Isu import tiang pancang dari Malaysia untuk infrastruktur yang dilakukan PT Waskita Karya. Tbk. (ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, Aktual.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menginginkan pemerintah dapat membentuk tim independen, yang berasal dari berbagai pihak pemangku kepentingan guna melakukan audit komprehensif dalam pembangunan infrastruktur.

“Pemerintah harus segera membentuk tim independen untuk melakukan audit secara komprehensif,” kata Ketua Bidang Ekonomi Keuangan, Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup (Ekuintek-LH) DPP PKS Memed Sosiawan di Jakarta, Rabu (21/2).

Menurut dia, pembentukan tim independen guna mengaudit dan mengevaluasi penting karena serentetan kecelakaan infrastruktur selama dua tahun terakhir. Memed berpendapat, audit secara komprehensif akan menjawab adanya permasalahan dalam soal teknik, kebijakan, pembiayaan, kesalahan manusia, atau faktor lingkungan hidup.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan seluruh proyek pekerjaan pembangunan infrastruktur layang yang ada di seluruh Indonesia dihentikan sementara.

Dalam konferensi pers usai menggelar rapat di Kementerian PUPR Jakarta, Selasa (20/2), Menteri Basuki dan kedua menteri lainnya, yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri BUMN Rini Soemarno sepakat untuk menghentikan sementara seluruh pekerjaan pembangunan infrastruktur pada struktur layang yang menggunakan beban berat.