Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Moh. Nizar Zahro menyangsikan target pencapaian rencana program pemerintah di tahun 2017 nanti.
Pasalnya, pemerintah tak melakukan pembahasan dengan DPR ketika mewacanakan pemotongan anggaran dalam RAPBN 2017. Sehingga, Partai berlambang Garuda itu berpandangan rencana program pemerintah itu hanya sekedar rencana.
Hal itu dikatakannya menanggapi pandangan umum fraksi Gerindra atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 beserta nota keuangan pada rapat paripurna lalu.
“Bayangkan APBNP sudah disetujui. Satu minggu setelah disetujui ada wacana akan ada pemotongan. Menurut UU yang saya pahami harusnya ada pembahasan APBNP ke-2 untuk merubah angka yang kita sepakati. Kami khawatir program ada (tapi) uangnya enggak ada, karena emang kita enggak cukup fiskal,” ujar Nizar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8).
Fraksi Gerindra pesimis rencana program pemerintah akan berjalan lancar karena target penerimaannya sangatlah minim.
“Kita tidak optimis karena yang dihasilkan di APBN 2016 itu 87 persen dibanding 2015. Kita lihat aja nanti apakah benar dugaan Gerindra,” katanya.
Untuk itu, Fraksi Gerindra mengusulkan jika ada pemotongan maka harus ada pembahasan APBN-P ke-2.
“Kita menyalahi UU loh. Jadi, rencana ada, uangnya enggak ada. Mau jalan gimana semua dipotong,” ketus Ketua DPP Partai Gerindra itu.
Namun, Nizar kurang menyepakati adanya rencana RAPBN tandingan. Sebab bagaimanapun, usulan anggaran tersebut datangnya dari pemerintah.
“Bukan itu. Kalau di UU kan kita sadar APBN yang usulkan pemerintah. Kalau dari kita akan pelajari aja yang diajukan presiden. Tapi kita kaji,” pungkas legislator dapil Jawa Timur itu.
Meski demikian, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 sebesar Rp2.070 triliun dibahas lebih lanjut ke tingkat teknis.
*Nailin
Artikel ini ditulis oleh:
