Kelola Dana Rp14 Ribu Triliun, Prabowo Yakin Danantara Tunjang Ekonomi Indonesia

18 Februari 2025, 18:55

Jakarta, aktual.com – Presiden Prabowo Subianto optimistis Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai kekuatan yang akan menunjang perekonomian Indonesia pada masa depan nanti.

Presiden Prabowo saat jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, juga memastikan BPI Danantara tetap diluncurkan sesuai jadwal pada tanggal 24 Februari 2025.

“Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita, yang ada di pengelolaan BUMN itu nanti akan dikelola dan kita beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara,” kata Presiden saat jumpa pers.

Daya, Presiden melanjutkan, berarti energi atau kekuatan, sementara Anagata berarti masa depan. Dengan demikian, Danantara berarti energi atau kekuatan untuk tanah air atau Nusantara.

“Jadi, artinya Danantara ini kekuatan ekonomi, dana investasi yang merupakan energi, kekuatan masa depan Indonesia. Kekayaan negara dikelola, dihemat untuk anak dan cucu kita,” kata Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo pertama kali mengumumkan rencananya meluncurkan Danantara saat berbicara pada World Governments Summit tanggal 14 Februari 2025 dan mengatakan Danantara akan diresmikan pada 24 Februari 2025.

Danantara, yang akan menjadi sovereign wealth fund Indonesia, disebut-sebut mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp14.611 Triliun. Sementara itu, proyeksi dana awal untuk Danantara mencapai 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp324 Triliun.

Dana-dana yang dikelola oleh Danantara, kata Presiden, akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan.

Sementara itu, Presiden Prabowo saat menghadiri acara partainya pada 15 Februari 2025 juga meminta mantan-mantan presiden dan pimpinan organisasi keagamaan untuk ikut mengawasi pengelolaan Danantara.

“Danantara adalah kekuatan energi masa depan dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu, saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagian lain-lain ikut juga membantu mengawasi,” kata Prabowo.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

TGB Zainul Majdi Diperiksa Oleh Kejati NTB Terkait Dugaan Pemanfaatan NCC

18 Februari 2025, 18:10

Screenshot 2025-02-18 at 3.13.40 PM — Gedung Kejati NTB. ANTARA/Dhimas B.P.

Jakarta, aktual.com – Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi, telah diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB terkait dugaan korupsi dalam kerja sama pemanfaatan lahan pembangunan NTB Convention Center (NCC). Pemeriksaan terhadap TGB dilakukan pada Kamis (13/2) pekan lalu.

“Memang benar, pada hari Kamis pagi, beliau (TGB) datang pagi sekali dan pulangnya malam,” ujar Kajati NTB, Enen Saribanon, kepada wartawan, Selasa (18/2/2025).

Pemeriksaan terhadap TGB berlangsung sejak pagi hingga malam. Enen menjelaskan bahwa durasi pemeriksaan yang panjang disebabkan oleh rencana keberangkatan TGB untuk menunaikan ibadah umrah dalam waktu dekat.

“Kami periksa sampai malam karena yang bersangkutan minggu ini akan menunaikan ibadah umrah, sehingga saya bilang harus tuntas,” tegasnya.

Enen berharap pemeriksaan terhadap mantan Gubernur NTB dua periode ini dapat mengungkap lebih banyak fakta serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.

“Kami belum tahu, karena masih ada beberapa orang saksi lagi yang akan kami periksa,” imbuhnya.

Sebelumnya, Enen juga mengungkapkan adanya kemungkinan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pemanfaatan lahan NCC yang melibatkan PT Lombok Plaza. Kasus ini disebut telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 15,2 miliar.

“Kami lihat perkembangan pemeriksaan dan persidangan. Tidak menutup kemungkinan (ada tersangka baru). Apakah berkembang ke pihak lain,” katanya.

Ia menegaskan bahwa selama proses penyidikan dan persidangan berlangsung, peluang munculnya tersangka baru tetap terbuka.

“Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain pada kasus ini. Kami terus melakukan pemeriksaan apakah di persidangan juga akan berkembang lain seperti itu, kita tunggu saja,” ujarnya.

Saat ini, terdapat dua tersangka dalam kasus tersebut, yakni mantan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Rosyadi Husaenie Sayuti, dan mantan Direktur PT Plaza Lombok, Doli Suthaya.

“Masih kami inventarisasi lagi siapa saja yang dibutuhkan. Apakah ini sudah cukup atau kah kami butuh keterangan saksi-saksi lain,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Maha Karya Candi Borobudur Disamping Simbol Kebhinekaan Juga Simbol Berdemokrasi Pancasila

18 Februari 2025, 17:31

Agus-Widjajanto-Krisis-Multidimensi — Agus Widjajanto

Candi Borobudur yang dibangun pada abad ke 8 (delapan) masehi, dimana sesuai dalam catatan sejarah dalam kurun waktu antara tahun 760 dan tahun 830 masehi masa puncak kejayaan wangsa Syailendra di Jawa Tengah, yang kala itu menguasai tahta kerajaan Medang (Mataram Hindu) dimana pembangunan candi Borobudur (Sambadha Budura) diperkirakan dibangun pada 735 masehi yang membutuhkan waktu antara 75 hingga 100 tahun lamanya, dan baru benar benar rampung pada masa pemerintahan Raja Samaratungga pada tahun 825.

Bangunan candi Borobudur merupakan bangunan fenomenal bukan hanya bagi Indonesia yang merupakan warisan leluhur, akan tetapi merupakan bangunan keajaiban dunia, yang diakui oleh UNESCO.

Candi Borobudur dibangun terdiri dari enam teras berbentuk bujur sangkar yang diatasnya terdapat tiga pelataran melingkar, yang pada dinding nya dihiasi dengan 2.672 panel relief dengan 504 arca Budha, dimana candi Borobudur memiliki koleksi relief Budha terlengkap di dunia. Stupa utama uang terbesar terletak di tengah sekaligus memahkotai bangunan seperti bunga teratai jika di potret dari udara. Yang dikelilingi oleh tiga barisan melingkar 72 stupa berlubang yang didalamnya terdapat arca Budha tengah duduk bersila dalam posisi meditasi teratai sempurna dengan mudra (SIKEP tangan) Dharmatjakra (memutar roda dharma).

Monumen candi Borobudur merupakan model alam semesta dan dibangun sebagai tempat suci untuk memuliakan Budha sekaligus berfungsi sebagai tempat ibadah dan ziarah untuk menuntun umat manusia beralih dari alam angkara duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan sesuai ajaran Budha.

Para peziarah masuk melalui sisi timur dan memulai ritual keagamaan Budha dari dasar candi dengan berjalan mengitari/melingkari bangunan candi searah jarum jam sambil terus naik bangunan berundak melalui tiga bangunan diatas nya sesuai tingkatan kosmologi Budha. Ketiga tingkatan tersebut adalah Kamadhatu (ranah hawa nafsu), lalu Rupadhatu (ranah berwujud) dan Arupadhatu (ranah tidak berwujud), nilai nilai spiritualisme tersebut dalam Budha dan dalam Hindu, saat itu diakomodir dalam sistem pemerintahan dimana pada setiap pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat melalui kesepakan dewan sepuh kerajaan yang terdiri dari raja, maha patih, para menteri, para brahmana, para adipati sebagai perwakilan daerah untuk mengambil keputusan secara bulat, dan ini adalah konsep budaya politik dari leluhur nusantara sejak awal.

