeriahkan Pameran Kampung Hukum 2025 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA) RI. Acara ini berlangsung selama dua hari, pada 18-19 Februari 2025, di area Gedung MA, Jakarta, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.

Pameran dibuka secara resmi oleh Ketua MA, Prof. Dr. Sunaryo, pada hari pertama, Selasa (18/2/2025). Seremoni pembukaan dihadiri oleh para Wakil Ketua MA, panitera, pejabat eselon I dan II, serta sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan MA. Selain MPR RI, sekitar 23 institusi, termasuk Bank Indonesia, BPK, KPK, Kejaksaan Agung, Kemenkumham, OJK, dan PPATK, juga menjadi peserta pameran.

Setelah pembukaan resmi, Ketua MA bersama para pimpinan MA lainnya mengunjungi booth para peserta. Saat mengunjungi booth MPR RI, Ketua MA didampingi oleh Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi Sekretariat Jenderal MPR RI, Hentoro Cahyono, dan Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI, Anies Mayangsari Muninggar. Mereka menjelaskan berbagai informasi tentang MPR RI serta produk-produk yang dipamerkan.

Ketua MA menyampaikan apresiasinya atas keikutsertaan MPR RI dalam pameran tersebut. “Kehadiran MPR RI di pameran ini memiliki tujuan penting, yakni agar masyarakat lebih mengenal lembaga MPR RI dan produk-produknya,” ujarnya kepada Humas Setjen MPR RI.

Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi Setjen MPR RI, Hentoro Cahyono, menyatakan bahwa MPR merasa terhormat diundang untuk berpartisipasi dalam ajang yang digelar oleh MA. “Tadi, booth MPR mendapatkan kunjungan langsung Ketua MA. Kepada beliau, kami menjelaskan bahwa MPR memiliki Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), risalah amandemen UUD 1945, serta berbagai kajian yang dilakukan Badan Pengkajian MPR. Semua itu kami tampilkan dan dapat diakses publik di pameran ini,” jelasnya.

Hentoro berharap kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan dampak positif, baik bagi MPR maupun masyarakat yang berkunjung. “Mudah-mudahan ke depan, kami dapat berpartisipasi lagi dan menghadirkan produk-produk terbaru kami,” tambahnya.

Pameran Kampung Hukum 2025 tidak hanya menampilkan informasi hukum, tetapi juga menyuguhkan berbagai kegiatan menarik, seperti talkshow, band performance, pertunjukan traditional dance, serta door prize yang menambah semarak acara. Partisipasi MPR RI di ajang ini diharapkan dapat semakin mendekatkan lembaga tersebut kepada masyarakat.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

China Cermati Langkah AS dan Rusia dalam Penyelesaian Konflik Ukraina

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun

Jakarta, Aktual.com – Pemerintah China menyebut masih terus mencermati perkembangan langkah Amerika Serikat (AS) dan Rusia dalam penyelesaian konflik Ukraina, sekaligus mengapresiasi upaya perundingan perdamaian yang dilakukan keduanya.

“Kami senang melihat semua upaya yang dilakukan untuk perdamaian, termasuk apa yang telah disepakati dalam perundingan perdamaian oleh AS dan Rusia,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa (18/2).

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Selasa (18/2) di Istana Diriyah, Riyadh, Arab Saudi sebagai tindak lanjut dari pembicaraan Presiden AS Donald Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis (12/2).

Guo Jiakun mengatakan China percaya bahwa dialog dan negosiasi adalah satu-satunya jalan keluar yang pantas dan berkomitmen untuk mendorong perundingan perdamaian.

“Kami berharap semua pihak terkait dan pemangku kepentingan bersama-sama memainkan peran yang konstruktif dan akan mengambil bagian dalam proses perundingan perdamaian pada waktu yang tepat,” tambah Guo Jiakun.

Dalam setiap perselisihan dan konflik di dunia, China, ungkap Guo Jiakun, selalu menganjurkan dialog, konsultasi dan penyelesaian politik.

“Hal ini juga berlaku dalam konflik antara Rusia dan Ukraina. China bukanlah pencipta krisis Ukraina atau pihak yang terlibat di dalamnya. Meski begitu, kami tidak hanya duduk diam dan menyaksikan krisis itu terjadi atau mengambil untung dari krisis itu,” ungkap Guo Jiakun.

Tepat setelah krisis Ukraina meletus, China mengusulkan untuk menyelesaikan krisis melalui dialog dan konsultasi.

“China juga membentuk Kelompok ‘Sahabat untuk Perdamaian’ bersama Brasil dan negara-negara Selatan Global lainnya. Perkembangan situasi tersebut juga membuktikan bahwa usulan China bersifat objektif, tidak memihak, rasional, dan pragmatis serta mewakili konsensus yang berlaku di komunitas internasional,” tambah Guo Jiakun.

