Pasca Pilkada 2018, Elit ‘Utak Atik’ Kekuatan Politik Jelang Pilpres 2019

Meski belum ada lembaga survei yang mengeluarkan hasil secara signifikan ‘Peta Kekuatan’ politik pasca Pilkada serentak 2018. Namun, sejumlah partai dan tokoh politik pun sudah melakukan manuver politiknya, salah satunya dengan menggelar pertemuan komunikasi intensif terhadap pasangan Capres dan Cawapres yang akan diusung di Pilpres 2019 nanti.

Pertemuan para elit dan tokoh politik kian gencar dilakukan, seperti yang dilakukan Ketua Umum DPP PPP Romahurmudziy (Romi) yang langsung menggelar pertemuan dengan Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartanto. Pertemuan itu, selang sehari pasca Pilkada serentak digelar, pada (27/6) di Kantor PPP, Jakarta Pusat, Kamis (28/6).

Tidak hanya itu, Ketum partai berlambang beringin tersebut juga kembali menggelar pertemuan pasca bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga merupakan senior partai tersebut, pada Selasa (3/7). Yang kemudian, dilanjutkan dengan menggelar pertemuan bersama Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Kantor DPP PKB, Rabu (4/7).

Sejumlah rangkaian pertemuan yang dilakukan para elit dan tokoh politik tidak terlepas dari perhelatan Pilpres 2019 nanti, baik itu partai koalisi pemerintah yang mendukung kembali Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden incumbent, maupun partai koalisi di luar pemerintahan seperti Partai Gerindra, PKS dan Demokrat, termasuk kemungkinan penjajakan politik untuk membangun ‘poros tengah’.

Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus calon Presiden (Capres) 2019 Prabowo Subianto tidak terlepas dari serangkaian kegiatan pertemuan dengan para tokoh politik, seperti yang terjadi dalam agenda acara makan malam tertutup di kediamannya yang berada di kawasan Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (10/4) malam.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, beberapa tamu Prabowo itu antara lain Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, Presiden PKS Sohibul Iman, Presiden Buruh KSPI Said Iqbal, dan Ketua Umum Partai Perindo Harie Tanoesoedibjo.

“Cuma makan malam. Sejumlah tokoh sudah datang, insya Allah pertemuan berlangsung sampai selesai,” kata Muzani saat ditemui di depan kediaman Prabowo.

Pertemuan atau komunikasi politik tidak hanya dilakukan dalam agenda formal saja, melainkan komunikasi juga ditempuh dalam beberapa kesempatan atau momentum pertemuan, seperti kedekatan Wapres Jusuf Kalla dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang terlihat kian akrab di publik dua hari terakhir ini. Pasalnya, namanya Anies Baswedan masuk dalam pantauan lembaga survei yang dinilai pantas sebagai calon wakil presiden mendatang.

Yang pertama Anies tampak datang dan pulang bareng JK dalam acara Nahdlatul Ulama pada Selasa 3 Juli 2018. Terakhir saat acara halal bihalal Muhammadiyah, Anies Baswedan juga datang dan pulang satu mobil dengan JK.

Melihat keakraban dua tokoh tersebut, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengatakan di masa menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wapres untuk Pemilu 2019, kedekatan JK dan Anies menimbulkan tafsir politik.

“Ya tentu karena tahun politik, apa pun gerak orang diterjemahkannya kan pasti politik. Jadi kalau Pak Anies dan Pak JK sering jalan, artinya mereka dekat. Tentu pada saatnya akan ada kesimpulan, tunggu saja nanti,” kata Zulkifli di Halal bihalal PP Muhammadiyah di Jakarta, Rabu (4/7).

Menurut Zulkifli Hasan, saat ini partai politik intens melakukan pertemuan. “Ini namanya tahun politik, gerakan orang dibaca,” sebut dia.

Tidak hanya sampai disitu, yang terbaru Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan juga menggelar pertemuan dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto yang berlangsung di Kartanegara, Jakarta Selatan, Kamis (5/7).

Melalui media sosial twitter-nya, Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Andi Arief menjelaskan, kunjungan SH (Syarief Hasan) adalah menindaklanjuti pertemuan antara utusan resmi PS (Prabowo Subianto) yang  sehari sebelumnya bertemu dengan SH #gerindrademokrat

Ia juga mengatakan, kunjungan SH ke Kertanegara untuk mendengar langsung penjelasan PS seperti yang sudah dikemukakan oleh utusan PS sebelumnya karena menyangkut persoalan-persoalan penting situasi politik dan terutama menyangkut Pilpres.

“Mengingat materi pembicaraan yang penting soal skema koalisi Pilpres yang dikemukakan PS cukup penting dan menyangkut kemungkinan PS berpasangan dengan AHY maka akan dibicarakan di internal Partai Demokrat sesegera mungkin.

“Secara prinsip komunikasi antara dua partai ini sangat positif sebagai pintu komunikasi mencari kesamaan baik sekarang maupun nantinya. Meski belum ada kesepakatan bersama namun sudah ada gambaran bersama,” ujarnya.

Sementara itu, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago (Ipang) mengatakan, Pilkada serentak 2018 bisa menjadi sinyal atau bayangan Pilpres 2019 yang kemungkinan akan menghadirkan tiga poros pasangan Capres-Cawapres. Lantaran, poros koalisi yang ada saat ini masih sangat semu alias masih dapat berubah.

“Yang jelas, ada kemungkinan tiga poros. Poros Hambalang, Poros Teuku Umar dan Poros Cikeas. Karena, kaolisi yang sudah terbentuk masih semu dan ada kemungkinan di injure time atau last minute terbentuk poros koalisi. Ini salah satu strategi partai, karena kalau jauh jauh hari Capres-Cawapres diumumkan, maka nggak bisa saling mengunci. Kalau di last minute, ketua umum Parpol nggak ada lagi waktu diskusi,” kata Ipang saat dihubungi aktual.com, Jumat (6/7).

Menurut dia, kemenangan Pilkada yang diusung kader bisa menjadi modal awal, tapi apakah menjadi penentu peta Pilpres? Dan semua kemungkinan tersebut belum tentu. Minimal bisa mengamankan suara, membantu jejaring birokrasi, jejaring infastruktur partai maupun birokrasi.

“Pilkada 2018 bisa dianggap sebagai babak kualifikasi untuk penentuan calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Ada yang menyatakan punya hubungan dan ada yang menyatakan tidak ada. Tapi, kepala daerah menjadi pintu masuk kemenangan Pilpres,” ujarnya.

“Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumut, Sulawesi Selatan, Banten, DKI Jakarta itu lebih 50 persen suara pemilih nasional. Itu artinya kepala daerah dari kader inti partai sedikit banyak mampu memuluskan atau menjadi pintu masuk untuk mengantar kemenangan di Pilpres nanti,” pungkas Ipang.