https://www.youtube.com/watch?v=xNlzX6Zuv6g&feature=youtu.be

Jakarta, Aktual.com – Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres – Cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno, Dian Fatwa mengatakan bahwa, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan masyarakat secara umum harus turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan terkait dengan adanya informasi yang menyebutkan bahwa pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipaksa untuk menghadiri kampanye akbar pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1, Joko Widodo dan Ma`ruf Amin di Stadion Gelora Bung Karno (SGBK) Jakarta pada Sabtu (13/4) mendatang.

“Saya pikir Bawaslu harus segera turun dan masyarakat juga harus ikut mengawasi. Sekarang ini kalau tidak salah ada juga beberapa kawan yang membuka twitt nya untuk mendapatkan laporan bila memang ada semacam bentuk abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan),” kata Dian usai mengikuti agenda rilis survey elektabilitas Capres dan Cawapres 2019 oleh Voxpol Center Research and Consulting, di Jakarta, Selasa 9 April 2019.

Menurutnya, terkait informasi tersebut Bawaslu bukan hanya sekedar melakukan pengawasan tetapi juga harus mulai melakukan investigasi. Pasalnya, menurut Dian, penggunaan sumber daya BUMN bukan hanya sekedar penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik petahana untuk melanggengkan kekuaasaan namun juga berpotensi merugikan keuangan negara.

“Ini tidak bisa lagi dibenarkan, Bawaslu harus segera turun dan harus segera melakukan investigasi terhadap hal itu. Besar-besaran ini, hampir seluruh BUMN, ada 154 BUMN yang dikerahkan. Berapa uang rakyat yang digunakan hanya untuk sebuah (kampanye – red) yang di cover dengan bentuknya ulang tahun BUMN,” tegasnya.

Dian berpandangan, kalau pun perayaan ulang tahun BUMN adalah satu kebenaran, sebaiknya perayaan itu dilakukan secara sederhana dan anggarannya bisa dialokasikan untuk kepentingan publik.

“Berapa anggaran pemerintah yang bisa sebetulnya kita selamatkan?, bukan kita simpan, untuk menggunakan alokasi – alokasi yang lain,” ujarnya.

“Betul – betul ini adalah abuse of power,” tegas Dian.

Untuk itu, Dian mengimbau kepada Bawaslu untuk segera melakukan investigasi. Selain itu, tim BPN Prabowo – Sandi juga sedang menyiapkan laporan terkait adanya penyalahgunaan kekukasaan.

Berikut Cuplikannya:
Laporan: Warnoto