Jakarta, Aktual.com — Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan pada Jumat (21/8) waktu setempat, mengatakan, bahwa akan menggelar pemilihan umum ulang pada 1 November mendatang pasca-kegagalan pembentukan pemerintahan koalisi.

Dalam paranata politik di Turki, pemerintahan dan perdana menteri hanya bisa dibentuk oleh partai peraih mayoritas kursi Parlemen. Jika tidak ada mayoritas, maka Presiden akan memberi mandat bagi pemenang pemilihan umum untuk membentuk koalisi dengan batas waktu 45 hari. Jika dalam masa tersebut penerima mandat gagal membentuk koalisi, maka pemilihan umum harus diulang.

Pada pemilihan umum pada Juni, tidak ada pemenang mayoritas dan penerima mandat hingga kini gagal membentuk koalisi.

“Kami mengambil keputusan untuk kembali menggelar pemilihan umum pada 1 November mendatang,” kata Erdogan kepada sejumlah wartawan dengan menambahkan bahwa dia akan bertemu dengan Ketua Parlemen pada Senin (24/8) mendatang untuk membicarakan hal tersebut.

Pernyataan Erdogan tersebut mengindikasikan bahwa da akan menggunakan haknya sebagai presiden untuk menggelar pemungutan suara, meski ada pilihan lain yaitu dengan persetujuan parlemen.

“Bisakah seorang presiden memerintahkan percepatan pemilihan umum sesuai dengan konstitusi? Ya, tentu saja dia bisa,” kata Erdogan.

Tenggat bagi partai politik untuk membentuk koalisi berakhir pada Ahad ini. Pemenang pemilu pada 7 Juni lalu, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang juga merupakan partai asal Erdogan, hingga kini masih belum menyelesaikan mandatnya.

AKP sendiri masih merupakan partai terbesar di Turki. Namun demikian mereka gagal meraih kursi mayoritas di parlemen untuk pertama kalinya sejak 2002 sehingga membuat ketokohan Erdogan dipertanyakan.

Oposisi menuding Erdogan dengan sengaja menggagalkan perundingan koalisi dengan tujuan memperbaiki perolehan suara AKP pada Pemilu ulang.

Keputusan percepatan pemilihan umum itu datang bersamaan dengan kebijakan perang “anti-teror” Turki untuk menumpas kelompok gerilyawan Kurdi. Beberapa pengamat menuding Erdogan hendak berupaya mendapatkan keuntungan politik dari konflik tersebut.

Hingga kini, pengamat masih belum bisa memprediksi apakah AKP akan berhasil mendulang perolehan suara lebih dari 41 persen sebagaimana yang mereka dapatkan pada Pemilu lalu.

Pengamat itu menyebut strategi Erdogan sebagai perjudian politik besar.

()

()