Jakarta, Aktual.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai Reklamasi Teluk Jakarta adalah contoh konkret negara tak berdaya dikuasai korporasi kapital.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Ketua Komnas HAM Nur Kholis di Kantor Komnas HAM, di Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, (19/8).

“Itu contoh konkret bagaimana negara tak berdaya di kuasi kapital. Mestinya negara tunjukkan power. Dalam masalah teluk Jakarta negara mngabaikan. Misal Bu Susi bilang itu nggak ada ijin tapi toh jalan aja. Kemaren di Ambon kapal bendera Panama masih tetap. Itu menunjukkan negara powerless,” ujarnya.

Menurutnya, negara penting mengambil kembali kedaulatannya untuk meregulasi siapapun yang ada di wilayah Republik Indonesia. Tetapi dalam rangka bukan utuk menindas.

“Itulah contoh ngara tak berdaya di depan korporasi. Itu kan nggak bener dalam kontek hukum tata negara juga nggak bener apalagi HAM. Dimana negara harus ambil peran tanggung jawab lebih untuk pemenuhan rakyat,” katanya

Nur Kholis juga menyebut reklamasi bukan masalah baru. Namun, masalah yang ditinggalkan nantinya akan menjadi boomerang bagi negara sebab masyarakat yang menjadi dampak tak terakomodir. (Baca: Jelas, Reklamasi Teluk Jakarta Tabrakan Aturan Ini)

“Proyek itu jalan saja. Seberapa jauh masyarakat di akomodir keberatannya ? toh prakteknya korporasi. Itu kan meninggalkan masalah dimana kekecewaan rakyat terhadap negara akan terus menjadi kekecewaan yang terus menerus yang disimpan dan kemudian meledak. Ini bahaya nya,” ungkapnya

Kemudian, lanjut dia, aspek lingkungan nya sendiri tidak auditabel.

“Nggak ada kan. Karena yang menang orang yang kuat. Kalau itu dilakukan secara ‘equal’ dengan mendengarkan masyarakat dan kontrolnya lebih baik. Sekarang ada nggak audit terhadap pelaksanaan teluk Jakarta yang sudah ? Indonesia sering begitu. Menang, dijalankan, bikin repot. Itu sebenarnya menyimpan bahaya dan generasi kedepan yang menanggungnya,” terangnya

Kholis menyebut apa yang di alami sekarang merupakan imbas dari apa yang terjadi dahulu.

“Jangan sampai rezim ini terjadi seperti itu lagi kapan beresnya ini negara. Tapi kalau teluk Jakarta akan jadi salah satu sorotan,” katanya

()