Pemerintah di era Joko Widodo (Jokowi) terus tak berhenti menerbitkan surat utang. (ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, Aktual.com – Pengamat ekonomi dari CORE Indonesia Muhammad Faisal mengkritik pemerintah yang selalu mengklaim utang masih aman, karena rasionya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih sekitar 30 persen dan defisit anggaran selalu di bawah 3 dari PDB.

Namun dalih itu tak sepenuhnya bisa dibenarkan. Karena situasi ekonomi sangat dinamis. “Padahal dengan tingginya tekanan pasar ini bisa membuat pemerintah kelabakan. Ditambah lagi kalau penerimaan negara juga anjlok, maka kemampuan membayar utang semakin berat,” jelas Faisal kepada Aktual.com, Selasa (26/9).

Apalagi kemudian, kata dia, sejauh ini utang BUMN selama ini terus juga tinggi. “Sementara utang BUMN itu juga menjadi tanggungjawab pemeritah secara tidak langsung. Ini jadi beban juga,” jelas dia.

Untuk itu, pemerintah juga harus punya strategi untuk mengurangi utang baru. Kaarena kalau tidak ada strategi untuk mengurangi utang, maka utang akan terus menumpuk dan ujung-ujungnya akan membebani rakyat lewat pajak.

“Selama ini pemerintaj klaimnya utang itu untuk sektor produktif seperti infrastruktur. Tapi masalahnya, sampai sekarang audit produktivitas utang juga belum ada. Ini jadi masalah baru,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Wisnu