Saling Teriak Curi Start Kampanye

Kampanye adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh peorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye biasa juga dilakukan guna memengaruhi, penghambatan, pembelokan pecapaian.

Dalam sistem politik demokrasi, kampanye politis berdaya mengacu pada kampanye elektoral pencapaian dukungan, di mana wakil terpilih atau referenda diputuskan. Kampanye politis tindakan politik berupaya meliputi usaha terorganisir untuk mengubah kebijakan di dalam suatu institusi.

Kampanye umumnya dilakukan dengan slogan, pembicaraan, barang cetakan, penyiaran barang rekaman berbentuk gambar atau suara, dan simbol-simbol. Pada sistem politik totaliter, otoriter kampanye sering dan biasa dilakukan ke dalam bentuk tindakan terror, intimidasi, propaganda atau dakwah.

Sehingga, kampanye dapat juga dilakukan melalui Internet untuk merekayasa pencitraan kemudian berkembang menjadi upaya persamaan pengenalan sebuah gagasan atau isu kepada suatu kelompok tertentu yang diharapkan mendapatkan timbal balik dan tanggapan.

Hal itulah yang kemudian membuat kedua kubu saling melempar tudingan satu sama lain, tentunya dengan menggunakan persepsi pembenarannya masing-masing. Bahkan, setiap kegiatan yang dilakukan Paslon ataupun simpatisan dari kedua kubu, akan menimbulkan pandangan yang berbeda dan berujung hingga tahapan saling memaki.

Seperti yang dialami Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno. Setiap kegiatannya dipandang sebagai bentuk upaya kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU RI.

Tudingan itu, lantaran yang bersangkutan dinilai membawa unsur politik masuk ke dalam kampus, yang saat itu Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (UHAMKA) merupakan tempat akademisi yang dikunjungi mantan wakil gubernur DKI Jakarta tersebut.

Tak pelak, tudingan itu membuat ‘gerah’ partai maupun simpatisan koalisi Prabowo-Sandi. Ketua DPP Partai Gerindra Nizar Zahro misalnya. Ia menilai ada pihak yang justru khawatir dengan sepak terjang Sandiaga.

“Para pembenci tersebut menuduh Sandiaga Uno mencuri start kampanye dan melanggar aturan kampanye karena mendatangi kampus,” kata Nizar melalui keterangan tertulis pada Senin (3/8/2018).

Nizar menjelaskan, saat ini Sandiaga masih berstatus sebagai bakal calon Wakil Presiden yang mana dengan status itu tidak termasuk dalam daftar pelaksana kampanye sebagaimana yang diatur dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 khususnya Pasal 7.

“Jika ingin menuduh Sandiaga Uno dengan pasal ini maka sabarlah sedikit hingga KPU menetapkan Sandiaga Uno sebagai Cawapres definitif,” sebut dia.

Masih dikatakan Nizar, Sandiaga menghadiri acara di UHAMKA dan kampus lain atas nama pribadi bukan sebagai bakal Cawapres. Selama di kampus, materi yang disampaikan oleh Sandiaga juga menurutnya sama sekali tidak menyinggung politik.

“Tidak ada ajakan untuk memilih dirinya. Tidak ada bujukan untuk mencoblos partai tertentu. Pakaian yang dikenakan Sandi pun polos tanpa logo partai atau capres-cawapres. Sandi pun tidak menyampaikan visi misi politiknya,” terang anggota Banggar DPR RI itu.

Sebelumnya Sandiaga menjelaskan, kedatangannya ke UHAMKA itu merupakan undangan dari pihak kampus. Sandiaga diminta menjadi pembicara dalam konteks pembahasan soal kewirausahaan.

“Jadi saya apresiasi diberikan pengingat, terima kasih. Dan rata-rata partai sebelah, partai pendukung dari sahabat kita pak Presiden dan pak Kiai yang mengkritik. Tentu kami terima dan itu merupakan bagian dari tugas mereka,” ucap Sandi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (2/8/2018).

Tak hanya itu, bahkan kegiatan penukaran dolar ke rupiah yang dilakukan Sandiaga sebagai bentuk ketaatan ya sebagai warga negara di tengah melemahnya nilai tukar rupiah di pemerintahan Jokowi, tidak terlepas dari sorotan sinis kubu petahana.

Bahkan, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan mengatakan tudingan yang dialamatkan kepada rangkaian kegiatan Sandiaga kesejumlah kampus sebagai bentuk mencuri strart kampanye, sangat tidak logis.

“Mana mencuri, yang dicuri siapa, yang kritik itu baca dulu aturannya, jangan sirik,” kata Zulkifli, di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (3/9).

Zulhasan sapaan akrabnya itu, menyebut seorang yang masih berstatus sebagai bakal calon tidak ada salahnya melakukan kunjungan ke pelbagai tempat. Termasuk, dunia pendidikan seperti kampus.

Pasalnya, sambung dia, penetapan resmi oleh KPU RI untuk calon presiden dan wakil presiden akan diumumkan tanggal 23 September 2018. “Masa orang mau jadi presiden langsung disuruh tidur saja di rumah, diem saja?” kelakarnya.

Menanggapi aksi Sandiaga Uno yang melakukan safari kebeberapa kampus dan diduga adanyapolitik praktis yang dilakukan, Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja mengingatkan agar tidak berpolitik praktis di dalam kunjungan itu.

“Kan tidak boleh berpolitik praktis dalam pendidikan tinggi. Silahkan lah kalau pak Sandi ingin kuliah umum silakan. Kan di perguruan tinggi tidak boleh politik praktis dalam Perguruan tinggi,” kata dia.

“Silakan kalau Pak Sandi ingin kuliah umum silakan, kalau Pak Jokowi silakan. Tapi kalau pilih saya that’s problem,” pungkasnya.

Selain Sandiaga Uno, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan juga mendapat sorotan dari kubu Jokowi-Ma’ruf. Pasalnya, pernyataan Zulhasan dinilai sangat tidak elok, lantaran menyinggung materi tentang ganti presiden dihadapan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Ciputat, Tangerang Selatan.

Wakil Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani, mengingatkan Zulkifli  bahwa dia adalah Ketua MPR, sehingga harus mampu menyampaikan hal yang lebih baik.

“Pak Zul itu, selain ketua umum partai yang berarti politisi, beliau adalah ketua lembaga negara yang diposisikan sebagai tempat berkumpulnya negarawan. Maka statement-nya harus lebih terkelola dengan baik,” kata Arsul di Posko Cemara, Jakarta, Rabu (30/8/2018).

Dia menuturkan, seharusnya Zulkifli Hasan dapat mencontoh almarhum Taufiq Kiemas saat memimpin MPR RI. “PAK TK (Taufik Kiemas) tidak pernah (berbicara seperti itu),” sebut Sekjen DPP PPP itul.

Dia juga mencontohkan Amien Rais, yang saat duduk di MPR, tak membuat ulah.”Saat jadi ketua MPR, dia tidak seaneh sekarang, walaupun kita minta pertanggung jawabannya soal amandemen yang kebablasan,” tuturnya.

Kritik juga dilontarkan Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Maman Imanulhaq. Dia menilai apa yang disampaikan Zulkifli di hadapan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), tidak elok.

“Saya melihatnya tidak elok, tidak cerdas. 2019 ganti Presiden itu tetap merupakan aksi yang tidak cerdas melakukan edukasi politik,” ucap Maman di Jakarta, Rabu (29/8/2018). Seharusnya, Maman mengusulkan, di depan mahasiswa baru, Zulkifli lebih mengajarkan bagaimana sistem kenegaraan Indonesia ini.

Tidak ingin hanya menjadi kambing hitam, DPP Partai Demokrat mengkritisi sejumlah temuan baliho di sejumlah daerah, tepatnya di ruas-ruas jalan raya. Pasalnya, baliho tersebut menampilkan sosok Presiden Jokowi dan ajakan kepada publik untuk kembali memilih mantan gubernur DKI Jakarta tersebut.

Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan beredarnya baliho Jokowi yang dipasang di jalan-jalan adalah bentuk kampanye di luar jadwal yang ditetapkan KPU. Ferdinand menyebut Jokowi selaku petahana seharusnya taat pada aturan main.

Tepuk Air Terpercik Muka Sendiri