Jakarta, Aktual.com — Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Rizal E Halim menegaskan, Presiden Joko Widodo perlu melakukan evaluasi terkait kinerja menteri ekonomi. Pasalnya, sejumlah data makro ekonomi saat ini seolah-olah terjun bebas menukik ke level terendah. Sehingga Presiden harus mencari formula yang tepat dalam mengatasi situasi global menjadi penting bagi Pemerintahan Jokowi-JK.

“Namun tidak hanya itu, yang paling mendesak saat ini adalah mengevaluasi program-program kerja kabinet kerja khususnya di sektor ekonomi,” kata Rizal menanggapi kondisi perekonomian RI, Minggu (9/8).

Dia mengatakan, meski Indonesia pernah menghadapi situasi yang lebih buruk dari saat ini, namun perekonomian nasional relatif ‘imun’ pada saat itu. Artinya walaupun ada gejolak ekonomi dunia, jika ekonomi domestik dapat dijaga maka efeknya relatif bisa di mitigasi dengan baik.

Apalagi, dengan nilai tukar rupiah di atas Rp 13.500 per dolar AS atau terendah sejak krisi moneter 1998, realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal 1 dan 2 tahun 2015 menjadi yang terendah sejak 2009. Selanjutnya indeks kepercayaan konsumen yang terus melemah, sejumlah data penjualan barang ecerean yang merosot tajam, indeks saham gabungan dengan volatilitas yang tinggi dan indikator-indikator lainnya.

Dikatakan dia, data-data makro ekonomi tersebut mengisyaratkan tidak optimalnya kinerja kabinet ekonomi Pemerintahan Jokowi-JK. Sejumlah kementerian di bidang perekonomian saat ini belum menunjukkan kinerja sesuai dengan cita-cita dan janji politik Jokowi-JK pada pilpres 2014 lalu.

“Kesan kurangnya koordinasi, lemahnya analisa kritis, penguatan kelembagaan dan sejumah persoalan klasik birokrasi, menjadi argumentasi tidak optimalnya kabinet ekonomi Jokowi-JK,” ujarnya.

Bahkan di beberapa kementerian ekonomi, terjadi saling tarik menarik kepentingan, saling tuding, saling menyalahkan (jika tidak yang paling gampang penyalahkan rezim sebelumnya). Saat ini hanya ada satu syarat menyukseskan nawa cita Jokowi yakni evaluasi menteri kabinet kerja khususnya di sektor ekonomi.

“Jika diperlukan dilakukan reshuffle dengan catataan reshuffle untuk kepentingan perbaikan kinerja kabinet bukan bagi-bagi kursi,” katanya.

Menurut dia, setidaknya ini dapat terlihat jelas bagaiaman tidak sinkronnya program-program kerja di kementerian-kementerian tersebut. Tentunya fungsi koordinasi dan perencanaan menjadi hal yang urgen untuk dibenahi saat ini.

“Keperluan evaluasi dan pergantian ini mendesak mengingat masa jabatan Jokowi-JK masih di tahun awal sehingga masih ada waktu untuk menggenjot sejumlah agenda nawa cita Jokowi,” katanya.

(Ant)

(Wisnu)