Jakarta, Aktual.co — Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Jakarta yang dipimpin oleh Djan Faridz mengatakan, salah satu putusan dalam Rapat Pimpinan Nasional PPP pada Selasa (2/6) adalah tidak melakukan islah dengan kubu Surabaya pimpinan Romahurmuzy.
“Berdasarkan hasil Rapimnas, mayoritas peserta menyatakan tidak boleh melakukan islah karena kita memiliki kekuatan dengan Mahkamah Partai PPP yang mengesahkan kepengurusan Jakarta dan putusan PTUN membatalkan SK Menkumham yang mengesahkan Kepengurusan Romi,” kata pengurus DPP PPP kubu Djan Faridz bidang Peraturan KPU Jouw Hasyim di Gedung DPP PPP, Jakarta, Selasa (2/6).
Ketika ditanya mengenai kemungkinan PPP untuk mengikuti Pilkada serentak tahap pertama pada 9 Desember 2015 mendatang seperti apa jika islah tidak dilakukan, dia mengatakan pihaknya akan menunggu putusan hukum tetap dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).
“Kita tunggu inkracht-nya seperti apa Juni ini selesai kok, jika pihak Surabaya yang dimenangkan oleh PTTUN maka kami akan ikhlas menerima dan harusnya mereka juga menerima jika keadaan sebaliknya,” ujarnya.
Kendati demikian, jika kubu Romi yang akhirnya dimenangkan oleh PTUN yang artinya SK Menkumham tersebut aktif dan berlaku, dia menegaskan tidak akan bergabung dengan Romahurmuzy. Namun ketika ditanya mengenai kemungkinan membentuk partai baru dia enggan berkomentar.
“Kita akan ikhlas menerima, namun tidak akan bergabung dengan kubu Romi. Untuk kemungkinan buat partai baru saya ‘no comment’ itu nanti biar pak Ketum yang jawab dan putuskan.”
Di lokasi yang sama, Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta Djan Faridz mengatakan jika keadaan tidak memungkinkan bagi partainya untuk mengikuti Pilkada serentak maka dia akan mengajukan kadernya untuk bisa mencalonkan diri dengan menggunakan kendaraan parpol lainya, terutama dari Koalisi Merah Putih (KMP).
“Saya sudah berkomunikasi dengan Partai Gerindra untuk Pilkada serentak dan saya akan mengajukan kader-kader terbaik PPP ke Gerindra untuk berkoalisi baik PPP ikut atau tidak. Namun koalisi kami tidak hanya tertutup pada Gerindra namun bisa juga Golkar, PAN, PKB, PDIP dan lainnya namun kami utamakan dengan partai dari KMP,” ujar Djan.
Sementara itu, Sekretaris Jendral PPP versi Munas Jakarta Achmad Dimyati Natakusumah berpandangan sedikit berbeda, dia mengungkapkan pihaknya pasrah jika semua upaya untuk ikut serta dalam Pilkada tersebut gagal.
“Kita menunggu inkrahct bulan juni sambil berusaha islah. jika ada proses banding lagi ya upayakan terus islah, namun jika sampai tenggat waktu habis tidak bisa ada solusi ya sudah mau diapain lagi,” kata Dimyati.
Dari informasi yang dihimpun Antara, Rapat Pimpinan Nasional ke-I PPP versi Muktamar Jakarta tersebut dihadiri oleh perwakilan dari 34 Dewan Perwakilan Wilayah di seluruh Indonesia dan ditambah pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat partai yang lahir di era Orde Baru tersebut sekitar 90 orang.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Wisnu