Raja dari dinasti Sanjaya Rakai Panangkaran memberikan ijin kepada umat Budha untuk membangun candi melalui rembuk/keputusan dewan sepuh kerajaan, walau secara resmi kerajaan Mataram beragama Hindu. Bahkan untuk memberikan penghormatan atas agama Budha, sebagai agama minoritas saat itu di kerajaan Medang (Mataram Hindu) Rakai Panangkaran menganugrahkan desa Kalasan (di kabupaten Klaten saat ini ) kepada sangha (komunitas Budha) untuk memeliharaan dan pembiayaan candi Kalasan yang dibangun untuk memuliakan Bodhisatwa Dewi Tara sebagaimana yang tertulis pada prasasti Kalasan berangka tahun 778 Masehi.

Hal ini sangat dipahami oleh para arkeologi bahwa pada masyarakat Jawa kuno dahulu, agama tidak pernah menjadi masalah yang dapat menciptakan konflik, dengan memberikan contoh secara politik hukum dimana raja beragama Hindu bisa menyokong dan mendanai serta meng arsiteki Candi bercorak agama Budha, demikian juga sebaliknya.

Maka oleh Rakai Pikatan yang telah mengawini secara politis kepada ratu Pramordawarsani yang beragama Budha, dibangunlah candi Prambanan setelah 25 tahun selesai dibangun nya candi Borobudur, dimana tujuanya adalah menciptakan suasana toleransi antar umat beragama dan kebersamaan yang penuh perdamaian antara Wangsa Sanjaya dan wangsa Syailendra, dengan cara cara local wisdom musyawarah untuk mencapai mufakat demi kepentingan bersama, Dengan cara dibangunnya tempat beribadat dua candi terbesar yang bercorak agama Hindu pada candi Prambanan di desa Prambanan Klaten Jawa Tengah saat ini, dan candi Borobudur yang bercorak Budha di daerah Muntilan magelang.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Menkomdigi Sebut Regulasi Perlindungan Anak Atur Sanksi Bagi PSE

18 Februari 2025, 17:22

Screenshot 2025-02-18 at 3.00.05 PM — Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid saat memberi sambutan pada acara Hari Keamanan Berinternet tahun 2025 Kementerian Komunikasi dan Digital bersama platform Google di kantor Kemkomdigi, Jakarta, Selasa (18/2/2025). (ANTARA/Muhammad Fadlan Nuril Fahmi)

Jakarta, aktual.com – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebutkan bahwa regulasi yang tengah disiapkan mengenai perlindungan anak di ruang digital turut mengatur sanksi bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang melanggar komitmen memastikan ruang digital aman bagi anak-anak.

“Tidak akan ada sanksi untuk orang tua atau anak. Sanksi akan diberikan kepada PSE atau Penyelenggara Sistem Elektronik yang melanggar aturan ini,” kata Meutya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (18/2).

Meutya menyebutkan salah satu kewajiban PSE untuk memastikan ruang digital aman bagi anak-anak adalah menggalakkan edukasi kepada komunitas orang tua mengenai pendampingan untuk anaknya saat mengakses platform digital.

Apabila kewajiban sejenis seperti itu tidak dilakukan, maka tentunya PSE yang bersangkutan akan diberikan sanksi. Ketentuan itu perlu diatur dengan tegas karena selama ini di Indonesia tidak ada hukum mengikat yang mengharuskan PSE mengedukasi masyarakat sebagai pengguna layanannya agar tetap aman dan terhindar dari potensi ancaman kejahatan siber.

Meutya menyebutkan sebenarnya setiap platform memiliki ketentuan komunitas masing-masing termasuk soal akses dan ketentuan untuk membuat suatu akun sesuai kesiapan usia untuk menekan potensi terjadinya insiden kejahatan siber.

Namun ternyata hal itu tidak cukup karena masih sering ditemukan pelanggaran ketentuan itu, bahkan setelah platform memanfaatkan teknologinya untuk melakukan moderasi akun-akun sesuai usia.

“Secara teknologi tidak akan cukup apabila hanya mengandalkan secara teknologi. Jadi kita perlukan juga pendekatan-pendekatan seperti misalnya aturan-aturan yang memang Indonesia belum punya jika dibandingkan dengan negara lainnya,” ujar Menkomdigi.

Aturan mengenai perlindungan anak di ruang digital, sebenarnya sudah disiapkan oleh Pemerintah sejak 2024 namun pembahasannya semakin intens di 2025 sejalan dengan komitmen pemerintahan di bawah Presiden RI Prabowo Subianto memastikan generasi muda terproteksi di ruang digital.

Hadirnya aturan ini dilakukan untuk menjadi perpanjangan dari Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Kolonel Komandan Pemberantasan Narkoba Ekuador Tewas Ditembak

18 Februari 2025, 16:41

Quito, Aktual.com – Kolonel Porfirio Cedeno yang merupakan komandan unit operasi khusus angkatan udara yang bertugas membasmi sindikat kartel narkoba di Ekuador tewas dibunuh secara mengenaskan. Ia dibunuh di dalam mobil yang ditumpanginya setelah sekitar 20 peluru menghujani mobil tersebut.

Dilansir dari CBS News dan France 24, Cedeno dibunuh di Kota Guayaquil, sedangkan pengemudi mobil yang ditumpangi korban terluka tembakan pada kaki. Menurut pejabat polisi Santiago Tuston, saat kejadian Cedeno melakukan perjalanan pada Jumat (14/2) dari Kota Guayaquil ke Kota Manta untuk menghadiri sebuah upacara militer yang berjarak sekitar tiga jam perjalanan.

Namun di tengah perjalanan, mobil Ford jenis van yang ditumpangi Cedemo mendadak mogok. Saat itulah sekelompok anggota sindikat geng narkoba yang diduga sudah membuntutinya melepaskan rentetan tembakan dari senjata otomatis ke arah mobil Cedeno. Kolonel Cedeno ditemukan tewas dengan belasan peluru bersarang ditubuhnya.

Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi kejadian yang menemukan jendela mobil sudah dalam kondisi kaca jendela pecah, dan badan mobil dipenuhi lubang peluru. Dari hasil penyelidikan polisi, ditemukan 20 selongsong peluru di lokasi kejadian. Polisi meyakini kalau para pelaku penembakan juga melancarkan aksinya menggunakan mobil.

Begitu kejadian, pihak militer Ekuador langsung membuka sayembara yang berhadiah sejumlah besar uang siapapun yang berhasil meringkus pelaku. Sedangkan Menteri Pertahanan Ekuador Gian Carlo Loffredo mengatakan pembalasan atas pembunuhan Cedeno adalah perang terhadap seluruh geng kartel narkoba di seluruh Ekuador.

”Ada di tangan kita untuk mengubah tindakan pengecut ini menjadi akhir dari era teror dan orang-orang menyedihkan yang memimpinnya,” kata Loffredo.

Sedangkan mantan Presiden Ekuador Rafael Correa dalam sebuah pesan di media sosial memberi penghormatan kepada sahabat karibnya Cedeno, yang pernah bertugas sebagai anggota tim keamanannya.

Untuk diketahui, dalam beberapa tahun terakhir, Ekuador berada dalam konflik dengan sekitar 20 kartel narkoba, yang juga terlibat dalam perdagangan manusia, prostitusi, penculikan, dan pemerasan, termasuk menebar teror di negara berpenduduk 18 juta jiwa itu. Ekuador sendiri terjepit di antara produsen kokain terbesar dunia, Peru dan Kolombia.

Pada bulan Januari 2024, Presiden Daniel Noboa mengumumkan kondisi darurat diberlakukan termasuk perintah pemberantasan geng narkoba tersebut. Langkah itu diambil setelah orang-orang bersenjata menyerbu dan melepaskan tembakan di sebuah studio TV, dan para kriminal mengancam akan mengeksekusi warga sipil dan pasukan keamanan secara acak. Seorang jaksa yang menyelidiki penyerangan itu kemudian ditembak mati .

(Indra Bonaparte)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain