Jakarta, Aktual.com – Presiden Vladimir Putin menang telak pemilihan umum atau pemilu Rusia dengan memperoleh 87 persen suara.
Menurut exit polls lembaga survei Public Opinion Foundation (FOM), Putin berhasil meraup 87,8 persen suara, mengalahkan tiga kandidat capres lainnya yang juga sangat pro-Kremlin.
Komisi Nasional Pemilu Rusia (CEC), suara pemilih yang terkumpul mencapai 72,22 persen, naik dari pemilu 2018 sebesar 67,5 persen.
Di urutan kedua, ada politikus dari partai komunis Rusia, Nikolai Kharitonov, yang meraup 4 persen suara. Di posisi ketiga dan keempat diikuti oleh politikus baru Vladislav Davankov dan ultra-nasionalis Leonid Slutsky.
Para pendukung meneriakkan “Putin, Putin, Putin” dan “Rusia, Rusia, Rusia” ketika dia muncul di markas kampanye di Moskow dan menyampaikan pidato kemenangannya.
Putin mengatakan hasil pemilu Rusia 2024 menggambarkan bagaimana warganya masih mempercayai kepemimpinannya selama ini.
“Saya ingin berterima kasih kepada Anda semua, seluruh penduduk negara ini, terkait dukungan dan kepercayaan selama ini,” kata Putin dalam jumpa pers di markas kampanyenya di Moskow seperti dikutip AFP.
Putin juga menyinggung sejumlah protes yang pecah di Rusia menentang gelaran pemilu yang dianggap palsu.
Putin mengatakan akan mengambil langkah hukum terhadap orang-orang yang merusak surat suara pemilu.
“Orang-orang yang merusak surat suara mereka… Orang-orang seperti ini harus ditangani,” kata Putin.
Hasil pemilu tersebut menjadikan Putin sebagai Presiden Rusia lagi hingga setidaknya 2030 mendatang, ketika dia berusia 77 tahun.
Putin pun menjadi pemimpin Rusia yang paling lama berkuasa setelah diktator Uni Soviet Joseph Stalin.
Kemenangan Putin di pemilu Rusia 2024 ini pun menjadikannya berhasil menjabat sebagai penguasa selama tiga dekade berturut-turut.
Dikutip Reuters, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan beberapa negara Barat lainnya menentang hasil pemilu Rusia dan menyebut Putin telah berlaku curang.
“Pemilu ini jelas tidak bebas dan adil mengingat Putin telah memenjarakan lawan politik dan mencegah orang lain mencalonkan diri melawannya,” kata Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih.
Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron mengatakan dalam sebuah posting-an di X: “Pemungutan suara tersebut tidak seperti pemilu yang bebas dan adil.”
Di Ukraina, Presiden Volodymyr Zelensky berkata, “Kecurangan pemilu ini tidak memiliki legitimasi dan tidak dapat dibenarkan.”
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Arie Saputra
