Proyek Kilang Tuban Diambang Pembatalan

Proyek Kilang Hanya Pemanis Politik Semu
Proyek kilang memang merupakan salah-satu janji politik Jokowi-JK untuk mewujudkan kedaulatan energi nasional. Seperti pada lazimnya, janji politik sering kali tidak terpenuhi. Sebut saja janji produksi mobil nasional bernama ESEMKA masih menjadi perdebatan publik.  Karenanya dalam hal janji pembangunan kilang, Anggota Komisi VII DPR-RI Kardaya Warnika mengatakan hal itu hanya janji manis dan semu.

Kardaya menjelaskan, bahwa pembangunan kilang membutuhkan nilai investasi yang sangat besar. kemudian jika berbicara persoalan kedaulatan energi, kilang yang dibangun harus sepenuhnya dikuasai Pertamina.

Sedangkan yang terjadi saat ini, pemerintah lepas tangan dalam persoalan pendanaan dan melakukan penugasan kepada Pertamina sebagai BUMN. Dengan keterbatasan keuangan yang dimiliki, praktis Pertamina mencari rekanan kerjasama sehingga terpaksa berbagi saham yang menyebabkan Pertamina bukan sebagai penguasa penuh terhadap kilang.

“Saya kerja di dunia migas selama 30 tahun. Saya mengikuti program pembangunan kilang balik Papan, Cilacap dan Balongan. Perlu dicatat, semua pembangunan kilang di Indonesia dibangun oleh Pertamina menggunakan uang negara (APBN). Negara memberikan ke Pertamina. Sekarang kali ini Pertamina disuruh bangun dan uangnya cari sendiri. Pastinya Pertamina tidak bisa bilang tidak. Dia pasti bilang ya,” kata Kardaya.

Namun daripada itu, Kardaya menilai proyek kilang tidak akan terealisasi karena tidak ada keseriusan baik dari pemerintah maupun dari Pertamina. Apalagi ditambah beban keuangan Pertamina sedang sulit diakibatkan oleh program penugasan penyediaan Premium yang selisih harganya ditanggung oleh Pertamina.

“Tapi saya tidak yakin akan dilakukan oleh Pertamina. Jadi saya menilai ini rencana hanya untuk pemanis saja. Apalagi dengan kondisi Pertamina disuruh nombok subsidi Premium. Padahal aturannya subsidi tidak boleh ditomboki oleh perusahaan. Perusahaan BUMN itu tidak boleh disuruh rugi yang diniatkan. Melanggar Undang-Undang itu. Kalau rencananya untung tapi realisasinya rugi, ya nggak ada masalah, namanya juga bisnis. Tapi kalau diniatkan rugi, disuruh nombok, berdasarkan Undang-Undang BUMN tidak boleh,” tegas dia.

Sementara itu, ketika Aktual.com menghubungi VC Communication Pertamina, Adiatma Sardjito untuk menanyakan persolan ini, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.

[pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fwww.aktual.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F11%2FProyek-Kilang-Tuban-Diambang-Pembatalan_AktualCom-9-11-2018.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

Artikel ini ditulis oleh:

Dadangsah Dapunta