Jakarta, Aktual.com — PT PLN (Persero) hingga saat ini masih mengkaji tarif yang ditawarkan oleh Pertamina terkait dengan harga uap yang dinilai terlalu tinggi terkait dengan kondisi PLTP Kamojang 1,2,3.
Sebelumnya PLN dan Pertamina telah melakukan kerjasama pemanfaatan panas bumi di Kamojang 1,2,3 lebih dari tiga puluh tahun. Namun menginjak tahun 2015 pertamina selaku penyedia uap, memberikan penawaran harga uap yang tinggi untuk jangka waktu 5 tahun saja.
“Kalau harga uap yang ditawarkan wajar, kami mungkin akan beli, karena selama ini kami sudah kerjasama selama 32 tahun dengan pertamina, namun yang membuat kami bingung, kenapa tiba-tiba pertamina menawarkan harga mahal hanya untuk jangka waktu lima tahun saja,” ujar Manajer Senior PLN, Agung Murdifi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (6/1).
Namun setelah melakukan verifikasi internal dan melihat harga uap di lapangan panas bumi yang dimiliki oleh PLN yakni di PLTP Mataloko, PLTP Ulumbu Flores, serta di Tulehu Ambon , Maluku. Maka PLN memperkirakan harga uap di kamojang tidak akan melebihi estimasi harga uap yang telah ada yakni sebesar 535 rupiah per kwh atau sebesar USD 4 cent.
“Namun agaknya Pertamina selaku pengelola Kamojang tetap bertahan di harga jual yang terlalu tinggi. Hal ini lah yang kemudian menjadi pertimbangan PLN untuk menunda perpanjangan pembelian uap dari kamojang 1,2 dan 3,” jelasnya.
Dikatakan lebih lanjut, saat ini PLN tidak memanfaatkan aliran listrik dari pembangkit di Kamojang 1,2, 3. PLN berjanji tidak akan mengurangi suplay listrik untuk masyrakat, untuk mengganti pasokan listrik dari Kamojang. PLN akan memanfaatkan aliran listrik Jawa – Bali yang saat ini pasokannya berkecukupan.
“PLN mempunyai alasan kuat untuk melakukan penundaan kelanjutan pembelian panas uap bumi di kamojang, hal ini terkait dengan tingginya harga yang ditawarkan oleh pihak Pertamina selaku pengelola PLTP Kamojang,” jelasnya.
Saat ini PLN sebagai pelaku bisnis, sesuai dengan kondisi keekonomian yang terjadi, tidak mungkin membeli dengan harga yang terlampau tinggi. Hal ini ditakutkan akan mempengaruhi daya jual listrik PLN kepada masyarakat.
“Mahalnya tariff listrik juga dikhawatirkan dapat menurunkan daya beli masyarakat dan juga menurunkan potensi serta daya saing industry masyarakat,” jelasnya.
Selain itu penetapan tariff listrik PLN dilakukan melalui mekanisme kebijakan pemerintah yang telah disetujui oleh DPR. Yang kemudian dijalankan oleh PLN selaku operator .
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Eka
