Joko Widodo diusung sembilan partai politik (Parpol) dalam pemilihan Presiden 2019. Sembilan parpol tersebut yakni, PDIP, PPP, PKB, Golkar, Nasdem, PSI, Perindo, PKPI, dan Hanura. Sebuah kekuataan besar untuk melancarkan Joko Widodo kembali ke kursi singgasana di Istana Negara.
Dengan komposisi ini, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut adanya kekuatan darat dan kekuatan langit yang menopang Jokowi saat ini.
“Ini gabungan yang kuat. Kekuatan langitan, kekuatan media sangat kuat. Kekuatan darat, semua punya caleg mencapai sekitar 21 ribu,” ujar Hasto beberapa waktu lalu.
Masing-masing dari parpol tersebut pun memiliki tugas khusus. Seperti Perindo, Golkar dan Nasdem yang akan bergerak di bidang media. Perinda di bawah bendera MNC Grup milik Harry Tanoesudibjo, NasDem dibawah kendali pemilik Media Indonesia dan Metro TV, Surya Paloh dan Golkar dengan TV One nya.
“Kita lihat Perindo dia kelebihannya media massa yang kuat mereka mungkin akan bermain disana. NasDem punya. Golkar mudah-mudahan dengan TVOne kita bisa berkolaborasi itu juga akan memberikan sumbangan yang signifikan,” kata Sekjen Golkar Frederich Lodewijk Paulus.
Berdasarkan hasil Survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mei 2018 lalu, 21,7 persen responden memilih PDI-P, 15,7 persen Golkar, PKB 6,2 persen, Nasdem 2,3 persen, Perindo 2,3 persen, PPP 1,8 persen, Hanura 0,7 persen, PKPI 0,1 persen.
Lantas masih kuatkah jika pada akhirnya KPK menerapkan pidana korupsi korporasi kepada partai pendukung Jokowi?.
Yang jelas menurut pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago terseretnya PDI Perjuangan dalam aliran suap mantan Wali Kota Kendari Asrun dapat menggerus suara Jokowi.
“Jelas bisa mengerus elektabilitas Jokowi. Kalau kemudian banyak kader PDIP yang tersandera melakukan korupsi korporasi, ini jelas membahayakan citra Jokowi,” ujar Pangi ketika berbincang dengan Aktual.com, Rabu (12/9).
Hal ini menurut dia, lantaran tidak bisa dipisahkannya PDIP dan Jokowi. Biar bagaimanapun PDIP merupakan tempat Jokowi sebagai kader.
“Kalau Jokowi bagus dan prestasi, maka cotail effecknya langsung didapatkan PDIP. Kalau ada kader dan elite PDIP tersandung kasus korupsi, maka secara tak langsung citra Jokowi pemimpin bersih jadi rusak dan ternodai,” kata dia.
Terlebih menurut dia, uang Rp5 miliar tersebut diserahkan ke kantor DPP PDIP di Jakarta.“Ini ngeri sekali, korupsi atau deal (aliran) kasus suap di kantor DPP PDIP. Ini kan ngeri sekali,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
