Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
26 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 993

KKP Siapkan Strategi Perkuat Diplomasi Eskpor Perikanan ke Uni Eropa

Kepala Badan Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ishartini (kedua kanan)
Kepala Badan Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ishartini (kedua kanan)

Jakarta, Aktual.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan strategi untuk memperkuat diplomasi ke negara-negara Uni Eropa guna meningkatkan ekspor perikanan Indonesia dan memperluas pasar internasional.

“KKP menyiapkan strategi memperkuat diplomasi perikanan ke negara-negara Uni Eropa. Melalui unit kerja Badan Mutu, KKP telah bersinergi dengan stakeholders dan hingga saat ini tercatat 176 perusahaan perikanan yang memiliki approval number Uni Eropa,” kata Kepala Badan Mutu KKP Ishartini dalam keterangan di Jakarta, Selasa (18/2)

Dia menyampaikan, strategi diplomasi yang dimaksud diantaranya melaksanakan in person high-level approach and clarification dengan melibatkan unsur diplomatic channel dan sektor terkait hands-on leadership, focus group discussion (FGD) peran hulu – hilir secara reguler.

KKP juga melakukan asistensi otoritas kompeten dengan merangkul Delegasi UE untuk Indonesia sehingga dapat memberikan penjelasan yang komprehensif dan terbaru kepada UE pusat, serta menjembatani efektifitas pemenuhan rekomendasi teknis untuk menunjukkan bahwa sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (SJMKHP) adalah operasional.

“Kami telah mengklarifikasi beberapa hal pada pertemuan dengan high-level official DG Sante UE dan beberapa telah mendapatkan respon positif,” ucapnya Ishartini.

“Saat ini pun saya turun langsung ramai – ramai bersama eselon I terkait di KKP untuk menyiapkan sisanya yang akan segera kami kirim ke Brussel, jadi kami tetap on process untuk membuka lagi approval number,” tambah Ishartini.

Dalam waktu dekat ini juga dilakukan pembicaraan pembentukan skema kerja sama dalam kerangka Sanitary and Phytosanitary (SPS) sebagai salah satu item negosiasi CEPA.

Ia menyebutkan, Brussel membuka peluang kerjasama SPS. Hal itu dapat mengoptimalkan peluang itu untuk mengeliminasi gap teknis sehingga usulan penambahan jumlah perusahan dapat disetujui.

“Saya sudah sampaikan kepada Delegasi UE bahwa sinergi kita menandai babak baru atau new chapter dalam kerja sama meningkatkan perdagangan bilateral,” kata Ishartini.

Sebelumnya dalam pertemuan koordinasi dengan Delegasi UE untuk Indonesia di Jakarta, Ishartini juga menekankan ajakan sinergi untuk memperkuat ekspor perikanan.

UE saat ini menempati urutan kelima tujuan ekspor produk perikanan Indonesia dengan komoditas unggulan adalah tuna – cakalang (36,5 persen), cephalopod (16,9 persen), udang (12,5 persen) dan rumput laut (8,1 persen).

Selain itu, Indonesia dan Vietnam merupakan dua negara di Asia yang menyuplai kebutuhan daging katak. Tidak semua negara produsen perikanan terutama di Asia dapat melakukan ekspor produk perikanan ke UE.

Hal tersebut karena standar mutu dan keamanan pangan yang ketat diberlakukan oleh otoritas kompeten UE atau DG SANTE.

Uni Eropa (UE) merupakan organisasi antar pemerintahan dan supranasional yang beranggotakan 27 negara di Benua Eropa.

Berdasarkan data, UE salah satu konsumen terbesar produk perikanan dunia dengan angka konsumsi per kapita penduduknya pada kisaran 24-25 kg per tahun. Dengan pendapatan penduduk rata-rata 37.900 Euro atau sekitar Rp630 juta, pasar perikanan UE menggiurkan.

Lebih lanjut, Ishartini mengatakan bahwa untuk dapat melakukan kegiatan ekspor komoditas perikanan ke UE, setiap negara harus mendapatkan persetujuan resmi dari otoritas kompeten UE (country-based) dan hal ini didapatkan melalui serangkaian inspeksi terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (SJMKHL) hulu sampai hilir.

Penetapan country-based approval bagi Indonesia sebagai salah satu negara yang dapat melakukan ekspor komoditas perikanan ke UE sejak tahun 1994 melalui EU Commission Decision (CD) Number 324/94.

Peraturan UE tersebut juga termasuk penunjukan otoritas kompeten yang bertanggung jawab terhadap implementasi SJMKHP dan melalui otoritas ini pendaftaran/ pengajuan perusahaan perikanan yang dapat ekspor ke UE setelah melalui proses yang adil.

Otoritas kompeten UE secara berkala melakukan inspeksi ke Indonesia untuk memastikan bahwa operasionalisasi SJMKHP yang menghasilkan produk sesuai standar UE.

“Prinsip atau key point yang diminta oleh UE adalah how to demonstrate kepada mereka bahwa aturan yang kita susun beserta NSPK betul – betul beroperasi dari hulu ke hilir,” kata Ishartini.

Dia menambahkan bahwa untuk mencapai hal tersebut memerlukan kerja bersama seluruh komponen baik pemerintah, sektor swasta maupun stakeholder terkait.

“Hasil yang kita capai hari ini adalah buah kerja bareng pemerintah dan pelaku usaha yang sinergi,” tambahnya.

Dalam konteks perluasan pasar UE diperlukan kerja bersama dan sinergi antara pemerintah selaku regulator dengan private sector serta stakeholders terkait.

Penerapan SJMKHP di lapangan memiliki lokus yang menjadi peran aktif pelaku usaha diantaranya yang prominen adalah melakukan pembinaan dan memastikan proses penerimaan bahan baku berikut traceability atau ketertelusurannya sesuai persyaratan dan standar UE, memastikan supplier dan kapal tersertifikasi dan memenuhi standar UE.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta jajarannya untuk terus memberikan instruksi terkait pentingnya mutu dan keamanan produk untuk memenuhi standar global.

Dengan begitu, eksporperikanan Indonesia ke pasar global, khususnya Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, dan Eropa akan terus meningkat.

Artikel ini ditulis oleh:

Arie Saputra

Prabowo Hadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan 2024 Mahkamah Agung

Presiden Prabowo Subianto mengecek kondisi sejumlah sarjana penggerak pembangunan Indonesia (SPPI) melalui sambungan video conference dari ruangan kerjanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Presiden Prabowo Subianto mengecek kondisi sejumlah sarjana penggerak pembangunan Indonesia (SPPI) melalui sambungan video conference dari ruangan kerjanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Jakarta, Aktual.com – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2024 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu pagi.

“Bapak Presiden pagi ini direncanakan hadir pada Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2024 di Gedung MA Jakarta,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, dalam pesan tertulis diterima di Jakarta, Rabu (19/2).

Berdasarkan informasi yang dihimpun dalam situs resmi Mahkamah Agung, acara laporan tahunan 2024 ini mengusung tema “Dengan Integritas, Peradilan Berkualitas”.

Setiap tahunnya, sebagai bukti pertanggungjawaban kepada masyarakat, Mahkamah Agung Republik Indonesia rutin menyelenggarakan Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung.

Dalam acara itu, Ketua Mahkamah Agung Sunarto akan menyampaikan pidato laporan tahunan Mahkamah Agung terkait capaian, prestasi, jumlah perkara putus, jumlah sisa perkara, dan lainnya.

Bersamaan dengan acara laporan tahunan tersebut, Mahkamah Agung juga menyelenggarakan sosialisasi hukum kepada masyarakat melalui kegiatan bertajuk Pameran Kampung Hukum.

Pameran yang sudah berlangsung sejak tahun 2008 ini, bertujuan untuk memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi langsung terkait apa itu Mahkamah Agung, tugas dan fungsi lembaga, serta berbagai kebijakan yang dikeluarkan.

