Jakarta, Aktual.com — Isu pergantian menteri atau reshuffle dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo kembali mengemuka. Presiden Jokowi mengutarakan akan merombak menteri-menterinya, yang dirasakan tak membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Peneliti senior Indonesian Public Institute Karyono Wibowo menilai, reshuffle kabinet kerja bukan hal yang baru disebuah pemerintahan. Menurutnya reshuffle merupakan tradisi yang perlu dilakukan dalam pemerintahan. Apalagi Jokowi sudah menyadari kinerja sejumlah menteri masih di bawah target.
Apalagi, reshuffle ini mengkerucut kepada menteri-menteri ekonomi di dalam kabinet tersebut. Menteri ekonomi yang diisukan terkena reshuffle karena buruknya kinerja pemerintah di sektor ekonomi.
“Misalnya Rini Soemarno, juga Sudirman Said, dia mengelola sumber daya, dan energi, itu jantungnya perekonomian, energi itu sangat vital, dunia bergantung pada energi,” kata Karyono dalam dikusi bertajuk “Siapa yang Kena Reshuffle?” di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu, (5/7).
Tak hanya Rini dan Sudirman Said, menurut dia juga, yang pantas kena reshuffle oleh Presiden Jokowi yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil. Apalagi, sektor ekonomi saat ini mulai menurun. “Menurun, perekonomian yang ditandai melesetnya target pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2015, yang turun menjadi 4,7 persen,” kata dia.
Belum lagi, sambung dia, dengan melemahnya nilai mata uang rupiah yang menembus Rp 13.000 per dollar AS lebih. Bukan suatu hal yang tidak mungkin akan mencapai level psikologis di atas Rp 16.000 per dollar AS. Menurutnya ini adalah satu hal yang berbahaya dan harus menjadi pertimbangan Presiden.
Selain hal-hal yang menyerempet perekonomian, kata dia, rekam jejak kabinet kerja selama kwartal pertama yang ternyata bertentangan dengan konsep trisakti dan nawa cita menjadi salah satu yang harus perlu dipertimbangkan lagi.
“Rini misalnya, dia mewacanakan perlunya menjual aset BUMN, Menteri Rini juga mewacanakan orang asing bisa menjadi direktur BUMN. Jelas bertentangan dengan azas prinsip trisakti bahwa negara perlu kemandirian,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Wisnu
