Jakarta, Aktual.com — Mencuatnya kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial dan Hibah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, membuat berbagai kalangan angkat bicara. Pengamat dari Pukat UGM, Oce Madril menyebut dana tersebut dialokasikan hanya untuk melanggengkan kekuasaan.
“Karena kebanyakan kita melihat Bansos itu kebutuhan politiknya lebih di depan. Memelihara suara, mempertahankan kekuasaan, sehingga kebutuhan rill masyarakat sebetulnya boleh jadi tidak muncul,” sesal Oce, di Jakarta, Sabtu (14/11).
Sama seperti yang diungkapkan pengamat LIPI, Siti Zuhro, Oce juga berpendapat bahwa pengalokasian dana Bansos dan Hibah banyak dikuasai oleh kepentingan politik.
Intervensi dari kepentingan politik itulah yang menurut Oce berbuah kepada tindakan koruptif. Dalam hal ini, Kepala Daerah memang menjadi sasaran, baik itu dari partai pengusung hingga wakil rakyat di daerah setempat.
“Dan yang paling penting, sebetulnya Bansos ini korupsinya muncul karena banyak sekali intervensi politik, banyak sekali desakan dari politisi partai pendukung, anggota DPRD atau dari incumbent sendiri,” terangnya.
Oleh karena itu, sambung dia, seharusnya sejak awal pengajuan anggaran, Kepala Daerah sebagai pucuk pimpinan harus sudah mengalokasikan kemana dana Bansos dan Hibah itu akan disebar.
“Maka penganggaran yang baik itu, penganggaran berdasarkan kebutuhan rill masyarakat, bukan bedasarkan kebutuhan politik. Jadi hindari lah penganggaran-penganggaran dalam perspektif kepentingan politik, tapi kita harus kedepankan penganggaran kebutuhan rill masyarakat,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Eka
