Jakarta, Aktual.com — Pengamat ekonomi dari Pusat Kajian Ekonomi Politik UBK, Salamuddin Daeng mengatakan bahwa pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla sudah bangkrut. Dalam terminologi bahasa maupun agama, jika kehidupan suatu masyarakat hari ini lebih buruk dari hari kemarin maka masyarakat tersebut disebut sebagai masyarakat yang bangkrut.
“Secara obyektif Pemerintahan menciptakan keadaan yang semakin buruk bahkan dalam hal keuangan pemerintah sendiri jauh lebih buruk dibandingkan sebelumnya dan akan terus semakin buruk,” ujar Salamuddin Daeng di Jakarta, Rabu (30/3).
Menurutnya, dalam kepemimpinan rezim Jokowi-JK, rakyat tidak sanggup lagi membayar pajak yang dipaksakan oleh pemerintah. Tahun 2015 pendapatan penerimaan pajak pemerintah hanya mencapai 81,5% . Ini merupakan yang terburuk dalam 7 tahun terakhir, atau lebih buruk dibandingkan Era sebelumnya atau merupakan pencapaian penerimaan pajak terendah.
Tahun 2009, lanjutnya, penerimaan pajak pemerintah mencapai 94,26% dari yang ditargetkan. Tahun 2010 mencapai 99,33%, tahun 2011 mencapai 97,28%, tahun 2012 mencapai 94,38%, tahun 2013 mencapai 92,07% dan tahun 2014 mencapai 91,56%. Sekarang pencapaian penerimaan pajak sangat jauh dari target yang dibuat.
“Tahun 2016 pemerintah Jokowi-JK secara terbuka menunjukkan kebangkrutannya dengan menurunkan target penerimaan pajak itu sendiri. Target penerimaan pajak dalam APBNP 2016 turun dari Rp1.368 triliun dalam APBN 2106 menjadi Rp1.260 triliun dalam APBNP 2016 atau turun sebesar 8%. Ini adalah pertama kali dalam sejarah anggaran perubahan,” tegasnya.
Padahal, lanjutnya, pemerintah Jokowi sudah melakukan berbagai daya upaya bahkan dengan menghisab rakyat sampai tukang sumsum.
“Pajak telah dipungut sampai ke kampung kampung, ke pasar pasar traditional, ke warung warung tegal pinggir jalan, bahkan untuk kota kota besar seperti Jakarta pajak lalu lintas, PBB semakin menghisab,” terangnya.
Salamuddin menambahkah, kebangkrutan Pemerintahan Jokowi telah diperparah oleh ambruknya harga komoditas, harga minyak, harga batubara, harga sawit yang selama ini menopang pendapatan pemerintah.
“Jokowi-JK tidak mungkin dapat melanjutkan Pemerintahannya. Kecuali jual diri lagi secara murah ke China, jual tanah, jual infrastruktur dan jual property ke China, mungkin masih bisa dapat uang,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
