Jakarta, Aktual.co —   Kepala Departemen Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia (UI) Fentiny Nugroho mengatakan bahwa diluncurkannya tiga kartu sakti oleh Presiden Joko Widodo jangan sampai dijadikan kompensasi kepada masyarakat atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

“Karena tanpa adanya kenaikan BBM pun, Pemerintah memang sudah seharusnya berpihak kepada rakyat. Jadi menurut saya program tersebut jangan dikaitkan dengan kenaikan harga BBM,” katanya dalam acara diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta (8/11).

Menurutnya, tanpa BBM naik pun Pemerintah harus konsen membuat program yang pro kepada kesejahteraan rakyat. “Program ini memang penting bagi rakyat. Tapi jangan dikaitkan dengan kenaikan BBM”.

Selain itu, Fentiny juga memaklumi jika dalam proses peluncuran kartu sakti Jokowi menuai kritik dari berbagai kalangan. Pasalnya, peluncuran kartu sakti masih baru dan masih butuh sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat.

“Kita maklumi jika dalam pelaksanaan akan ada masalah, masalah sosialisasi, masih banyak yang bingung. Kebingungan bukan hanya dari rakyat tetapi pelaksanaannya juga, karena ini masih baru. Maka sosialisasi harus dilakukan secara menyeluruh,” jelasnya.

Ditambahkannya, Jokowi juga harus memperhatikan mulai dari masalah sarana dan data penduduk demi lancarnya peluncuran kartu sakti tersebut.

“Kemudian sarananya seperti bank, kantor pos, itu semua harus disiapkan juga. Lalu pengunaan datanya, harus bekerja sama dengan pemerintahan daerah ya. Misalnya dengan Jakarta ya, jangan sampai ada tumpang tindih,” tutupnya.

()

(Eka)