Jakarta, Aktual.com – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara menyebut, pemerintah masih akan terus menjaga cashflow anggaran. Untuk itu sebelum menutup tahun 2016 ini, pemerintah akan terus menggenjot penerimaan pajak, kendati hanya tinggal sebulan lebih.

“Kami akan tetap pastikan bahwa penerimaan pajaknya masuk, kita mengamati sekarang sampai dengan tingkat mingguan, dan mulai pertengahan Desember nanti kita lihat lagi,” tegas dia, di Jakarta, ditulis Rabu (23/11).

Dia menegaskan, setiap hari pemerintah terus mengecek penerimaan yang masuk. Setelah itu sandingkan dengan pengeluaran atau belanjanya. Dengan begitu akan kelihatan laju cashflow-nya.

“Itu sih kayaknya manageable sampai dengan akhir tahun. Karena kalau penerimaan perpajakan dilihat dari chart-nya hanya melihat bold-nya dia kelihatannya naik. Tetapi kan di dalam itu sebenarnya ada tax amnesty. Kalau tax amnesty-nya dikeluarkan, masih kelihatan kenaikannya tipis,” terang Suahasil.

Menurutnya, dengan kondisi penerimaan negara yang masih seret itu, maka pemerintah menargetkan defisit anggaran cukup lebar, bisa melebihi 2,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Dia menegaskan, kendati pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) dan memang diakui sudah ada kenaikan penerimaan perjakan.

“Tapi yang terjadi itu masih tipis (sedikit) banget. Iya tipis banget ya. Jadi ya, kita tetap proyeksikan defisit di 2,7% pada akhir tahun. Karena kita yakin itulah level yang cukup aman bagi perekonomian,” jelas dia.

Akan tetapi, dirinya enggan disebut, adanya tax amnesty ternyata masih gagal untuk menutup defisit anggaran yang kian melebar.

“Jadi bukan begitu cara ngomongnya (ada tax amnesty tapi tak mampu penurunan defisit). Jadi sekalipun defisit kita patok di 2,7% di akhir tahun. Tapi setiap harinya kan berubah,” jelasnya.

Dia melajutkan, untuk tahun depan pertumbuhan perpajakan memang ditargetkan tinggi. Dari outlook-nya ditargetkan bertumbuh13,5%, termasuk meningkat dari penerimaan pajak non migasnya. Untuk itu, pihaknya pun akan menggenjot penerimaan negara itu ke banyak daerah.

“Akan tetapi, kalau melihat per daerah, tentu dikaitkan dengan pertumbuhan daerahnya itu sebenarnya gimana? Kapasitas daerahnya untuk bayar pajak tahun depan itu seperti apa? Atau per sektornya bagaimana? Dan kita punya data sektoral,” pungkasnya.

(Laporan: Busthomi)

(Eka)