Jakarta, Aktual.co — Politikus PDIP Ribka Tjiptaning mengatakan, pengadaan tiga “kartu sakti” Presiden Joko Widodo, yakni Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera, hanya pemborosan anggaran negara.
Menurutnya, yang terpenting adalah programnya, bukan kartunya.
“Cukup satu kartu aja, di mana orang bisa sekolah ditanggung negara, kesehatan, raskin, satu aja. Kalau menurut saya pakai KTP aja juga bisa,” kata Ribka, di Jakarta, Sabtu (15/11).
Dirinya juga mengatakan tidak sepakat dengan pengadaan semua kartu itu, karena menghamburkan uang negara.
“Baru satu kartu untuk 400.000 (orang) saja sudah Rp 600-an juga, bagaimana kalau untuk seluruh Indonesia? Berapa miliar?” kata Ribka.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan penerbitan semua kartu itu sama sekali tidak memakan anggaran negara, tetapi memakai dana program tanggung jawab sosial (CSR) sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Namun, Pratikno mengatakan penggunaan dana CSR BUMN ini hanya untuk sementara. Untuk tahun berikutnya, kata dia, pengadaan KIS, KIP, dan KKS akan dimasukkan ke dalam APBN.
“Tentu saja untuk ke depan, ini akan terkait APBN. Tapi sekarang pakai CSR BUMN,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
