Pemerintah China Protes PBB Campuri Proses Hukum Etnis Muslim Uighur

Jakarta, Aktual.com-Pemerintah China kecewa dengan sikap PBB yang dinilai ikut campur tangan dalam penegakan hukum dinegara tersebut. Kekecewaan ini diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang setelah Ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB, Zeid Ra’ad Al Hussein hadir sebagai pembicara dalam pemberian penghargaan kepada akademisi terkemuka China Ilham Tohti yang divonis hukuman seumur hidup dua tahun lalu atas kampanye hak umat Islam Uighur.

Ilham Tohti, bersuku Uighur, di antara tiga finalis peraih penghargaan Martin Ennals, yang dipilih 10 juri dari 10 kelompok pegiat, termasuk Amnesti Internasional, yang pada masa sebelumnya, Ennals menjabat sekretaris jenderal.

Pemerintah China menolak penghargaan tersebut dengan menyatakan bahwa kejahatan Tohti nyata. “Ini pelanggaran serius atas cita-cita dan asas-asas piagam PBB. Ini merupakan bentuk campur tangan dalam urusan internal China,” kata Geng dalam pengarahan pers di Beijing, Rabu (12/10).

“Secara global, selalu ada pasukan tertentu yang mengabaikan kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang Cina oleh teroris individu,” katanya.

“Mereka mencuci otak mereka dengan menggenakan pakaian HAM. Hal ini untuk menghujat dan mencaci hak asasi manusia serta aturan hukum,” katanya.

Tohti merupakan advokat paling terkemuka China dalam memperjuangkan hak umat Islam Uighur yang terdiri dari orang-orang berbahasa Turki.

Ratusan orang tewas dalam beberapa tahun terakhir di Xinjiang, wilayah barat yang dihuni umat Islam Uighur, dalam pemberontakan yang oleh Beijing dianggap sebagai kelompok garis keras dan separatis, meskipun kelompok HAM menyatakan bahwa kekerasan tersebut merupakan reaksi berlebihan atas tekanan terhadap kebijakan pemerintah China.

Banyak orang Uighur merasa tersinggung atas pembatasan terhadap berbagai kegiatan budaya dan agama serta tuntutan mereka atas keterbatasan kesempatan di bidang ekonomi di tengah mayoritas suku Han, yang memasuki Xinjiang.

Pemerintah China sering kali menolak kritikan asing atas catatan HAM dan menyanngkal berbagai bentuk tindakan represif di Xinjiang.

Pembela hukum HAM pada saat itu menyatakan bahwa vonis Tohti dijatuhkan setelah dua hari persidangan atas tuduhan separatisme pada September 2014. Hal itu menunjukkan bahwa pemerintahan China telah bertekad memberantas segala bentuk perbedaan.

Selain Tohti, finalis lainnya adalah pengacara HAM berkebangsaan Suriah Razan Zaitouneh dan yang dikenal dengan sebutan Zone 9 Bloggers di Ethiopia.

Penerima pertama penghargaan tersebut pada 1994 ialah pembangkang China Harry Wu.

Artikel ini ditulis oleh:

Antara