Jakarta, Aktual.co — Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Daryatmo Mardiyanto menyebut proses konsolidasi kepentingan di DPR masih gagal, sehingga tugas dan fungsi lembaga ini mandek.
Alih-alih mengontrol kinerja pemerintah, para anggota DPR justru sibuk dengan tarik menarik kepentingan yang tak selesai-selesai.
“Sebelum mengkritik pemerintah, dalam DPR harus dikonsolidasikan dulu. Fungsi legislasi, pengawasan, serta budgeting akan jalan kalau DPR terkonsolidasi,” ujarnya di Jakarta, Selasa (2/12).
Daryatmo menambahkan, sejauh ini masih ada sekat yang tebal antara partai-partai anggota Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat.
Pemisahan ini sebenarnya sangat wajar dan bagus dalam sistem demokrasi, namun menjadi kurang baik lantaran tidak dibarengi kemampuan mengelola perbedaan secara dewasa.
“Bagi kami membangun politik kekeluargaan dengan gotongroyong itu lebih penting. Sebab kan semua dipilih masyarakat, dan kalau kita berkhianat maka masyarakat bisa menghukum dalam bentuk class action,” tegasnya.
Hingga saat ini, DPR belum bisa menjalankan tugasnya secara maksimal. Kondisi ini diperparah oleh sikap Persiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang anggota kabinet menghadiri rapat dengan DPR.
Mandeknya fungsi DPR jelas merugikan masyarakat, apalagi dalam kondisi ini Jokowi mengambil banyak kebijakan strategis nasional yang perlu dievaluasi.
Misalnya menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, menunjuk politikus Nasdem sebagai Jaksa Agung, penunjuk Dwi Soetjipto yang tak memiliki latar belakang bedang energi sebagai Dirut PT Pertamina (persero), mengeluarkan aneka kartu sakti, dan banyak lagi kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan rakyat.
Laporan: Sahlan
Artikel ini ditulis oleh:
