Jakarta, Aktual.co — Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Achmad Basarah mengaku tidak terkejut dengan niat dan rencana beberapa fraksi dari faksi oposisi yang menggulirkaan penggunaan hak interpelasi terhadap pemerintah. Khususnya terkait keputusan pemerintahan Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Menurutnya, penggunaan hak interpelasi di parlemen hanya menyangkut waktu saja. Sebagai kekuatan oposisi yang tugasnya mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah, parlemen utamanya dari kubu faksi oposisi diprediksi akan terus melakukan hak interpelasi atau hak angket lainnya. ”Prediksi saya akan ada beberapa lagi penggunakan hak interpelasi atau hak angket lainnya yang akan digulirkan faksi oposisi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang lainnya,” jelasnya saat dihubungi, Rabu (19/11).
Apa yang dilakukan ini sejalan dengan motif dipertahankaannya eksistensi fraksi dari faksi oposisi (KMP) paska Pemilihan Presiden 2014 lalu. Atas dasar itu pula ia mengingatkan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla untuk menyiapkan diri menghadapi berbagai agenda faksi oposisi dibidang pengawasan ke depan.
Pemerintah, lanjut dia, harus lebih intensif melakukan koordinasi dengan fraksi-fraksi kubu pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Dengan begitu dukung politik akan diberikan secara solid terhadap program dan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan.
“Pemerintahan Jokowi harus lebih realistis lagi bahwa pelaksanaan atas cita-cita dan program-program pemerintahan yang direncanakan akan berhadapan dengan realitas sistem pemerintahan presidensial yang telah bercita rasa parlementer,” demikian Basarah.
Artikel ini ditulis oleh:
