Jakarta, Aktual.com – Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Prof Muradi meminta pemerintah segera mengambil tindakan lebih tegas untuk menyelesaikan dan memberantas tuntas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di tanah Papua.
Hal itu disampaikan Muradi menanggapi penyerangan KKB di Nogolaid, Kabupaten Nduga, Papua. Tepatnya atas tindakan brutal KKB yang menewaskan 10 warga sipil pada Sabtu (16/7).
“Berharap pendekatan berbeda itu akan lebih tegas sehingga efektif meredam konflik di Tanah Papua,” kata Muradi, dikutip dari RRI Kamis (21/7).
Upaya ini perlu dilakukan karena Ia meyakini, jumlah masyarakat Papua yang menginginkan kedamaian jauh lebih besar. Mereka merasa sangat terganggu dengan keberadaan KKB di tanah Papua.
“Lebih banyak masyarakat yang menginginkan Papua jauh lebih baik di bawah naungan NKRI. Masyarakat Papua sudah cerdas. Mereka bisa merasakan sentuhan pembangunan di berbagai bidang yang telah dilakukan pemerintah pusat,” urainya.
Diungkapkannya, secara umum, ada tiga kelompok masyarakat di Bumi Cenderawasih. Pertama kelompok masyarakat yang takut dan lebih cenderung memilih siapa yang dapat menjamin keamanan dan keselamatan dirinyanya.
“Mereka ini, istilahnya bersifat pragmatis. Mana yang dianggap bisa memberikan keselamatan, maka mereka akan berdiri di situ,” jelasnya.
Kelompok kedua, lanjutnya, adalah mereka yang memang rela mati untuk KKB. Kelompok ini katanya berbahaya, karena harus diakui, ada beberapa dari kategori ini yang berbaur dengan masyarakat dan diam-diam memberikan dukungan, bahkan menyuplai kebutuhan KKB.
Ketiga, tambahnya, adalah masyarakat yang memang ingin hidup damai dan nyaman di tanah Papua.
“Tugas kita sesungguhnya hanya merapihkan kelompok pertama dan kedua. Kelompok ketiga jumlahnya jauh lebih besar,” imbuhnya.
Dalam pandangan Muradi, ketikapun misalnya diadakan jejak pendapat, kelompok ketiga ini akan memenangkan dan memilih berada dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Karena, tegas Muradi, kelompok ini merasa sentuhan yang telah dilakukan pemerintah pusat banyak memberi dampak pada kemajuan masyarakat dan pembangunan di tanah Papua. Termasuk pembenahan infrastruktur, keterlibatan dan apresiasi terhadap masyarakat lokal, hingga pembangunan sosial budaya.
“Masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan keberadaan KKB jauh lebih besar koq,” urainya.
“Ketikapun misalnya, segelintir orang yang menjadi ada di pihak mendukung KKB namun tidak terlihat, diberikan kesempatan ikut bertarung dalam pemilihan kepala daerah, jumlah pemilihnya tidak akan memelampaui tokoh-tokoh yang pro NKRI,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Andy Abdul Hamid
