Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis saat dialog kisruh Freeport dengan tema: Pembegal UUD dan UU Minerba Vs Papa Minta Saham di Warung E Komando, Jakarta, Minggu (6/12). Kisruh Freeport adalah perang yang diciptakan CIA (badan intelijen Amerika). Akibatnya semua anak bangsa yang menjadi korban karena saling berhadap-hadapan. Freeport ingin mempertahankan operasinya di Papua. Perusahaan asal Amerika ini memang berharap operasinya di Papua bisa diperpanjang setelah kontrak berakhir 2021. AKTUAL/TINO OKTAVIANO

Jakarta, Aktual.com – Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Margarito Kamis mengingatkan agar Panitia Khusus RUU Pemilu tidak memberikan celah bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan tafsirannya dalam proses pembentukan peraturan KPU.

Menurut Margarito, peraturan yang dibuat KPU selama ini seringkali berbenturan dan bahkan menjadi pangkal kekacauan hukum yang ada.

“Saya minta agar diberikan batasan ruang tafsir kepada KPU dalam membuat peraturan (PKPU), karena itu pangkal kekacauan hukum yang sngat luar biasa,” kata Margarito dalam acara diskusi empat pilar, di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (5/4).

Dikatakan, UU yang dihasilkan DPR sudah seharusnya tidak memberikan celah sehingga KPU dapat dengan kekuasannya membuat aturannya sendiri.

“Jangan kemudian, di UU baru ini memberikan penjelasan bahwa akan diatur dalam peraturan dibawahnya. Karena, tidak ada yang tahu, apakah peraturan itu murni hasil KPU atau ada tangan lainnya yang merancangnya,” sebut dia.

“Jangan kemudian juga, UU dikalahkan oleh peraturan dibawahnya, PP, Permen dan bahkan surat edaran. Jangan memberikan ruang kepada KPU melakukan definsi sendiri,” tandasnya.

(Novrizal Sikumbang)

()