Jakarta, Aktual.com – Analis Ekonomi Politik dari AEPI (Asosiasi Ekonomi-Politik Indonesia) Kusfiardi mengatakan bahwa selain Menteri BUMN Rini Soemarno, nama Menteri ESDM, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan juga layak dicopot jabatannya dari kabinet. Pasalnya, melemahnya perekonomian Indonesia adalah akibat tidak maksimalnya peran kelima Menteri tersebut dalam mengawal gejolak ekonomi dunia.

“Bukan cuma Menteri BUMN, tapi juga Menteri ESDM, Menteri Keuangan, (Menteri) perindustrian dan juga (Menteri) perdagangan. Kinerjanya masih jauh dari kata memadai,” kata Kusfiardi saat berbincang dengan Aktual di Jakarta, Senin (29/6).

Menurutnya, apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) bermaksud melakukan reshuffle tentu adalah hal yang biasa saja. Mengingat itu adalah hak prerogatif Presiden. Namun, persoalannya adalah kabinet seperti apa yang hendak dibangun oleh presiden.

“Kan kabinet itu memiliki peran dan fungsi. Kemudian ada alat ukur capaian kinerja. Lalu ada output yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia menerangkan, untuk membangun sebuah tim kabinet yang handal maka dibutuhkan kemampuan untuk mengarahkan kerja kabinet. Basis bagi Presiden dalam mengarahkan kerja kabinet tentu saja amanat konstitusi, yaitu UUD1945. Terutama dalam kaitan menjalankan penguasaan negara atas faktor-faktor produksi yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Pertanyaan pentingnya adalah, apakah kelima Menteri terkait tadi sudah bekerja sesuai dengan amanat konstitusi tersebut? sudah menjalankan amanat tersebut? Terutama yang terkait dengan sumber daya alam. Penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya,” terang dia.

Ia menegaskan, seharusnya Presiden menaruh perhatian besar pada aspek yang sangat mendasar tersebut. Dengan demikian tindakan dalam melakukan reshuffle bisa dilihat sebagai upaya perbaikan kinerja pemerintahan.

“Apabila hal mendasar tersebut tidak ada, presiden artinya sdg main drama dan sekedar menunjukkan tontonan politik belaka,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh: