Apresiasi terhadap pelaksanaan Pemilu di Malyasia terus mengalir sebagai bentuk perhatian terhadap proses demorkasi tersebut.
Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Alfitra Salam misalnya. Ia menilai Indonesia perlu mempertimbangkan sistem pemilu seperti di Malaysia. Hasil pemilu Malaysia yang menghasilkan Mahathir Mohamad (92) sebagai perdana menteri ketujuh sekaligus yang tertua, berjalan lebih sederhana dan singkat.
“Saya melihat (Pemilu Malaysia) sederhana, simpel, memakan waktu pendek, yang harus dipelajari,” kata dia dalam acara diskusi bersama media yang bertajuk Analisis Pemilu Malaysia dan Pelajaran Untuk Indonesia, di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (16/5).
Dari beberapa hal, kata Alfitra, Indonesia perlu belajar dari sistem pemilihan di Malaysia. “Pada Dukcapilnya (Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil) di sana updating tidak ngurus DPT (daftar pemilih tetap), DPS (daftar pemilih sementara) simpel banget,” bebernya.
“Pemilunya tanggal 9 Mei jam 5 sore sudah close jam 11 malam KPU sudah mengumumkan, besok malamnya Perdana Menteri sudah dilantik,” sambung dia.
Kendati demikian, sistem Pemilu Malaysia juga terdapat kelemahan. Ia mengatakan, di Malaysia tidak ada Bawaslu dan DKPP. Selain itu, ucap Alfitra, demokrasi di Malaysia tidak berjalan dengan baik. Ia mengatakan, regenerasi kepemimpinan di Malaysia yang mandeg.
“Dari segi demokrasi Indonesia lebih bagus, di sana tidak ada periodisasi kepemimpinan, sementara di Indonesia dibatasi dua periode,” tuturnya.
Sementara itu, pelajaran yang justru banyak diambil dari Pemilu Malaysia, ialah bahwa peluang untuk mengalahkan sosok seorang incumbent sangat mungkin.
Pemerhati pemilu Harun Husein menilai. Partai politik di Indonesia bisa meniru keberhasilan Pakatan Harapan yang berhasil mengantar Mahathir Mohamad mengalahkan Najib Razak sebagai petahana.
Syaratnya, sambung dia, partai di Indonesia bisa mengantarkan figur baru sebagai presiden jika mampu menarik pemilih pemula.
Harun mengatakan, Pakatan Harapan berhasil menarik pemilih pemula di Malaysia dengan memanfaatkan isu-isu yang populer. “Contohnya, berjanji menurunkan pajak dan menggratiskan biaya pembuatan SIM pada anak muda,” kata Harun saat menjadi pembicara pada diskusi di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta, Rabu (16/5).
Meski adanya perbedaan sistem Pemilu di Indonesia dan Malaysia. Misalnya terkait lembaga penyelenggara dan pengawasnya. Namun, Harun meyakini keberhasilan Pakatan Harapan di Malaysia juga menggema sampai Indonesia.
“Dampak Pemilu di Malaysia besar pengaruhnya (ke Indonesia),” tandas penulis buku Pemilu Indonesia itu
‘Bernafsu’ Tumbangkan Petahana
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
