Jakarta, Aktual.com — Peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formppi) Lucius Karus menilai Dewan Perwakilan Daerah kini seolah terjebak dalam perebutan kekuasaan internal, pascakeributan dalam rapat paripurna DPD RI pada Kamis (17/3) malam.
“Alih-alih menjalankan koordinasi dan konsolidasi untuk membangun kekuatan lembaga, DPD malah terjebak pada urusan perebutan kekuasaan di internal,” ujar Lucius Karus di Jakarta, Jumat (18/3).
Lucius mengatakan, keributan yang menghiasi rapat paripurna DPD cukup mengagetkan. DPD dinilai telah mencuri perhatian publik. Namun bukan dengan keberhasilan dalam memperjuangkan aspirasi daerah melalui usulan-usulan kebijakan strategis, akan tetapi melalui suguhan drama perebutan kursi di internal.
“Tentu saja siapapun masyarakat pasti akan terhenyak. Bagaimana bisa di perjalanan yang sudah lebih dari setahun tiba-tiba riak internal DPD mencuat untuk merebut kursi pimpinan,” ujar dia.
Masyarakat bakal sulit berharap pada DPD jika lembaga itu masih berkutat pada urusan kekuasaan.
Atas dasar keributan yang terjadi, lanjutnya, internal DPD telah memberikan sumbangan bagi melekatnya ketidakpercayaan publik pada lembaga tersebut.
“Bukan salah publik jika menilai DPD tak urgen untuk dipertahankan. DPD sendiri yang gagal meyakinkan publik mengenai urgensi keberadaannya,” ucapnya.
Dia menilai urusan pergantian pimpinan DPD seharusnya diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat.
“Hanya dengan begitu mereka bisa memikat simpati publik. Dan hanya dengan cara itu pula DPD bisa menjadi simpul gerakan bersama untuk memperkuat kewenangan mereka,” kata Lucius.
Sebelumnya, rapat paripurna penutupan masa sidang Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI pada Kamis (17/3) malam, diwarnai keributan yang dipicu perubahan tata tertib dengan salah satu poinnya terkait batas masa tugas pimpinan DPD yang sebelumnya lima tahun menjadi 2,5 tahun dan hanya dibatasi dua periode.
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Antara