Kelompok “Sahabat untuk Perdamaian”, kata Guo Jiakun, yang diprakarsai oleh China dan anggota lain dari Global South, akan terus membangun konsensus untuk mempromosikan perundingan perdamaian.

“China akan terus mendukung semua upaya yang mendukung penyelesaian krisis secara damai, menjaga komunikasi dengan pihak-pihak terkait, dan memainkan peran konstruktif dalam mendorong penyelesaian politik krisis,” kata Guo Jiakun.

Dalam pertemuan di Riyadh, Marco Rubio didampingi Penasihat Keamanan Nasional AS Mike Waltz dan Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff, tim yang dipilih oleh Presiden Trump untuk membangun kembali hubungan bilateral, sementara Sergei Lavrov didampingi Penasihat Kebijakan Luar Negeri Rusia Yuri Ushakov.

Hadir juga tuan rumah Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan al-Saud dan Penasihat Keamanan Nasional Arab Saudi Mosaad bin Mohammad al-Aiban.

Dalam pertemuan itu seperti yang disebutkan dalam rilis Gedung Putih menyebutkan bahwa kedua pihak menetapkan mekanisme konsultasi untuk mengatasi hal-hal yang mengganggu hubungan bilateral, termasuk dengan kemungkinan penataan kembali staf kedutaan masing-masing negara.

Masing-masing tim juga akan mulai bekerja untuk mengakhiri konflik di Ukraina sesegera mungkin dengan mekanisme berkelanjutan dan dapat diterima oleh semua pihak.

Selain itu pembicaraan disebut juga meletakkan dasar kerja sama pada masa mendatang yang menjadi kepentingan geopolitik, peluang ekonomi maupun investasi bersejarah sebagai hasil keberhasilan penyelesaian konflik Ukraina.

Para pihak juga berjanji untuk tetap terlibat guna memastikan proses tersebut berjalan maju secara tepat waktu dan produktif, dan tentu saja satu kali telepon dan satu pertemuan tidak cukup, maka akan ada tindak lanjut agar benar-benar menyelesaikan konflik Ukraina yang sudah berlangsung sejak 24 Februari 2022.

Para pengamat menyebut pertemuan Riyadh itu menandai langkah penting upaya Trump untuk membalikkan kebijakan AS selama tiga tahun yang berfokus pada mengisolasi Rusia atas perangnya di Ukraina dan dimaksudkan untuk membuka jalan terjadinya pertemuan antara Trump dan Putin.

Isi pertemuan itu juga disebut tidak mengatakan apa pun tentang melibatkan Ukraina atau negara-negara Eropa dalam negosiasi tersebut dan hanya menyebut “Trump adalah satu-satunya pemimpin di dunia yang dapat membuat Ukraina dan Rusia menyetujui hal itu”.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada Senin (17/2) mengatakan negaranya tidak akan menerima hasil dari negosiasi apa pun yang dilakukan tanpa keterlibatan Ukraina.

Sedangkan negara-negara Eropa langsung mengadakan pertemuan darurat untuk mendiskusikan pertemunan Rubio dan Lavrov tersebut.

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumpulkan para pemimpin Eropa di Istana Elysee, Paris pada Senin (17/2) dan menyepakati untuk terus mendukung Ukraina tetapi berbeda pendapat mengenai pengerahan pasukan penjaga perdamaian seperti yang disarankan oleh Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.

PM Starmer juga mengatakan siap mempertimbangkan untuk mengerahkan pasukan Inggris bersama pasukan lain menjadi pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina.

Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen usai pertemuan mengatakan bahwa negaranya terbuka terhadap gagasan gencatan senjata dan Kanselir Jerman Olaf Scholz, salah satu peserta lainnya, menyuarakan kejengkelannya soal perundingan damai padahal Ukraina belum menyetujuinya.

PM Italia Georgia Meloni mengambil sikap menolak soal kemungkinan pengiriman pasukan penjaga perdamaian Eropa ke Ukraina dan PM Spanyol Pedro Sanchez menekankan solusi apapun tidak boleh memungkinkan Kremlin untuk menyerang negara lain lagi di masa mendatang.

Hubungan AS-Eropa memburuk bulan ini setelah Trump memulai diskusi langsung dengan Putin tentang perundingan perdamaian Ukraina tanpa keterlibatan Eropa.

Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth sebelumnya menekankan bahwa pasukan AS tidak akan menjadi bagian dari jaminan keamanan apa pun dan menyarankan agar negara-negara Eropa, bukan AS, menyediakan pasukan penjaga perdamaian untuk Ukraina.

 

Artikel ini ditulis oleh:

Arie Saputra

Berita Lain