Meski tidak ada yang mengakui, akan tetapi apa yang diperlihatkan antara kedua gerakan bertagar jelang Pemilu 2019 kian menarik perhatian, termasuk saling sindir bahkan berakibat hingga pada proses penegakan hukum. Berawal dari gerakan #2019TetapJokowi yang mengambil momentum dengan menggunakan arena Car Free Day (CFD) di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (22/4).
Padahal sebelumnya Polda Metro Jaya pernah menghimbau agar masyarakat tidak memanfaatkan ajang hari bebas berkendara sebagai kegiatan berunjuk rasa ataupun kampanye politik, sesuai dengan peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 119 Tahun 2012 berisikan penetapan lokasi, jadwal dan tata cara pelaksanaan Car Free Day.
Namun, CFD di Jakarta tampaknya masih dianggap sebagai lokasi efektif untuk menyampaikan aspirasi politik. Hal itu terlihat sekelompok warga mengkampanyekan dukungan terhadap Presiden Jokowi untuk memenangkan pertarungan agar terpilih kembali di Pilpres 2019 nanti. Para warga yang diketahui merupakan relawan itu pun terlihat mengumpulkan KTP masing-masing sebagai bentuk dukungan mereka kepada mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Setelah itu, relawan yang mengenakan kaos putih bertuliskan ‘Jutaan Relawan Dukung JKW’ long march ke Bundaran HI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, untuk melakukan kegiatan yang sama.
Kordinator relawan Silver Matutina (30) mengatakan, kegiatan mereka dalam rangka meluncurkan aplikasi berbasis Android bernama ‘Jutaan Relawan Dukung Jokowi’.
Dalam kegiatan kali ini, Silver menyebut ada 4 kelompok relawan yang ikut seperti Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP), Solidaritas Merah Putih, Seknas, dan Arus Bawah Jokowi. Hingga saat ini kegiatan relawan masih berlangsung di bundaran HI.
Tidak berselang lama, sejumlah warga yang mengenakan kaus bertuliskan #2019GantiPresiden pun ikut menggelar aksinya, meski dalam kegiatan tersebut hanya memeprlihatkan sejumlah pernak pernik yang digunakan kelompok masyarakat yang hadir ketika itu.
Bahkan, dalam kegiatan aksi tersebut sempat viral di media sosial soal adanya intimidasi yang diduga dilakukan salah satu massa dari kaus bertagar Ganti Presiden yang hadir kepada seorang warga yang ketika itu ikut hadir dalam kegiatan CFD dengan menggunakan kaus bertuliskan ‘Dia Sibuk Kerja’ yang merupakan bagian lain dari relawan Jokowi. Barang tentu, video yang merekam dugaan intimidasi tersebut pun langsung menuai pro kontra dari warganet.
Tidak terkecuali, relawan Joko Widodo yang mengatasnamakan #2019TetapJokowi yang mengecam dugaan intimidasi yang dilakukan kelompok berkaus #2019GantiPresiden di CFD. Menurutnya, intimidasi tidak dibenarkan dalam kegiatan apa pun.
“Hari ini jujur kami marah dan mengecam perilaku barbar yang beraninya dengan anak kecil dan seorang ibu,” kata kordinator gerakan #2019TetapJokowi, Imanuel, saat jumpa pers di Kafe Up To You, Hotel Ibis, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (30/4).
Tidak sampai di situ, korban pun melakukan upaya hukum terhadap dugaan intimidasi yang dialaminya ke Bareskrim Mabes Polri.
Dalam perbincangan terpisah, Kepala Badan Kajian Strategis Intelejen dan Cyber DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai mengakui bahwa perang hastag yang menjadi sebuah gerakan memang memberikan pengaruh terhadap sudut pandang masyarakat. Namun, sambung dia, tidak terlalu kuat pengaruhnya.
“Punya pengaruh itu pasti, tetapi seberapa besar kekuatan itu saya pikir agak susah ya, tergantung pada kondisi ekonomi kita saja, ekonomi global yang mempengaruhi kita ketika pemerintah tidak kuat menahannya, itu sesuatu bisa terjadi, seperti yang terjadi pada waktu reformasi, dimana upaya pemerintah untuk mengintervensi dollar tidak tembus diangka Rp14.000 (menjaga stabilitas ekonomi nasional),”ucap dia kepada aktual.com.
Diakui Yorrys, munculnya sejumlah gerakan relawan pendukung Presiden Jokowi salah satunya dalam rangka mengantisipasi terjadinya satu gerakan yang massif sehingga akan merugikan pihak koalisi pemerintah atas dukungannya kepada mantan Walikota Solo itu.
“Pasti ada dong, saya ini kan di DPP Golkar merupakan kepala badan kajian strateis intejen dan cyber dan saya fokus pada pemenangan Jokowi di 2019 . Kita punya dalam rangka untuk mengantisipasi itu, dan bicara soal cyber ini kan sangat dinamis dan berkembang terlalu cepat dan sejauh mana anda dapat menguasai teknologi itu,” terangnya.
“Bisa dilihat belum apa-apa saja sudah begini, ini yang kita perlu jaga karena kita sudah menyetakan mendukung, nah sekarang bisa dilihat gerakan yang dimulai dari hari Minggu kemarin soal GantiPresiden yang sedang viral. Semua punya antisipasi yang tentuntya sedang kita mainkan antisipasi itu, tapi itu tidak bisa kemudian dipublikasi,” ungkap dia
Masih dikatakan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) itu, jika perang gerakan hastag belum masuk dalam ranah yang harus dikhawatirkan.
“Belum (mengkhawatirkan) sebab kita kan memiliki parameternya yakni elektabilitas calon yang kita dukung yang saat ini masih bagus, dan memang sudah juga kalau kemudian anda berfikir soal layaknya kasus di DKI itu kan fenomenal sekali,” ujarnya
“Semua bisa terjadi tengantung siapa yang bisa memiliki strategi, dengan punya sumber daya manusia (SDM) yang mampu untuk mengetahui strategi dari lawan, dan baru anda akan mencapai pada kemenangan itu sendiri, dan itu tidak untuk dipublikasikan dan itu semua mlalui sarana dan prasarana yang cukup untuk sampai ke jalan untuk itu,” tandas dia.
