Jakarta, aktual.com – Analis politik dari Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, mengaku setuju dengan wacana Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dihidupkan kembali. Dia menceritakan, Perdana Menteri senior Singapura, Lee Kuan Yew, justru belajar GBHN dari Presiden Soeharto lalu diterapkan di negaranya.

“Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew, sangat mengapresiasi dan bangga dengan GBHN kita di era Orde Baru itu. Singapura itu, tidak maju mundur, sudah punya panduan. Mau apa 50 tahun ke depan itu sudah dipandu oleh garis besar itu,” kata dia di Jakarta, Minggu (18/8).

Dia mengatakan, Bapak Singapura itu sangat kagum dengan GBHN yang diterapkan oleh Pak Harto. Namun, Indonesia malah menghapus GBHN tersebut.

“Jadi, Lee Kuan Yew sebetulnya kagum dengan kita, dulunya. Tetapi kita, justru menghilangkan garis besar itu kan,” kata dia.

Dia mengaku mendukung dengan wacana menghidupkan kembali GBHN, seperti yang diusulkan PDI Perjuangan. Kendati demikian, harus ada kajian mendalam agar sesuai dengan konteks sekarang.

“Tentu bagaimana kemudian menghidupkan GBHN dengan versi sekarang, tidak bisa konteks lama, karena perlu beradaptasi dulu, konteks sekarang dengan konteks lama pada masa,” ucapnya.

Dia mengatakan, meski sekarang pemerintah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), tapi kadang-kadang tidak bisa memotret 20-30 tahun Indonesia ke depan. Sementara, Indonesia 50 tahun ke depan haeus dijelaskan seperti apa.

“Apakah mau jadi negara impor, negara industri, apakah kita mau menjadi negara pariwisata terbaik di dunia. Nah itu, harus dipandu garis besar itu,” kata dia.

Dia melanjutkan, dengan adanya GBHN wajah Indonesia tidak berganti sesuka hati presiden terpilih. Maka itu, Indonesia tidak punya aturan main yang jelas, sehinga membuat negara ini maju-mundur.

Memang, GBHN hanya memndu saja. Tapi, siapapun presiden harus tunduk kepada arah rel bingkai GBHN.

“Jadi, biarpun presidennya berganti, rel pedoman kebangsaan kita tetap dikunci oleh GBHN. Tidak bisa, orang bicara revolusi mental, bicara infrastruktur, tiba-tiba sekarang bicara SDM. Ini kan karena sekarang tidak dipandu, karena panduannya hanya lima tahun. Jadi berganti presiden, berganti selera,” kata dia.

Dia mengatakan, pada era Orde Baru arah pembangunan tidak keluar dari rel GBHN tersebut. Jadi, agenda Pak Harto menyesuaikan dengan agenda GBHN.

“Sekarang kan, presiden bertanggung jawab kepada siapa? Tidak ada. Kalau kepada rakyat, rakyat yang mana?” ucap dia.

Pada era Orde Baru, presiden bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Maka ada yang namanya presiden mandataris MPR.

“Sekarang bertanggung jawab kepada siapa? Ga ada. Ini juga menjadi berat ke depan. Jadi, program jadinya suka suka. Dulu itu ada lompatan-lompatan yang tidak bisa dilakukan kalau keluar dari pedoman GBHN. Jadi presiden bekerja menjalankan mandat GBHN itu,” ujarnya.

Kendati demikian, Ipang menyebut kalau GBHN jadi dihidupkan, tetap harus ada pembaharuan. Ini agar bisa sejalan dengan perkembangan zaman.

“Konteks sekarang, GBHN harus bagaimana? Harus ada pembaharuan, harus ada konteks kekiniannya. Karena tidak relevan GBHN dulu dan sekarang, karena perubahan waktu, perubahan zaman ini harus penyesuaian dulu. Tapi prinsipnya kita ini harus punya panduan 50 tahun, mau apa bangsa ini ke depan. Sekarang sudah menjadi negara pengedar narkoba terbesar kan,” kata Ipang.

(Zaenal Arifin)