Jakarta, Aktual.com – Rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati postur sementara Rancangan APBN Perubahan 2016. Beberapa belanja pemerintah baik pusat dan daerah mengalami kenaikan. Termasuk penerimaan dari perpajakan juga disepakati naik.
Ketua Baggar DPR yang juga politisi senior Partai Golkar, Kahar Muzakir mengakui, penerimaan perpajakan sebesar Rp1.539,2 triliun dengan tax ratio 12,28 persen belum termasuk target pemerintah dari tax amnesty.
“Pemerintah kan menargetkan sebesar Rp165 triliun dana pajak bisa ditarik dari tax amnesty (pengampunan pajak). Tapi postur anggaran yang kami sepakati sementara ini belum termasuk tax amnesty,” ujar Kahar seusai sidang di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/6).
Menurut anggota Fraksi Golkar ini, bicara pendapatan dan belanja pemeruntah dalam RAPBNP 2016 itu semuanya asumsi. Jadi bukan angka yang pasti. Sampai detik terakhir, kata dia, masih bisa berubah.
“Jadi kalau bicara tax amnesty itu, sekalipun nantinya akan selsai sehari sebelum dead line Banggar tetap dapat dimasukkan. Karena itu semua angka sementara dan asumsi yang dimasukkan pemerintah,” tandas Kahar.
Makanya setelah hari ini disepakati, nanti akan diboyong di tingkat raker Banggar kembali. Di raker kemungkin berubah lagi sangat mungkin terjadi. Akan tetapi jika anggota Banggar sepakat dengan postur sementara itu, maka hal tersebut akan berjalan cepat untuk disepakati.
Meski begitu, untuk angka-angka teknisbyang sudah disepakati di Komisi DPR terkait, maka kemungkinan besar akan disepakati juga oleh Banggar. Seperti soal Indonesia Crude Price (ICP) dan lifting minyak yang angkanya sudah disepakati oleh Komisi VII.
“Akhirnya pemerintah menyepakati ICP sesuai usulan Komisi VII yaitu US$40 per barrel dan lifting minyak sebesar 820.000 per hari,” jelas dia.
Angka ICP itu tentu rendah dari APBN 2016 yang mencapai US$50 per barrel. Tapi angka yang sepakati saat ini cukup tepat. Karena kalau harga ICP terlalau mahal juga nantinya malah defisit.
“Sementara defisit kuta sepakati seb Itu akan memneratkan keuangan negara. Jd kita diangka 40 itu sangat masuk sebesar 2,35 persen. Dengan posisi saat ini yang masih US$36 per barrel maka ada kemungkinan bisa naik menjadi US$40 per barrel. Jadi angka itu sepertinya kita ikut Komisi VII,” pungkas Kahar.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Arbie Marwan