Acara ini juga diikuti oleh kementerian/lembaga hukum yang menampilkan berbagai kebijakan dan prestasinya masing-masing.

Sebagai agenda tahunan, Pameran Kampung Hukum diselenggarakan pada 18-19 Februari 2025 di Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta.

Artikel ini ditulis oleh:

Arie Saputra

PBNU dan Kemenag Bersinergi Susun Ekosistem Perhajian

Jajaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama saat bertemu dengan pimpinan PBNU di Jakarta, Selasa (18/2/2025). (ANTARA/HO-PBNU)

Jakarta, aktual.com – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) akan bersinergi dalam menyusun peta jalan ekosistem perhajian.

“Dirjen PHU ingin bersinergi bersama PBNU untuk menyusun roadmap, bagaimana berbagai ruang lingkup terkait ekosistem haji dan umrah dapat direncanakan sedemikian rupa,” ujar Ketua PBNU Isfah Abidal Aziz di Jakarta, Selasa (18/2).

Pernyataan Isfah tersebut disampaikan saat menerima kunjungan Direktur Jenderal PHU Hilman Latief beserta jajaran di Gedung PBNU, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak mendiskusikan isu-isu perhajian dan umrah, seperti penyembelihan hewan kurban Dam, skema murur, skema tanazul, dan lain-lain.

“Sehingga pada waktunya penyelenggaraan haji dan umrah dapat meningkatkan layanan dan menjaga serta memberikan perlindungan kepada jamaah haji dan umrah,” ujar pria yang akrab disapa Gus Alex ini.

Sementara itu Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief mengatakan pihaknya memiliki beberapa inovasi dalam memberikan layanan terbaik bagi jamaah Indonesia. Akan tetapi inovasi-inovasi tersebut harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada sejumlah pihak, salah satunya PBNU.

“Kami mendapat masukan, yang sifatnya strategis untuk umat, termasuk kami (Kemenag) disarankan untuk bisa mengimbangi kondisi di Arab Saudi yang transformasinya sangat luar biasa dalam menyelenggarakan ibadah haji,” ujar Hilman.

Menurut dia, Ditjen PHU sudah menjalin kerja sama melalui tim Bahtsul Masail PBNU dan mengundang para ulama untuk menggelar Mudzakarah Perhajian, sebuah forum diskusi yang digelar Kemenag untuk merumuskan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji.

“Dalam beberapa hari ke depan kami akan bertemu dengan ormas-ormas lain, dalam mendekatkan Ditjen PHU dengan ormas Islam, sehingga haji menjadi kesadaran bersama karena tidak semua orang memahami dinamika penyelenggaraan ibadah Haji,” kata Hilman.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

HNW Tegaskan, Jangan Pangkas Dana BOS Madrasah, Perjuangkan Hak Pendidikan

Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR-RI dari FPKS, Hidayat Nur Wahid. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR-RI dari FPKS, Hidayat Nur Wahid, mengkritisi surat edaran pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah Madrasah yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. HNW sapaan akrabnya mengingatkan bahwa keputusan bersama antara Kemenag dengan Komisi VIII saat rapat kerja terkait efisiensi anggaran adalah bahwa efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo (nomer 1/2025) adalah bahwa efisiensi dan pemotongan anggaran tidak terkait dengan dana pendidikan (termasuk mestinya pendidikan Agama) dan disepakati dalam raker tersebut bahwa pemotongan/efisiensi tidak boleh dilakukan untuk program layanan kepada masyarakat termasuk dana BOS Madrasah.

“Banyak aspirasi dan keluhan masyarakat yang sampai ke saya maupun beredar di media sosial soal dipangkasnya dana BOS untuk tahun 2025 dengan dalih efisiensi. Tentu saja hal ini harus dikritisi, karena tidak sejalan dengan kebijakan dasar yang ada dalam Instruksi Presiden dan tidak sesuai dengan keputusan bersama dalam Raker antara Menag dengan Komisi VIII DPRRI bahwa program pendidikan Agama tidak boleh dikenakan efisiensi anggaran,” disampaikan Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Selasa(18/2).

Sebelumnya, beredar surat tertanggal 14 Februari 2025 dari Dirjen Pendidikan Islam Kemenag kepada jajaran di bawahnya terkait tindak lanjut efisiensi belanja.

Di antara isinya adalah pemotongan dana BOS MI menjadi Rp 500 ribu/siswa/tahun, MTs Rp 600ribu, dan MA Rp 700 ribu. Selain itu Pesantren penerima bantuan operasional dan Bantuan operasional PTN turun tinggal 50%.

Padahal pada keputusan rapat Komisi VIII bersama Menteri Agama tanggal 3 Februari 2025, disepakati untuk menghindari efisiensi anggaran untuk program-program yang berkaitan langsung dengan penyediaan layanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, seperti BOS, BOP, PIP, PPG, beasiswa, petugas haji, kebutuhan guru agama, dan lainnya.

“Kami di komisi 8 sudah memperjuangkan agar dalam hal efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan dan penyelenggaraan program-program di Kementerian Agama RI, dan itu sudah disepakati oleh Kemenag sehingga menjadi Keputusan bersama. Maka seharusnya semua jajaran Kemenag termasuk Ditjen Pendis menaatinya, dan kemudian menyisir anggaran efisiensi sesuai keputusan tersebut, tanpa menyasar memotong anggaran terkait BOS Madrasah dll”lanjutnya.

Hidayat yang merupakan anggota DPR-RI Fraksi PKS menambahkan, dari hasil perjuangan tersebut, nilai efisiensi anggaran Kemenag bisa turun dari sebelumnya Rp14,2 Triliun menjadi Rp 12,3 Triliun. Sehingga seharusnya lebih mudah menyisir efisiensi khusus operasional tanpa memotong program.

Dirinya juga mencontohkan, di Kementerian lain yang juga mengurusi pendidikan yakni Kemendikdasmen, Menterinya tegas memastikan tak menyasar program prioritas seperti Program Indonesia Pintar (PIP), dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hingga tunjangan sertifikasi guru, hal yang sama mestinya dilakukan oleh Kemenag.

“Menteri Agama penting segera mengoreksi ketidakbijakan jajaran di bawahnya yang tidak sejalan dengan spirit instruksi Presiden, juga menyalahi keputusan rapat Kemenag dengan komisi VIII DPR-RI, dan kemudian menyampaikan kepada warga madrasah agar tidak pada resah, bahwa Kemenag tidak melakukan pemotongan BOP dan BOS untuk Madrasah, sebagaimana Menteri Dikdasmen juga tidak melakukan pemotongan untuk program sejenis,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Hasto Janji Akan Penuhi Panggilan Kedua dari KPK

Sekjen PDI Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto
Sekjen PDI Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto

Jakarta, aktual.com – Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, telah menerima surat pemanggilan kedua dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus yang berkaitan dengan buron Harun Masiku pada 20 Februari 2025. Hasto memastikan bahwa dirinya akan memenuhi panggilan tersebut.

“Surat panggilan sudah diterima. Mas Hasto direncanakan akan datang,” ujar kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (18/2/2025).

KPK sebelumnya telah mengirimkan surat pemanggilan kedua kepada Hasto Kristiyanto dan menjadwalkan pemeriksaannya pada Kamis (20/2).

“Sudah (kirim surat pemanggilan kedua untuk Hasto). Kamis (jadwal pemeriksaan),” ungkap juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, saat dimintai konfirmasi oleh wartawan.

Sebelumnya, KPK telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Hasto pada Senin (17/2), tetapi ia mengajukan permohonan penundaan dengan alasan telah mengajukan kembali gugatan praperadilan.

“Alasannya, infonya, sebagaimana yang saya ketahui ya, saya belum baca suratnya, tetapi infonya meminta penundaan setelah selesai putusan praperadilan yang akan diajukan kembali atau sudah diajukan lagi,” jelas Tessa pada Senin (17/2).

Permohonan penundaan pemeriksaan ini juga telah disampaikan oleh penasihat hukum Hasto, Ronny Talapessy, yang mendatangi KPK untuk menyerahkan surat permohonan tersebut.

“Penasihat hukum jam 08.30 WIB telah datang ke KPK untuk berikan surat perihal permohonan penundaan pemeriksaan Mas Hasto Kristiyanto,” kata Ronny Talapessy dalam keterangan tertulis, Senin (17/2).

Ronny menjelaskan bahwa penundaan ini berkaitan dengan pengajuan kembali praperadilan di PN Jakarta Selatan. Ia berharap semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Ini kaitannya dengan pengajuan kembali praperadilan di PN Jakarta Selatan sebagai tindak lanjut putusan praperadilan sebelumnya yang belum membahas sah tidaknya status tersangka Mas Hasto Kristiyanto dan memberikan ruang untuk kami bisa mengajukan kembali dua praperadilan pada dua sprindik yang berbeda. Oleh sebab itu, kami telah mengajukan dua permohonan praperadilan,” ujarnya.

Hasto Kristiyanto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan kasus suap dan perintangan penyidikan. Sebelumnya, ia sempat mengajukan gugatan praperadilan di PN Jakarta Selatan, namun pada Kamis (13/2), hakim menolak gugatan tersebut. Hakim menyatakan bahwa praperadilan yang diajukan Hasto tidak jelas dan kabur.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Evaluasi Pemilihan Bupati Pelalawan 2024: Langkah Menuju Pemilu yang Lebih Transparan

filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; brp_mask:0; brp_del_th:null; brp_del_sen:null; delta:null; module: photo;hw-remosaic: false;touch: (-1.0, -1.0);sceneMode: 32768;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 0.0;aec_lux_index: 0;albedo: ;confidence: ;motionLevel: -1;weatherinfo: null;temperature: 41;

Pelalawan, Aktual.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pelalawan telah menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2024 bersama Insan Pers Pelalawan pada Selasa (18/2/2025) di Kampung Awak Kopi, Jalan Family, Pangkalan Kerinci Timur.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua KPU Pelalawan, Bapri Naldi, S.Sos, bersama pimpinan komisioner lainnya dengan tegas menyatakan pentingnya evaluasi ini sebagai langkah untuk meningkatkan mutu pemilu di masa yang akan datang.

“Bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rangkaian tahapan pemilihan telah dilaksanakan secara sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan juga untuk mendengarkan masukan yang konstruktif dari rekan-rekan media yang turut serta mengawal proses Pilkada di Pelalawan sebelumnya,” ungkap Bapri Naldi dalam penyampaiannya.

Bapri Naldi menjelaskan bahwa KPU Pelalawan telah menjalankan seluruh proses sesuai dengan prosedur yang berlaku, mulai dari aspek teknis dalam pelaksanaan pemungutan suara hingga tingkat partisipasi pemilih, termasuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul selama proses pemilihan. Dia juga mengundang insan pers untuk memberikan pendapat dan pandangan terkait transparansi serta ketersediaan informasi selama seluruh tahapan pemilu.

“KPU Pelalawan tetap komit dalam melakukan perbaikan serta berupaya membangun kerjasama yang harmonis dengan berbagai pihak, termasuk insan pers, guna menjamin bahwa pelaksanaan pemilu ke depan akan lebih baik,” tutur Bapri Naldi.

Rapat evaluasi ini ditutup dengan sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif, di mana para peserta turut serta aktif dalam memberikan saran dan kritik yang sangat dibutuhkan untuk peningkatan pelaksanaan pemilu di masa mendatang.

Melalui proses evaluasi yang dilakukan, Bapri Naldi berharap bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati Pelalawan berikutnya akan berlangsung dengan lebih transparan, demokratis, dan dapat semakin meningkatkan keterlibatan masyarakat secara luas.

Artikel ini ditulis oleh:

Ikhwan Nur Rahman

1...992993994...43,117Halaman 993 dari 43,117

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya