Jakarta, aktual.com – Nawawi Pomolango menyatakan bahwa penangkapan Harun Masiku menjadi prioritas setelah dia diangkat sebagai Ketua Sementara KPK oleh Presiden Joko Widodo. Pusat Studi Konstitusi (Pusako) di Universitas Andalas meyakini bahwa KPK akan segera menangkap Harun Masiku.
Peneliti Senior Pusako, Feri Amsari awalnya menyebut kemungkinan adanya unsur politik terkait penunjukan Nawawi sebagai Ketua Sementara KPK, dengan menekankan bahwa KPK seharusnya tidak terlibat dalam kepentingan politik.
“Saya yakin ini merupakan transaksi politik penting yang sedang dimainkan Jokowi untuk mengguncang kubu oposisinya. KPK tidak boleh jadi alat kepentingan politik dalam penegakan hukum,” kata Feri kepada wartawan, Selasa (28/11).
Feri berharap agar Nawawi menghindari pengaruh politik transaksional dalam menangani kasus hukum, dengan harapan bahwa upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan integritas yang tepat.
“Tugas Pak Nawawi menjauhkan bias politik transaksional terkait perkara hukum menjadi fokus menjadi pemberantasan korupsi secara benar,” kata dia.
Selanjutnya, Feri yakin bahwa KPK akan melakukan penangkapan terhadap Harun Masiku. Ia juga menyentuh mengenai keterkaitan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
“Saya yakin akan terjadi (penangkapan) dilihat ketegangan antara Jokowi dan Megawati, terutama setelah pidato Mega yang sangat keras,” tutur dia.
Feri menilai bahwa KPK telah memperoleh informasi mengenai keberadaan Harun Masiku. Ia juga membahas kasus-kasus rumit yang tengah ditangani oleh KPK, seperti Nazaruddin yang terlibat dalam suap pembangunan wisma atlet dan ditangkap di Kolombia.
“Sedangkan Nazaruddin yang rumit aja tahu apalagi HM,” jelasnya.
Terlepas dari indikasi unsur politik, Feri menilai Harun Masiku harus segera ditangkap. Sebab, menurutnya, Harun Masiku diduga terlibat dalam korupsi terkait pemilu.
“Saya pikir sebagai sebuah kejahatan korupsi terkait pemilu tentu sudah terang benderang, tinggal ditangkap dan sudah niat dari dulu,” pungkasnya.
Sebelumnya Nawawi mengatakan KPK sudah mengeluarkan surat tugas baru yang dibutuhkan. Nawawi menegaskan pencarian DPO KPK, termasuk Harun Masiku, menjadi prioritas.
“Kami telah mengeluarkan produk-produk surat yang baru yang dibutuhkan oleh deputi penindakan yang baru ini,” kata Nawawi di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (27/11/2023).
“Semua perkara-perkara yang berstatus seperti itu menjadi prioritas daripada KPK,” lanjut Nawawi.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Rizky Zulkarnain
