Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil memasuki mobil usai mengikuti rapat koordinasi di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Selasa (9/8). Rakor itu membahas kelanjutan proyek Tanjung Benoa dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam, Bintan dan Karimun (BBK). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama/16

Jakarta, Aktual.com – Menteri Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil sambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (23/9). Sedianya, anak buah Presiden Joko Widodo akan bertemuan dengan pimpinan lembaga antirasuah.

“Ada beberapa hal yang harus kerjasama dengan KPK dalam rangka mempercepat reformasi BPN,” beber Sofyan.

Tak hanya soal reformasi administrasi. Pertemuan antar dua lembaga ini juga bisa dihubungkan dengan dugaan korupsi pengadaan tanah milik RS Sumber Waras. Hampir satu tahun, lembaga antirasuah menyelidiki dugaan korupsi pengadaan senilai Rp700 miliar itu.

Namun demikian, Sofyan sendiri belum bisa memastikan apakah dugaan tersebut jadi salah hal yang dibahas antara jajarannya dengan pimpinan KPK.

“Misalnya masalah-masalah seperti mempercepat prosedur, agar Hak Guna Usaha (HGU) lebih cepat, Hak Guna Bangunan (HGB) lebih cepat, dan proses administrasi,” paparnya.

Bilamana dugaan korupsi pengadaan tanah RS Sumber Waras dibicarakan, tentunya akan sangat berguna bagi KPK. Sebab, hampir satu tahun penyelidikan dugaan itu, KPK masih belum yakin adanya tindak pidana korupsi di dalamnya.

Laporan: M Zhacky Kusumo

(Nebby)