Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kemakmuran dan perdamaian di kawasan ditentukan oleh kerja sama dalam pengelolaan samudera.
“Indonesia berkeyakinan, kemakmuran dan perdamaian di kawasan akan ditentukan oleh bagaimana kita bekerja sama dalam mengelola samudera,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam sidang pleno Pertemuan Puncak ke-25 Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Nay Pyi Taw, Myanmar, Rabu (12/11).
Indonesia, tambah Presiden, berharap agar sumber-sumber konflik di laut seperti pencurian ikan, pelanggaran wilayah, penyelundupan dan sengketa wilayah dapat diatasi melalui kerja sama yang sungguh-sungguh.
“Kita harus memastikan bahwa laut menyatukan, bukan memisahkan kita. Kerja sama membangun konektivitas dan infrastruktur maritime harus menjadi fokus kita kedepan,” ujarnya.
Presiden menilai Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN 2015 hanya bisa diwujudkan apabila negara-negara saling menghormati kedaulatan masing-masing, menyelesaikan masalah dengan cara-cara damai, dan bersatu dalam menjaga otonomi strategis kawasan.
Sejak melakukan kampanye untuk kursi RI-1, Presiden Jokowi memang telah dikenal mengusung konsep negara maritim.
Pada kesempatan itu Presiden juga menyinggung sengketa Laut Tiongkok Selatan dengan meminta semua pihak yang terlibat untuk menahan diri, menjalankan “Declaration of Conduct” (Tata Kelola/DoC) dan mempercapat kesepakatan “Code of Conduct” (Tata Perilaku/CoC).
Pertemuan Puncak ke-25 ASEAN di Nay Pyi Taw, Myanmar, yang berlangsung pada 12-13 November 2014 mengusung tema “Moving Forward In Unity To a Peaceful and Prosperous Community” atau Melangkah Maju Dalam Sebuah Komunitas Yang Damai dan Makmur.
Artikel ini ditulis oleh:
