Jakarta, aktual.com – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur (Kaltim) dapat menurunkan perekonomian Jakarta dan wilayah-wilayah sekitarnya yang memiliki keterkaitan ekonomi dengan Daerah Khusus Ibu kota tersebut.

“Kalau dari analisa kami, rencana pemindahan ibu kota ini akan berdampak secara khusus kepada Jakarta dan beberapa provinsi di Jawa dan Sumatera yang memiliki keterkaitan ekonomi dengan Jakarta, seperti suplai barang dan tenaga kerja. Saya kira itu bakal terdampak,” ujar Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad usai diskusi di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (3/9).

Dia menjelaskan bahwa dari sisi pengeluaran Aparatur Sipil Negara (ASN), ketika ibu kota pindah ke Kalimantan Timur otomatis belanja ASN dan konsumsi rumah tangga mereka di Jakarta akan berkurang, karena pindah ke Kalimantan Timur. Ini akan menyebabkan permintaan terhadap barang dan jasa di Jakarta turun dan membuat perekonomian Jakarta juga akan turun.

Selain itu efek kedua adalah belanja penyelenggara pemerintahan. Karena Jakarta merupakan pusat pemerintahan biasanya ada banyak kegiatan-kegiatan yang digelar oleh instansi-instansi pemerintahan, sehingga sektor jasa pertemuan, kemudian penyelenggaraan seminar-seminar, dan beragam kegiatan yang tidak hanya melibatkan ASN pusat tetapi juga melibatkan ASN seluruh Indonesia.

Ketika pusat pemerintahan pindah ke Kalimantan Timur, memang wilayah tersebut akan berkembang tetapi efek terhadap sektor jasa, hotel, katering makanan, produksi dan sebagainya di Jakarta sebagai wilayah eks-ibu kota yang dipengaruhi oleh belanja anggaran pemerintah akan terdampak.

“Ini yang menurut saya memiliki efek tidak hanya terhadap Jakarta, namun juga berdampak pula terhadap daerah-daerah yang menyumbang produk barang dan jasa dari wilayah-wilayah sekitarnya, seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah,” kata Tauhid Ahmad.

Dampak yang ketiga yakni terhadap sektor bisnis. Sektor ini juga bakal terdampak akibat pemindahan ibu kota karena banyak sektor-sektor bisnis yang berhubungan dengan pemerintahan sebagai mitra kerja, tidak hanya sektor penyedia jasa saja, tetapi sektor penyedia infrastruktur, penyewaan ruang perkantoran, dan sebagainya.

Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur otomatis akan berdampak terhadap lingkungan bisnis, di mana mau tidak mau sektor-sektor bisnis yang ada di Jakarta pada akhirnya akan ikut pindah ke Kalimantan Timur.

Contohnya sektor perbankan yang harus ikut pindah ke Kalimantan Timur agar selalu bisa dekat dengan pemerintahan pusat guna memudahkan koordinasi.

“Ini yang menurut saya belum ada skenario dari pemerintahan yang mengkaji dampak pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur terhadap sektor-sektor bisnis dan kelompok masyarakat biasa seperti apa. Itu yang menurut saya harus dikaji lebih dalam dokumen pemerintah dan hal tersebut perlu diantisipasi bagaimana dampaknya agar tidak terlalu besar terhadap Jakarta dan wilayah-wilayah sekitarnya. Kajian ini yang harus dibuka oleh pemerintah kepada publik,” ujarnya setelah menghadiri seminar pemindahan ibu kota negara.

(Zaenal Arifin)