Meski sempat panas dalam pelaksanaan Pemilunya, proses transisi politik justru berjalan damai, dan patut mendapat apresiasi. Ini merupakan babak baru demokrasi di Malaysia.
Saat berkuasa dulu, Mahathir dicap sebagai pemimpin otoriter. Ia menggunakan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri-yang lebih dikenal dengan ISA-untuk membungkam lawan-lawan politiknya, termasuk Wakil Perdana Menteri Anwar Ibrahim, yang dia pecat pada 1998 ketika itu. Bahkan, Anwar kemudian dituduh melakukan korupsi dan sodomi setelah mencanangkan gerakan reformasi ekonomi dan politik.
Proses demokrasi yang unik tapi berjalan lancar itu diharapkan berpengaruh positif bagi Indonesia dan negara anggota ASEAN yang lain. Sehingga, mekanisme demokrasi jelas lebih bisa menjamin munculnya pemerintahan yang lebih akuntabel.
Demokrasi pula yang lebih melindungi kebebasan berpendapat dan berekspresi, hal yang selama ini terasa diabaikan di Malaysia. Bahkan, Mahathir semestinya pula tidak (bisa) mengulang cara-cara otoriter karena zaman sudah jauh berbeda.
Pengaruh Pemilu Malaysia di Pilres 2019
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
