Jakarta, Aktual.com – Dalam kurun waktu dua tahun, antara 2015 sampai 2016 BPJS Kesehatan memiliki jatah anggaran khusus untuk biaya konstruksi gedung dan bangunan sebesar Rp501.389.000.000. Adapun yang dihabiskan sebesar Rp413.105.674.130. Dalam penggunaan dana konstruksi gedung dan bangunan senilai setengah triliun, banyak kejanggalan yang bisa merugikan keuangan negara.
“Contohnya dalam proyek renovasi dan pembangunan gedung learning center, yang berada di bawah tanggung jawab Kedeputian SDS dan Umum. Ada dugaan mark up anggaran dikarenakan adanya selisih volume dalam 4 jenis pekerjaan yakni; pekerjaan Arsitektur, pekerjaan interior, pekerjaan elektrikal, dan pekerjaan mekanikal terkait renovasi dan pembangunan gedung learning center,” ujar Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman di Jakarta, Kamis (12/4).
Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam pekerjaan Arsitektur ada selisih volume senilai Rp2.546.053.266. Terjadinya kekurangan volume ini disebabkan karena pekerjaan yang disepakati dalam kontrak dengan fakta di lapangan tidak sesuai. Seperti dalam pekerjaan dinding, lantai, kusen pintu dan jendela, yang berada di area ground floor ada selisih volume. Begitu juga di lantai 1, lantai 2, serta lantai atap lagi-lagi volume pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kontrak yang dibuat.
“Dalam pekerjaan interior ada selisih volume senilai Rp354.394.600. Untuk pekerjaan interior modusnya masih sama, misalnya dalam perjanjian kontrak , ada pekerjaan Lemari Pakaian yang harus dikerjakan dengan volume 9.400 m2. Namun dalam praktiknya yang dikerjakan hanya 8.065 m2 ada selisih volume yang cukup jauh sebesar 1.335 m2 atau setara Rp 340 juta lebih,” jelasnya.
Begitupun dalam pekerjaan elektrikal ada selisih volume senilai Rp 560.221.470. Ditambah dalam pekerjaan mekanikal ada selisih volume senilai Rp 611.736.410. Jika ditotal dugaan selisih volume untuk proyek renovasi dan pembangunan gedung learning center mencapai Rp4.072.405.745. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena selisih volume ini selain bisa merugikan keuangan negara juga sangat membahayakan nyawa manusia.
“Pekerjaan konstruksi yang dikerjakan tidak sesuai spek atau standar dalam beberapa kasus sering menimbulkan korban jiwa. Kami mendorong pihak berwenang khususnya KPK untuk segera membuka penyelidikan terkait temuan di atas, termasuk memanggil direktur utama BPJS Kesehatan untuk dimintai keterangan,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Eka
