Selain itu yang menjadi kekhawatiran yakni daftar nama tersebut dijadikan rujukan untuk membungkam ulama dan penceramah yang selama ini dinilai kritis terhadap pemerintah.
“Ingat fakta telah membuktikan, saat daftar nama ini tidak ada saja pun, ada kejadian penolakan penceramah, bagaimana nanti kalau sudah ada seperti ini?,” kata dia.
Soal adanya anggapan jika rekomendasi pemerintah tersebut merupakan sensor bagi ulama yang bersebrangan dengan pemerintah pun diungkapkan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon
“Jangan salahkan jika kemudian publik mencurigai rilis daftar penceramah itu sebagai bagian dari sensor terhadap para penceramah atau ulama yang tak sehaluan dengan pemerintah,” kata Fadli, beberapa waktu yang lalu.
Ia memandang, penceramah yang tidak sejalan dengan pemerintah tidak masuk dalam rekomendasi 200 pencermah.
“Mungkin kalau istilah dulu itu ada ulama plat merah (pendukung pemerintah), ada yang bukan gitu,” tukas Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu.
Lebih lanjut, Fadli menyatakan seharusnya pemerintah tidak memeruncing konflik. Menurutnya, pemerintah seharusnya dapat membangun dialog terhadap kelompok-kelompok yang dianggap bersebrangan.
“Kita sekarang ini sedang berdiri di ambang krisis ekonomi. Semua celah yang bisa memicu terjadinya konflik sebaiknya segera kita tutup dan bukannya malah kita eksploitasi,” kata dia.
Sementara itu Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan menilai kebijakan pemerintah ini sangat tidak adil karena hanya mengklasifikasikan mubalig. Padahal ia menyebut ada banyak agama di Indonesia.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
