Jakarta, Aktual.co — Terkait dengan pengalihan BBM Subsidi, Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J Rachbini mengatakan APBN yang diemban Jokowi-JK bakal lumpuh jika tidak mengurangi subsidi BBM. Namun, dikalangan PDIP sendiri ada pertentangan terkait penaikkan tersebut.

“Saat ini inisiatif perbaikan APBN sedang dilakukan tapi sudah ditentang oleh PDIP sendiri. Jika kebijakan pengurangan subsidi gagal, maka pemerintahan Jokowi-JK bakal kesulitan untuk membenahi ekonomi. Biang kerok masalahan ekonomi ada di fiskal,” ujar Didik di Jakarta, Kamis (6/11).

Lebih lanjut dikatakan jika upaya mengurangi subsidi BBM sukses dilakukan maka akan ada titik terang ekonomi. Langkah ini lebih masuk akal daripada perdebatan secara politik.

“Ini lebih masuk akal dan waras. Sedangkan yang lain hebat dan menggelegar secara politik tapi tidak waras,” tambahnya seperti dikutip dari twitternya.

Tantangan Jokowi saat ini adalah menaklukan partainya sendiri, jika kebijakan ekonomi gagal dilaksanakan maka lupakan target peningkatakan kesejahteraan. Pasalnya tingkat pengangguran bakal meningkat.

“Jokowi memerlukan beberapa kebijakan, namun pengurangan subsidi BBM ini menjadi parameter langkah jokowi. Jika Gagal, maka lupakan puluhan kebijakan yang lain,” tegasnya.

Jikalau kebijakan fiskal dan subsidi BBM gagal dilaksanakan, dirinya menilai ekonomi Indonesia bakal rusak.

“Kepemimpinan Jokowi diuji dalam kebijakan fiskal dan BBM. Muatan politik dan unsur ketidakwarasannya lumayan menggelegar. Seperti ideologi marxis yang menggelegar, dalam kebijakan BBM yang waras sering bahkan selalu kalah dengan tuna waras kecuali kepemimpinan kuat,” pungkasnya.

Jika pihak yang waras kalah, dirinya mengusulkan subsidi BBM ditambah, sehingga ekonomi Indonesia lebih cepat lagi runtuh.

(Eka)