Jakarta, Aktual.com – Isu politisasi rekrutmen pendamping desa kembali mencuat, apalagi dana desa akan kembali dikucurkan di tahun 2016 ini. Kabarnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ikut bermain dalam pengerahan pendamping desa.

Namun, hal ini langsung dibantah oleh pihak PKB. Menurut Ketua Fraksi PKB (FPKB) DPR RI, Ida Fauziyah rekrutmen pendamping desa sudah sesuai dengan prosedur dan dilaksanakan secara profesional.

“Karena itu, tidak benar isu yang mengatakan ada upaya mempolitisasi kegiatan rekrutmen pendamping desa oleh PKB,” kata dia di Jakarta, Sabtu (26/3).

Seperti diketahui, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang mengurusi dana desa memang berasal dari PKB, Marwan Ja’far.

Dengan kondisi itu, pihak-pihak lain membuat tudingan ke PKB. Untuk itu, menurut Ida, pihaknya berharap semua pihak tidak berpikir negatif tentang rekruitmen pendamping desa.

“Karena perintah partai sangat jelas, agar semua menteri PKB bekerja secara profesional dan kedepankan kepentingan rakyat dan negara,” tandas dia.

Ia kembali menegaskan, terkait rekrutmen pendamping desa sudah ada aturan mainnya. Apalagi rekrutmen pendamping desa adalah amanah dari UU Desa yang dilaksanakan sepenuhnya secara transparan oleh Kementerian Desa PDTT tersebut.

Maka, kata dia, PKB sama sekali tidak ikut campur tangan dengan kegiatan rekrutmen pendamping desa itu.

“PKB tidak ikut-ikut, apalagi mempolitisasi segala. Jadi, kalau ada tudingan PKB melakukan campur tangan, intervensi dan mempolitisasi kegiatan rekrutmen pendamping desa, itu tidak benar,” tegas Ida.

Menurutnya, menteri dari PKB bukan baru pertama ini, dari dulu sudah banyak menteri dari PKB. Sehingga, menjadi hal yang tidak mungkin dan tidak elok apabila PKB masuk ke wilayah kerja sebuah kementerian.

“Kami memahami dan menghargai sebuah kebijakan yang dilakukan oleh sebuah kementerian. Partai manapun tidak bisa mengintervensi, campur tangan atau mempolitisasinya,” kata Ida.

Selaku Ketua Fraksi, dirinya berharap program pembangunan desa akan berjalan dengan baik dan memberikan hasil maksimal bagi kemajuan desa. Untuk itu, para pendamping juga bisa bekerja dengan tenang dan bisa melakukan kreasi-kreasi yang dibutuhkan bagi kemajuan desa, tanpa terganggu oleh isu-isu negatif yang justru tidak produktif.

“Terus terang saya khawatir dengan isu-isu yang berkembang justru akan mengganggu konsentrasi kita untuk membangun desa yg sudah lama kita idam-idamkan,” pungkas anggota Komisi I DPR RI ini.

()