Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi IX DPR RI Nur Nadlifah mengatakan bahwa dirinya akan terus mempertanyakan terkait kemampuan Biofarma untuk memproduksi vaksin Sinovac.
Menurutnya hal ini penting karena dalam kebijakan Kemenkes vaksin sinovac yang sudah mendapatkan fatwa halal tidak dimasukkan untuk booster Covid-19.
“(Karena) Sinovac adalah vaksin yang sudah mendapatkan fatwa halal, sementara yang disediakan pemerintah untuk vaksin booster semuanya belum mendapatkan fatwa halal,” ujar Nur Nadlifah dalam rapat dengar pendapat (RDP) Panja Vaksin Komisi IX DPR RI dengan Kepala BPOM dan Biofarma di Gedung Nusantara 1, Jakarta, Rabu (6/6).
Politisi dari Partai PKB tersebut tidak puas dengan alasan Kemenkes yang mengatakan bahwa produksi vaksin Sinovac terbatas dan diperuntukkan untuk anak-anak. “Kemarin Bu Penny (Kepala Badan POM) juga menyampaikan gitu, Kenapa produksinya tidak ditambah? Sehingga booster ini ada pilihan vaksin halal nya,” tanya Nadlifah.
Menurut Nadlifah permintaannya merupakan hal wajar, karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. “Kita dosa pak kalau tidak menyediakan vaksin halal”.
Nadlifah menambahkan bahwa saat ini kondisinya sudah berbeda dengan saat awal-awal pandemi dan ketika varian delta kemarin. “Saat itu benar-benar darurat yang tidak mendapatkan fatwa halal pun boleh tapi hari ini tidak maka dosa pemerintah kalau tidak menyediakan pilihan vaksin yang sudah memiliki fatwa halal”.
Terakhir ia meminta agar Kepala BPOM dan Biofarma memberikan desakan kepada Kemenkes terkait pilihan vaksin halal Covid-19.
“Kasih pilihan (Vaksin halal Covid-19) kalau ternyata masyarakat tidak memilih itu sudah urusannya,” tuturnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Dede Eka Nurdiansyah
